Topswara.com -- Hidup manusia sehari-hari tidak bisa lepas dari sampah. Sampah yang dihasilkan dari hari ke hari pun makin menumpuk. Untuk sampah organik yang dihasilkan tidak terlalu bermasalah. Namun untuk sampah anorganik seperti plastik jelas akan menimbulkan masalah besar. Apalagi jika tidak didukung dengan upaya pengelolaan sampah secara efektif dan maksimal.
Indonesia termasuk negara penghasil sampah terbesar menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat 12,87 juta ton sampah plastik yang sudah dihasilkan. Bahkan darurat sampah terjadi di beberapa kota besar, seperti Bandung. Terjadi penumpukan antrean kendaraan pengangkut sampah di TPA bahkan sampai menginap. (katadata.co.id, 7/2/2024)
Kondisi ini makin parah ketika limbah sampah plastik merebak di perairan laut. Selain terjadi pencemaran lingkungan laut, juga menyebabkan rusaknya habitat laut dan hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Sebagaimana ditulis BBC News Indonesia, 11 Februari 2024 terdapat hasil penelitian para ilmuwan ekologi yang menemukan sebanyak 386 kelomang atau kepiting memakai cangkang buatan diantaranya tutup botol plastik, yang merupakan satu dari jenis sampah menumpuk di perairan laut.
Bila banyaknya limbah sampah utamanya plastik makin menumpuk dan tidak terkendali, serta diabaikan tanpa ada pengelolaan maksimal, bisa dipastikan negara akan mengalami banyak masalah. Di antaranya lingkungan hidup rusak, kesehatan masyarakat terganggu, munculnya banyak penyakit dan dampak buruk lainnya.
Sampah Menumpuk Salah Siapa?
Jika dalam suatu negara mengalami darurat sampah maka bisa dipastikan negara dan rakyatnya bertanggungjawab terhadap kondisi yang terjadi. Tumpukan sampah yang ada menunjukkan kelalaian negara dalam mengontrol penggunaan plastik di tengah masyarakat.
Selain itu, juga menunjukkan rendahnya kesadaran rakyat akan bahaya plastik. Rakyat dimanjakan dengan kemudahan menggunakan bahan atau wadah plastik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudahan ini ditopang dengan murahnya harga perlengkapan dari bahan plastik dibanding dari bahan lain seperti besi atau logam.
Idealnya jika penggunaan plastik dimudahkan di kalangan masyarakat luas, maka negara hendaknya mengontrol agar tidak kebablasan. Negara juga harus mengadakan berbagai inovasi dalam mengelola limbah sampah plastik agar bisa bermanfaat. Faktanya, negara lemah dalam kontrol penggunaan plastik dan juga kurang dalam pengelolaan limbah sampah plastik.
Apalagi jika negara menganut sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme telah membuat cara berpikir manusia menjadi sempit, karena hanya mengutamakan keuntungan dan kemudahan. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, masyarakat dimudahkan dengan bahan atau wadah plastik yang harganya lebih murah.
Sayangnya, negara kapitalis tidak menyediakan teknologi wadah ramah lingkungan. Justru negara kapitalis memberikan kebebasan luas bagi para pemilik modal atau pabrik plastik untuk terus berproduksi. Hal ini yang menyebabkan pemakaian plastik semakin tidak terkendali dan limbah sampah plastik semakin merajalela.
Peran Negara dalam Pengelolaan Sampah Plastik
Negara harus memposisikan fungsinya sebagai pengurus urusan rakyat. Negara yang seperti ini hanya ada dalam sistem Islam yang bernama Daulah Khilafah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Imam atau khalifah adalah rain atau penguasa rakyat, dan ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya. (HR . Bukhari).
Negara wajib mengedukasi rakyat terhadap bahaya plastik terutama bagi kesehatan dan lingkungan. Terkait dengan kesehatan, pemakaian peralatan berbahan plastik dapat menyebabkan timbulnya penyakit berbahaya, seperti kanker, gangguan kehamilan, dan rusaknya jaringan tubuh.
Sedangkan dampaknya pada lingkungan, adalah sampah plastik sangat sulit diolah dan terurai oleh tanah. Hal ini menyebabkan tanah mengalami kerusakan, dan tercemarnya sumber air dalam tanah.
Dalam daulah khilafah, inovasi dan pengembangan ilmu selalu berpatokan pada batasan syariat. Semua aktivitas yang dilakukan manusia, tidak boleh membuat kerusakan di bumi, dan harus memanfaatkan alam secukupnya. Jadi, inovasi dan pengembangan ilmu yang dilakukan bukan hanya semata-mata demi meraih keuntungan besar, seperti prinsip yang ada pada kapitalisme.
Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang berisi peringatan bagi manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi, dan perintah menjaga kelestarian alam semesta, seperti yang tercantum dalam surat al-A'raf ayat 56 dan surat al-Hijr ayat 19-20.
Bagi orang yang beriman dan menjadikan Al Qur'an sebagai pedoman, pasti akan berupaya menjaga lingkungan sekitarnya dari segala hal yang menyebabkan kerusakan. Khilafah sendiri juga akan memantau rakyatnya dalam pemenuhan dan pemanfaatan kebutuhan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sekitarnya.
Lebih lanjut, dalam daulah khilafah akan dikembangkan riset terpadu untuk memenuhi teknologi mutakhir, baik upaya menyediakan kemasan alternatif ramah lingkungan maupun dalam menghasilkan teknologi pengolah sampah yang mumpuni. Rakyat diberikan kebebasan luas untuk menghasilkan penemuan-penemuan teknologi baru yang bermanfaat bagi umat.
Terkait dengan penemuan-penemuan teknologi baru di masyarakat, khilafah tidak akan membiarkannya hanya sebatas hasil laboratorium saja, namun akan merealisasikan dalam kehidupan. Meski upaya ini membutuhkan biaya yang sangat besar.
Khilafah akan memanfaatkan dana kepemilikan negara yang ada di baitul mal untuk membantu pendanaan inovasi dan penyediaan bahan alternatif plastik. Dengan begitu, rakyat dapat menikmati kemudahan teknologi plastik yang ramah lingkungan, tanpa takut menimbulkan kerusakan dan bahaya pada kesehatan.
Oleh : Ummu Hanik Ridwan
Aktivis Muslimah
0 Komentar