Topswara.com -- Pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali meluas. Banyak perusahaan yang melakukan PHK dengan alasan pabrik tutup total, tutup karena hengkang atau relokasi maupun efisiensi biaya
Sebut saja, PT Hung A, adalah pabrik ban asal Korea Selatan yang berencana hengkang dari Indonesia dan memilih Vietnam menjadi lokasi baru untuk membangun pabrik. Perusahaan ini disebut sebut akan memutuskan hubungan kerja (PHK) sekitar 15.000 pekerja. Yang jelas para pekerja akan kehilangan sumber nafkahnya (CNBC Indonesia.com,20/1/2024).
Hal yang sama juga dilakukan oleh pemasok otomotif Bosch, juga akan melakukan PHK pada karyawannya. Sekitar 1200 karyawan di divisi pengembangan perangkat lunak pada akhir 2026.
Taufik Ahmad Direktur Eksekutif INDEF mengatakan bahwa pemerintah relatif lambat merespon gejala penurunan industri manufaktur. Jika tidak ditangani fenomena PHK akan terus berlanjut dan berpengaruh pada pemulihan ekonomi.
Sementara wakil ketua APINDO DKI Jakarta, Nurjaman menyatakan bahwa meluas PHK, pada sektor manufaktur akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di masa depan. Berharap pemerintah segera mengatasi masalah tersebut (CNBC Indonesia,19/1/2024).
Maraknya PHK karena buruknya situasi ekonomi dan negeri ini. Juga ketidakpastian ekonomi global adalah masalah besar yang menerjang pabrik atau perusahaan untuk melakukan proses pemutusan hubungan kerja. Lemahnya ekonomi di negara-negara tujuan ekspor seperti Eropa dan Amerika. Ditambah munculnya ketidakstabilan politik akibat perang Rusia Ukraina, turut menjadi andil terjadinya PHK.
Kondisi pasar lokal yang kewalahan menghadapi serbuan barang-barang impor yang serba murah. Modernisasi peralatan dan mesin, membuat pabrik mengurangi jumlah pekerja. Sebab perusahaan tidak mau rugi.
Sehingga PHK dijadikan alasan agar perusahaan terus beroperasi dengan biaya produksi yang bisa ditekan. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Jika pesanan sepi berarti tidak ada pemasukan. Sedangkan mereka harus membayar karyawan.
Mirisnya tidak hanya itu untuk meminimalkan biaya produksi pabrik-pabrik asing berdatangan ke Indonesia. Kemudian mendirikan pabrik yang mendekati pasar.
Artinya mulai tenaga kerja, bahan baku, hingga produksi dengan tujuan untuk menghemat biaya. Tanpa disadari orang-orang Indonesia lah yang menjadi target pasar. Ini membuktikan keegoisan para pemilik modal, cara membuat mereka semaunya membuat kebijakan merekrut dan mem-phk para pekerja semuanya
Di sisi lain negara mendukung mereka dengan membuat regulasi seperti undang-undang cipta kerja.
Negara sebagai perlindungan ayah tidaklah sesuai dengan realita. Negara yang bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan justru menyerahkannya kepada pihak swasta. Kebijakan yang dilahirkan justru membuat rakyat sulit untuk mencari pekerjaan.
Betapa banyak sumber daya alam yang diperoleh asing kemudian perusahaan tersebut yang menentukan siapa yang akan dipekerjakan. Bahkan bisa mendatangkan tenaga kerja dari negara mereka. Sementara rakyat lokal tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Kalaupun ada hanya sebagian kecil saja.
Sementara Islam yang menerapkan sistem ekonomi Islam mempunyai solusi atas persoalan ini. Islam melarang sumber daya alam dikelola oleh asing atau swasta. Negara yang mengelola sendiri sehingga lapangan kerja untuk rakyat begitu luas.
Bagi rakyat yang membuat usaha, negara memberikan pinjaman tanpa bunga dan bantuan modal dengan tujuan rakyat bisa mandiri. Bagi masyarakat yang bisa mengelola lahan pertanian, negara akan memberikan tanah untuk digarap dengan keuntungan menjadi hak milik mereka.
Negara juga memberlakukan akad yang jelas antara pekerja dan pemberi kerja tidak boleh ada yang terzalimi.
Di bidang teknologi negara akan memberikan pelatihan agar rakyat tidak gagap teknologi sehingga mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal.
Penguasa dalam Islam menyadari bahwa amanah yang dibebankan kepadanya semata-mata hanya untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Amanah ini pula kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban baik di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu para penguasa di dalam Islam sangat berhati-hati dalam menggulirkan kebijakan kepada rakyatnya
Demikianlah Islam begitu sempurna mengatur tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
Sudah saatnya kembali kepada sistem Islam yang sempurna dan paripurna. Dan diterapkan semata-mata untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat.
Wallahua'lam bishawab.
Oleh: Endang Seruni
Muslimah Peduli Generasi
0 Komentar