Topswara.com -- Kasus TBC masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Jakarta adalah kota dari negara yang menduduki peringkat ke dua sebagai negara dengan penyakit Tuberkulosis (TB) terbanyak.
Hal ini disampaikan dokter spesialis paru Erlina Burhan dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Sabtu, 17 Februari 2024. (Liputan6.com).
Mentri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada urgensi untuk mempercepat penyediaan vaksin TBC atau tuberkulosis baru. roduktivitas kerja.
(Liputan6.com 10 februari 2024)
Menkes Budi membagikan pengalaman nya saat menghadiri Stop TB Partnership (STP) Board ke 37 kota di Brasilia, Brazil. Indonesia mencetak keberhasilan memberantas TB pada tahun 2023, ujar Budi.
Sementara itu menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 7,94 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah kumuh pada 2023.
BPS mengkategorikan sebagai rumah kumuh jika sebuah hunian tidak memenuhi komponen ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, serta kepemilikan akses terhadap layanan sumber air minum dan sanitasi yang layak.(katadata.co.id 13 Februari 2024).
Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap upaya eliminasi TBC. Tentu saja dibutuhkan solusi mendasar atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap penularan penyakit TB ini. Diantaranya adalah kemiskinan dengan segala dampaknya seperti rumah tidak sehat, gizi buruk, hygiene dan sanitasi termasuk riset metode pengobatan dan pencegahan yang efektif.
Terwujudnya masayarakat sehat adalah tanggung jawab negara, termasuk eliminasi TB. Negara Islam akan mengupayakan secara serius pencegahan dan eliminasi TB secara komprehensif dan efektif.
Islam mewajibkan negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat termasuk penyediaan rumah sehat bagi rakyat. Negara wajib mengupayakan berbagai hal untuk mencegah dan memberantas penyakit TB, termasuk mendukung riset untuk menemukan pencegahan dan pengobatan yang efektif. Juga mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyakit dan upaya pencegahannya.
Khilafah yang dipimpin oleh khalifah adalah penanggung jawab layanan publik. Khilafah wajib menyediakan sarana kesehatan, rumahnya sakit, obat-obatan, tenaga media, dan sebagainya secara mandiri.
Rasullah SAW dan para khalifah telah melaksanakan sendiri layanan kesehatan. Nabi SAW sebagai kepala negara Madinah) pernah mendatangkan dokter untuk mengobati ubay. Ketika Nabibsaw mendapatkan hadiah dokter dari Raja Muqauqis, dokter tersebut beliau jadikan sebagai Dokter Umum bagi masyaraka. (HR. Muslim).
Anas ra. menuturkan bahwa serombongan orang dari Kabilah Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rosullah SAW selaku kepala negara meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh. (H.R Al- Bukhari & Muslim).
Khalifah Umar bin Khatab Ra pernah memanggil Dokter untuk mengobati Aslam secara gratis. ( HR. Al Hakim).
Semua itu adalah dalil wajibnya pelayanan kesehatan wajib di berikan oleh kepala negara bagi umat. Negara harus melakukannya secara mandiri dan tidak berstandar atau bekerja sama dengan pihak lain (swasta).
Pada masa penerapan agama Islam, hampir setiap daerah memiliki tenaga medis yang mumpuni. Islam tidak membatasi kebolehan pasien untuk menginap selama sakitnya belum sembuh tanpa dipungut biaya apapun.
Sistem kehidupan Islam, khususnya sistem ekonomi dan sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang sempurna yang dibuat oleh Allah sang Pencipta dan Pengatur urusan umat, juga sebagai satu satunya solusi atas semua permasalahan umat dari dulu sampai kiamat.
Sistem kesehatan dalam negara Islam menjadikan bentuk pelayanan kesehatan yang memadai dan gratis yang dapat diakses bagi seluruh rakyat baik orang kaya maupun orang miskin, baik itu Muslim maupun non muslim. Semua itu karena negara memberlakukan prinsip pengelolaan yang shahih sesuai Al Qur'an dan Assunnah.
Pertama, dalam Islam kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT. Rosullah SAW bersabda , setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dia pimpin. ( HR al - Bukhari).
Sehingga Khalifah melalui dorongan ketakwaan individu akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan layanan kesehatan bagi umat, pemerintah bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya dalam upaya memenuhi pelayanan kesehatan bagi umat. Rosullah SAW menegaskan. imam / khalifah itu laksana penggembala dan dia bertanggung jawab terhadap gembalaannya " (HR. Bukhari Muslim).
Kedua, pelayanan kesehatan adalah kebutuhan pokok publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Dan tidak boleh dikomersilkan. Dengan kualitas yang setinggi tingginya, sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi pada zamannya. Para tenaga medis diberikan pelatihan setinggi tingginya, standarisasi baik dokter, perawat, atau tenaga medis lainnya harus diupayakan.
Tidak boleh adanya mal praktek, dan lain sebagainya. Juga mendorong para ilmuan untuk menemukan obat/vaksin dengan cepat, negara harus mendukung pengembangan penelitian tentang penyakit ini. Serta penyelenggaraannya berbasis syariah.
Demikian pula dalam upaya mengatasi TB harus berbasis syariah. Yaitu harus mengikuti Rasullah SAW. Hal itu bukan hanya agar penyakit tersebut tertangani tapi juga agar bernilai ibadah. Kesadaran bahwa ikhtiar ini adalah ibadah menyebabkan usaha dan ikhtiar menjadi bersungguh-sungguh.
Ketiga, pos pembiayaan negara khilafah ada di Baitul Mal, dengan anggaran yang mencukupi. Yang di dapat dari pengelolaan sumber daya alam (SDA), baik tambang, batu bara, minyak bumi, hasil laut. Serta pos pendapatan lain seperti jizyah, infak.
Begitulah solusi Islam dalam penanganan wabah / penyakit. Jika syariat Islam benar benar diamalkan, insyaAllah wabah / penyakit akan segera berakhir. Maka sudah saatnya kita menerapkan kembali syariat Islam ala min hajin nubuwwah.
Oleh: Dewi Sulastini
Aktivis Muslimah
0 Komentar