Topswara.com -- Tanggal 14 februari 2024 negri ini akan kembali menggelar pesta demokrasi, terhitung sudah 13 kali dari tahun 1959 s/d 2024 Seluruh rakyat diharuskan untuk ikut terlibat mensukseskan pagelaran 5 tahunan ini.
Dengan di imingi kemajuan dan perubahan ke arah yang lebih baik lagi, dari yang muda, tua bahkan yang sakit sekalipun dengan segala cara harus bisa memberikan hak suaranya demi kemenangan paslon tertentu.
Mereka (paslon) tebar pesona bak artis di depan layar kamera mengumbar seribu satu janji manis demi meraup simpati dan dukungan dari seluruh rakyat. Dengan argumentasi bahwa perubahan itu harus di mulai dari peranan rakyat dalam mensukseskan pemilu, sebagian dari mereka mengutip dalil Al-Qur'an: tidaklah Allah mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Bahkan mengatakan kewajiban untuk mengangkat pemimpin dan menta’atinya.
Secara dalil yang dikutip memang betul, namun dengan menerapkannya di sistem demokrasi saat ini sungguh keliru. karna sejatinya islam memandang bahwa perubahan yang di maksud adalah dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah S.W.T. antara pemimpin dan sistem kepemimpinan itu haruslah satu kesatuan tidak bisa di pisah-pisahkan.
Islam memandang bahwa pemilu hanyalah sebagian uslub (cara) untuk mengangkat seorang pemimpin. hanya saja dalam islam seorang pemimpin di angkat untuk menjalankan aturan-aturan Allah S.W.T. bukan membuat apalagi menjalankan aturan yang tidak sesuai syariat.
Tetapi dalam sistem demokrasi pemimpin di angkat untuk membuat aturan dan menjalankannya sesuai dengan keinginan si pembuat (manusia). Maka tentu aturan tersebut akan diarahkan untuk menguntungkan oligarki dan kelompoknya.
Sungguh ironi memang. Pemilu dalam demokrasi hanya di jadikan pembenaran demi tercapainya tujuan para oligarki (sekelompok kecil elit orang yang mengendalikan negri ini) dalam melanggengkan kekuasaan mereka.
Maka tentulah siapapun yang menjadi pemimpin harus tunduk patuh terhadap keinginan para oligarki ini. Kemajuan yang di harapkan akan terjadi tentu sangat jauh panggang daripada api alias tidak akan pernah terjadi.
Yang berubah hanyalah bergantinya rezim satu kepada rezim yang lain dengan kebijakan yang sama sekali tidak pernah berpihak terhadap rakyat. Janji-janji yang terucap seolah hilang bak di telan bumi padahal Rasulullah S.A.W. mengingatkan bahwa mengingkari janji adalah sebagian tanda kemunafikan, mereka (paslon) seakan lupa atau sengaja melupakan apa yang mereka sampaikan pada saat kampanye.
Seharusnya ini di jadikan pelajaran oleh seluruh rakyat khususnya kaum muslim bahwa siapapun pemimpinnya selama mereka menerakan sistem demokrasi maka perubahan yang di harapkan pasti tidak akan pernah terjadi, yang ada adalah kebobrokan di segala lini yang terus berganti bahkan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dari hari ke hari.
Mayoritas rakyat negri ini adalah muslim, maka tentu aturan Islam adakah sistem yang tepat untuk diterapkan. tidak perlu menunggu kesiapan karna seiring waktu berjalan umat akan siap dengan sendirinya karna tentu sang pencipta lebih tahu apa dan mana yang terbaik untuk rakyat negri ini khususnya juga dudia pada umumnya.
Sudah saatnya seluruh kaum muslim bersepakat untuk meninggalkan sistem kapitalisme demokrasi dan segera menggantinya dengan aturan islam sebagai solusi dan bagian dari bentuk ketaatan kepada sang pencipta sehingga kesejahtraan dapat di wujudkan.
Sebagaimana yang di sampaikan dalam Al-Qur'an "Dan sekiranya penduduk suatu negri beriman dan bertakwa maka pasti akan di bukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi".
Oleh: Dede Hidayat
Aktivis Komunitas Karyawan Hijrah Purwakarta
0 Komentar