Topswara.com -- Transisi energi adalah langkah yang bagus. Ini akan secara langsung mengurangi polusi di kota-kota besar seperti Jakarta. Langkah pemerintah yang sepertinya akan ditugaskan kepada PT Pertamina yang akan diminata membuat BBM dengan campuran etahnol 20 persen, adalah kebijakan yang patut diapresisi, selain sebagai kontribusi Pertamina dalam membantu pemerintah mencapai target penurunan emisi hal ini penting bagi Pertamina dalam meraih NZE.
Mudah-mudahan tidak terjadi greenflation, karena 20 persen ethanol tentu harapananya akan didukung pemerintah melalui APBN. Dengam demikian maka tidak menjadi tanggungan Pertamina yang mengadakan ethanol dengan harga yang lebih mahal dari BBM biasa.
Jika tidak didukung pemerintah maka greenflation tidak bisa dihindari. Kita telah menghasilkan BBM solar campuran minyak sawit dan menjadi beban keuangan PLN. Untung masih banyak subsidi ke PLN.
Tuntutan transisi energi dan penurunan emisi telah menjadi kewajiban Indonesia, sejalan dengan komitmen negara ini terhadap perjanjian internasional perubahan iklim. Tentu saja hal ini tidak dapat dibebankan sepenuhnya biayanya kepada Pertamina, namun negara dapat menanggung dengan memperbesar subsidi BBM dalam hal ini khusus subsidi untuk menghasilkan dan mengadakan ethanol.
Mengapa etahnol perlu disubsidi? Karena lingkungan ekonominya yang belum cukup mendukung. Ini adalah barang baru yang membutuhkan investasi baru yang cukup besar, dengan resiko investasi jangka panjang yang belum terukur alias masih coba coba. Investasi semacam ini juga belum mampu menarik minat swasta atau asing dikarenakan keuntungan yang belum pasti.
Selain itu lingkungan keuangan juga belum terlalu mendukung. Karena sektor keuangan perbankkan tentu lebih berminat investasi BBM fosil dengan pasar yang pasti ketimbang investasi ethanol yang belum tentu layak secara bisnis.
Namun masih ada peluang karena perbankkan belakangan ini telah banyak menerbitkan green bond sehingga ada kewajiban melekat di bank bank untuk membiayai bio ethanol dengan suku bunga yang rendah.
Pemerintah juga perlu memberikan insentif yang luas kepada bisnis etahnol. Selain dukungan anggaran langsung melalui APBN. Pemerintah juga harus memberi insentif berupa kemudahan berusaha dalam menghasilkan ethanol, kemudahan perijinan, insentif pajak dan non pajak dan lain sebagainya.
Pemerintah jangan ragu-ragu memberikan insentif kepada usaha ini. Karena transisi energi telah menjadi kewajiban karena Indonesia telah meratfikasi perjanjian internasional perubahan iklim Paris Agreement.
Oleh : Salamuddin Daeng
Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia
https://www.cnbcindonesia.com/news/20240201132849-4-510866/tahun-depan-ri-bakal-punya-bbm-baru-dicampur-bioetanol-20
0 Komentar