Topswara.com -- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan kenaikan harga bahan pangan berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik di masyarakat serta berpotensi dipolitisir oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan pemerintah, dikutip detiknews, Kamis (21/3/2024).
Beban hidup rakyat saat ini makin memprihatinkan, semua kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup di negeri ini sangat mahal, biaya kesehatan mahal, biaya pendidikan mahal, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kebutuhan pangan-pun juga mahal. Kebutuhan pangan yang sudah mahal kesehariannya, makin meningkat di bulan Ramadhan.dan puncaknya pada hari raya Idhul Fitri mendatang.
Kebutuhan pangan merupakan hajatul udhowiyah yaitu kebutuhan dasar yang timbul akibat kerja struktur tubuh manusia, jika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, struktur tubuhnya akan mengalami gangguan bahkan kerusakan yang dapat menyebabkan kematian.
Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hajatul udhowiyah ini, saat sudah kepepet manusia akan melakukan apa pun, mirisnya dapat berimbas kepada lonjakan tindak kriminalitas.
Melambungnya harga pangan setiap akhir tahun dan bulan ramadan adalah ritme yang terus berulang, seolah sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Mahalnya harga pangan menunjukkan gagalnya negara menyediakan pangan yang murah bagi rakyat.
Negara seharusnya melakukan tindakan atau kebijakan preventif, untuk mencegah lonjakan harga pangan. Namun kenaikan harga pangan juga berpotensi besar untuk dipolitisasi bahkan didukung negara.
Banyak peluang keuntungan pada komoditas pangan diincar para mafia maupun korporsi untuk meraup pundi-pundi dolar sebanyak-banyaknya.
Pengadaan kebutuhan pangan dikuasaii korporasi, dijadikan proyek-proyek untuk meraih keuntungan. Munculnya perusahaan-perusahaan raksasa yang menguasai seluruh rantai pengadaan pangan, mulai dari sektor produksi, distribusi dan konsumsi.
Sepuluh korporasi raksasa menguasai sektor pertanian, dari benih, pupuk, pestisida bahkan sampai ke pemasaran produk pertanian. Kapitalisasi ini menyebabkan petani bangkrut karena kalah bersaing.
Politisasi pangan juga terjadi di lembaga negara BUMN/BUMD, lembaga ini bukan lagi berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, justru sebagai korporasi yang mencari keuntungan. Penegakkan sanksi yang lemah, tidak berefek jera.
Hukum yang berlaku hanya tajam ke atas dan tumpul ke bawah, sehingga memuluskan para mafia kelas kakap dan para korporasi semakin memonopoli kebutuhan pangan.
Absennya negara dalam pengaturan rantai distribusi pangan menyebabkan para mafia dan korporasi semakin berkuasa dan mendominasi dibandingkan negara. Bagaimana negara mampu menstabilkan harga pangan, ketika mayoritas pasokan pangan tidak berada dalam kendali negara?
Lonjakan harga pangan merupakan persoalan yang berpangkal dari konsep pengaturan sistem kapitalisme neoliberalisme. Penerapan sistem ini menyebabkan negara abai terhadap kebutuhan pangan rakyatnya, negera hanya sebagai fasilitator dan regulator yang memuluskan kebijakan oligarki, bukan lagi penanggung jawab kebutuhan dasar rakyatnya.
Dalam sistem kapitalisme, negara memberi kewenangan bagi para korporasi untuk menguasai semua sektor, termasuk sektor pangan dan pertanian.
Berbeda dengan penguasa dalam sistem Islam, Rasulullah SAW bersabda: “Imam adalah ra’in bagi rakyatnya, dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR. Ahmad dan Bukhari).
Dalam sistem Islam pemimpin sebagai pengurus dan meriayah seluruh kebutuhan pokok rakyatnya. Negara harus dapat menyediakan kebutuhan pangan rakyatnya dengan mudah dan murah disetiap wilayah, sampai ke pelosok daerah.
Negara harus mampu memberantas mafia pangan dan tidak memberikan kebebasan politisasi pangan kepada para korporasi. Kedaulatan pangan mutlak di tangan negara, sebagai pemegang kendali dan penentu kebijakan untuk kesejahteraan rakyatnya.
Negara juga harus melakukan kebijakan preventif, untuk mencegah lonjakan harga pangan baik yang disebabkan faktor alam maupun penimbunan dan permainan harga para mafia pangan.
Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat wajib dipenuhi oleh negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Hanya dengan sistem Islam dalam naungan daulah khilafah yang menerapkan aturan Islam kaffah saja yang mampu menyelesaikan semua probematika kehidupan, termasuk terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat.
Oleh: Yesi Wahyu I.
Aktivis Muslimah
0 Komentar