Topswara.com -- Film dokumenter yang berjudul 'Dirty Vote' sedang ramai diperbincangkan. Film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono ini sedang mendapat sorotan publik. Tiga pakar hukum yang menjadi tokoh utama film ini menyampaikan sejumlah data dan fakta dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara sistematis.
Film yang berdurasi hampir dua jam ini mengungkap bagaimana keterlibatan sejumlah pejabat negara dalam memenangkan salah satu calon presiden (capres). Termasuk keterlibatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga kuat melanggar kode etik yang berakibat lolosnya salah seorang calon wakil presiden (cawapres). Bahkan, didalam film ini juga mengungkap fakta keterlibatan orang nomer satu di negeri ini.
Menjadi menarik tatkala dugaan kecurangan secara sitematis ini diungkap satu demi satu. Runutan kejadian sebelum kontestasi pemilu ini digelar pun disajikan dengan apik. Saking banyaknya data indikasi dugaan kecurangan yang disampaikan, muncul sebuah pertanyaan, seperti itukah kejahatan dalam sistem demokrasi kita? Apakah tidak ada solusi untuk mengakhiri kejahatan ini?
Sistem demokrasi indonesia yang diklaim paling demokratis. Sistem pemerintahan yang dipercaya sebagian pihak sebagai sistem terbaik di era modern ini. Sistem pemerintahan yang katanya harga mati dan tidak bisa ditawar lagi. Dengan data dan fakta yang sedemikian rupa, nampaknya wajib bagi kita merenungkan kembali tentang sistem demokrasi yang diterapkan di negeri tercinta ini.
Belum cukup kah dengan penerapan demokrasi selama ini yang semakin hari semakin jahat. Semakin dewasa semakin menyengsarakan. 'Dirty Vote' hanya salah satu dari Dirty Democracy. Demokrasilah sumber keburukan itu. Demokrasi memberi peluang kejahatan terjadi bahkan melindunginya. Demokrasilah yang memberi peluang penindasan dan pemerasan terhadap rakyat. Demokrasi juga memberi peluang kepada penguasa untuk berkuasa sesuka hatinya dengan apapun caranya.
Demokrasi adalah sebuah sistem pemrintahan yang menjadikan kedaulatan ada ditangan rakyat. Rakyat sebagai manusia bebas membuat aturan dan undang-undang yang dirasa baik untuk kehidupan mereka. Tidak ada yang haram dalam demokrasi selama undang-undang mengatur dan membolehkannya. Tidak ada yang salah jika undang-undang membenarkannya. Begitulah demokrasi yang memberikan keleluasaan kepada manusia mengatur kehidupannya sendiri.
Lain demokrasi lain juga dengan Sistem Pemerintahan Islam. Islam sebagai agama yang sempurna memiliki tata kelola negara dan sistem pemerintahan yang baik. Sistem Pemerintahan Islam dibangun atas dasar ketundukan kepada Zat Yang Maha Pencipta. Undang-undang dalam Sistem Pemerintahan Islam diambil hukum syarak. Tidak dibenarkan manusia menerapkan aturan tanpa landasan ini.
Dengan sistem islam semua kejahatan akan diberikan sanksi setimpal. Kecurangan ataupun kejahatan tidak akan terjadi karena setiap individu juga dihiasi dengan takwa. Ketakutan terhadap Zat Yang Maha Melihat dan Maha Memperhatikan. Rasa takut ini akan terus ada dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun didalam dirinya. Dari penguasa hingga rakyat biasa diliputi dengan perasaan ini. Mereka akan senantiasa tolong-menolong dalam ketaqwaan ini.
Cukuplah keburukan demokrasi di negeri ini tejadi sampai saat ini saja. Jangan biarkan keburukan demokrasi dirasakan juga oleh generasi setelah kita. Terapkan Sistem Islam dan cukuplah firman Allah SWT. mengingatkan kita "(Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)? (QS Alma'idah: 50).
Maka bagi kita yang meyakini kebenaran Islam sudah saatnya ganti Sistem Demokrasi dengan Sistem Islam. Inilah solusi hakiki menghentikan kejahatan Demokrasi dan semua turunannya.
Wallahu 'alam
Oleh: Cicin Suhendi
Aktivis Dakwah
0 Komentar