Topswara.com -- Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang mendasar bagi dunia hari ini. Tidak terkecuali bagi anak-anak yang mengalami permasalahan ini juga.
Berdasarkan data lembaga PBB dan badan amal Inggris Save the Children ada sekitar 1,4 miliar anak di bawah usia 16 tahun di seluruh dunia yang tidak memiliki akses perlindungan sosial. Hal ini menjadikan anak-anak lebih rentan terkena penyakit, gizi buruk dan terpapar kemiskinan.
Direktur Global Kebijakan Sosial dan Perlindungan Sosial UNICEF, Natalia Winder Rossi mengatakan bahwa ada 333 juta anak yang hidup dalam kemiskinan ekstrim, berjuang untuk bertahan hidup dan hampir terdapat satu miliar anak hidup dalam kemiskinan multidimensi.
Natalia menambahkan untuk menyelesaikan permasalah ini adalah dengan memperluas cakupan perlindungan sosial bagi anak-anak anak dengan tunjangan sosial anak untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dalam jangka panjang yang dapat diberikan dalam bentuk uang tunai atau kredit pajak. Selain itu juga dengan tunjangan anak yang diberikan agar anak dapat mengakses layanan kesehatan, nutrisi, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi. (kumparan.com/15-02-2024)
Namun hingga saat ini permasalahan kemiskinan ekstrim ini tidak benar-benar terselesaikan hanya dengan memberikan perlindungan sosial berupa tunjangan anak. Walaupun data menunjukkan ada kenaikan persentase jumlah anak yang mendapat tunjangan tapi hanya sedikit saja, sebagian besar masih dalam kondisi memprihatinkan.
Sebenarnya permasalahan utama ancaman kemiskinan, gizi buruk hingga kelaparan yang dihadapi anak-anak saat ini adalah karena penerapan sistem kapitalisme global bukan karena tinggi atau rendahnya tunjangan yang diberikan.
Dalam kasus ini, kemiskinan ekstrim termasuk dalam permasalahan sistemik yang penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara parsial atau menyelesaikan dari satu sisi saja.
Solusi yang ditawarkan sistem kapitalisme dengan perlindungan sosial (perlinsos) hanyalah solusi tambal sulam yang tidak akan membuat generasi sejahtera.
Kesejahteraan bagi rakyat biasa dalam sistem kapitalisme adalah sesuatu yang mustahil karena dalam sistem ini memberikan kebebasan dalam kegiatan ekonomi sehingga pengusaha bisa menguasai hajat hidup rakyat biasa termasuk sumber daya alam. Besarnya modal menjadi kekuatan para pengusaha untuk menguasai hal tersebut.
Keadaan ini akibat dari reinventing government dimana negara hanya berfungsi sebagai regulator. Reinventing government adalah mewirausahakan pemerintahan, yang mentransformasikan semangat wirausaha pemerintah dalam sektor publik. Dalam kondisi seperti ini negara ibarat perusahaan.
Tiga prinsip yang kental akan nilai-nilai kapitalisme dalam penerapan reinventing government. Pertama, pemerintah katalis (catalytic government). Bahwa negara berperan sebagai pengarah bukan pelaksana dalam urusan rakyat. Pelaksana dalam hal ini diberikan kepada pihak swasta atau melalui privatisasi.
Kedua, pemerintahan milik rakyat (community government). Pemerintah sebagai pemberi wewenang bukan melayani. Artinya negara menyerahkan pada individu masyarakat agar mampu berdaya sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Diklaim hal ini agar rakyat tidak tergantung kepada negara dan terbentuk masyarakat yang mandiri.
Ketiga, pemerintah kompetitif (competitive government). Persaingan pemerintah dengan pelaku bisnis lain. Hal ini memberi peluang bagi organisasi bisnis lain dibanyak sektor penting publik seperti pendidikan dan kesehatan. Tampak jelas bagaimana kita dapati fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik namun mahal di lembaga-lembaga swasta.
Tidak heran akibat sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini kesenjangan sosial semakin tampak jelas, yang kaya semakin kaya yaitu mereka para pengusaha dan yang miskin semakin miskin yaitu rakyat biasa. Kemiskinan ekstrim pun merupakan hal yang tak bisa dihindarkan.
Kondisi yang seperti ini menjadi ancaman yang serius bagi keselamatan dan masa depan generasi. Bagaimana akan hadir generasi gemilang jika mereka dipaksa hidup dalam keadaan yang sulit dan hampir mematikan mereka. Ditambah sistem hari ini yang membuat mental generasi kita semakin rapuh dengan tidak adanya keimanan yang menancap kuat dalam diri.
Akan berbeda dengan Islam dengan seperangkat aturan kehidupannya. Negara wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan menerapkan aturan Islam dalam kehidupan. Amanah kepemimpinan dalam Islam merupakan tanggung jawab yang besar yang akan dibawa sampai akhirat nanti.
Sistem ekonomi Islam yang mengatur harta kepemilikan terbagi atas tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Dalam hal kepemilikan umum haram hukumnya negara memberikan pengelolaannya kepada pihak swasta seperti yang terjadi dalam sistem kapitalisme. Kepemilikan umum wajib dikelola oleh negara dan hasilnya untuk kepentingan rakyat.
Islam juga menjamin bahwa seluruh rakyat terjamin kebutuhannya mulai dari kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan hingga keamanan. Dengan seperangkat aturan Islam yang berasal dari Sang Pencipta kesejahteraan merupakan sebuah keniscayaan.
Wallahualam.
Oleh: Dinar Rizki Alfianisa
Aktivis Muslimah
0 Komentar