Topswara.com -- Masyarakat Subang dihebohkan dengan suara petasan. Usut punya usut petasan itu dinyalakan oleh seorang caleg yang gagal dalam kontestasi Pemilu 2024. Hal itu ia lakukan karena tidak mendapat banyak suara menuju kursi legislatif. Mengenakan helm berbahan logam, caleg itu menyulut banyak petasan di menara masjid di Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Sudah sering terjadi dalam setiap tahunnya, banyak Calon Legislatif (caleg) yang depresi karena gagal dalam pemilihan. Padahal mereka sudah banyak mengeluarkan modal. Bahkan, sebelum Pemilu 2024 dimulai, sudah disiapkan sejumlah rumah sakit dalam ruangan khusus untuk mengantisipasi caleg yang mengalami stres atau gangguan jiwa, akibat gagal dalam pemilihan.
Rumah Sakit Otto Iskandar Dinata, Soreang, Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu rumah sakit yang menyiapkan ruangan khusus untuk caleg yang mengalami gangguan mental. Tidak hanya itu, pihak rumah sakit juga menyiapkan dokter spesialis jiwa bagi caleg yang depresi.
Selain itu, RSUD dr Abdoer Rahiem, Situbondo Jawa Timur juga menyiapkan ruangan khusus rawat inap yang dilengkapi dengan fasilitas seperti poli jiwa yang ditangani oleh psikiater dan psikolog (kompas.tv/24 november 2023).
Pesta demokrasi di Indonesia terbelit problematika pelik. Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 diprediksi mencapai Rp110,4 triliun. Anggaran ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah pemilu di Indonesia. Anggaran jumbo ini meliputi Rp76,6 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 33,8 triliun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (katadata,13/4/2022 ).
Jumlah ini meroket dibandingkan pemilu sebelumnya yakni naik 25 kali lipat di bandingkan anggaran Pemilu 2004 dan juga naik 4 kali lipat dibandingkan anggaran Pemilu 2019. Penyelenggaraan pemilu butuh waktu lama untuk persiapan sehingga biayanya besar. Padahal, salah satu alasan pemilu dan pilkada diselenggarakan serentak adalah untuk menghemat anggaran, tetapi realita sebaliknya.
Pada setiap penyelenggaraan pemilu bisa diprediksi bahwa praktik politik uang akan marak. Untuk menjadi caleg maupun kepala daerah membutuhkan "mahar" politik yang besar, sehingga banyak pihak yang butuh bantuan pihak ketiga untuk mengabulkan cita-cita menduduki jabatan.
Maka, politik uang menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari praktik demokrasi. Negara menanggung kerugian besar akibat praktik rasuah.
Keburukan sistem demokrasi hari ini sepertinya sudah tidak bisa ditutupi lagi. Indikasi keburukannya dapat kita lihat dari pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD. Mahfud mengungkapkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya bermasalah dalam penerapan, tetapi juga dalam proses pembuatannya.
Banyak pihak berharap dengan sistem politik yang demokratis akan menciptakan kesejahteraan dan kebaikan. Namun, yang muncul berbagai UU liberal yang memihak kepentingan pemilik modal.
Sistem demokrasi terbukti gagal menghasilkan kader-kader partai yang bersih. Banyak anggota parpol yang menjadi wakil rakyat terjerat kasus korupsi. Semua di lakukan dalam rangka mengembalikan modal politik. Jika cita-cita menduduki jabatan sirna, maka yang ada tinggal hutang yang menjerat. Itulah yang memicu stres dan gangguan mental pada caleg gagal.
Kecurangan dan politik transaksional dalam pemilu memang bukan hal yang baru. Hal inilah yang menghalangi langkah-langkah perbaikan dalam berbagai sisi kebijakan. Masyarakat masih terus terjebak dalam pusaran demokrasi yang terbukti gagal.
Islam sebagai Solusi
Sistem demokrasi berbeda dengan sistem pemerintahan Islam. Sistem Islam akan melahirkan penguasa yang amanah dan adil. Keyakinan kuat ini setidaknya di sebabkan oleh tiga faktor. Pertama, kedaulatan berada di tangan syarak. Artinya, sumber kebijakannya adalah Al-Qur'an dan Sunah yang sudah tidak di ragukan lagi kebenarannya.
Allah SWT. berfirman dalam QS. Al Maidah ayat 4 "Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah Allah turunkan). Maka, ketahuilah bahwa Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah kaum yang fasik."
Kedua, landasan dalam beramal adalah akidah Islam. Termasuk dalam hal menjadi pemimpin atau anggota partai politik. Inilah yang menjadi jaminan akan terlahir penguasa yang amanah. Sebab, motivasi mereka semata ingin beribadah kepada Allah SWT dan menjalankan hukum-hukum syariat.
Ketiga, fungsi penguasa dalam Islam adalah fokus melindungi dan mengurus urusan umat. Penguasa layaknya perisai yang melindungi orang yang berperang dari serangan musuh.
Nabi Muhammad SAW bersabda
"Sesungguhnya imam (khalifah) itu laksana perisai. Orang-orang berperang dibelakangnya dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan ketakwaan kepada Allah Azza Wa Jalla dan berlaku adil, maka dengan itu dia akan mendapatkan pahala. Namun, jika dia memerintahkan yang lain maka dia akan mendapatkan dosa/azabnya."(HR.Al-Bukhari dan Muslim).
Dalam daulah Islam, pejabat publik juga tidak mungkin berani untuk korupsi, karena landasan dalam bekerja ada ketakwaan kepada Allah SWT. Mereka tentu akan takut jika melakukan hal yang dilarang dalam Islam. Islam menetapkan bahwa politik uang agar rakyat memilih calon tertentu adalah praktek suap yang haram hukumnya.
Rasulullah SAW bersabda "Allah telah melaknat orang yang menyuap dan mendapatkan suap,serta perantara yang menjadi perantara di antara keduanya." (HR.Al-Hakim dari Tsauban).
Oleh karena itu, jika kita mengharapkan kebijakan yang berpihak pada rakyat hanya ada dalam Islam. Pelaksanaan syariat Islam secara sempurna akan menghadirkan kehidupan yang tenang dan penuh keberkahan. Semua bisa terjadi jika kaum muslimin menyingkirkan ide sekuler dan mengambil Islam sebagai sistem hidupnya.
Oleh: Yuliana
Aktivis Muslimah
0 Komentar