Topswara.com -- Jelang pemilu berbagai upaya dilakukan oleh paslon dan tim pemenangan paslon untuk bisa meraih suara terbanyak, karena pemilu dalam sistem demokrasi ditentukan dengan suara terbanyak. Berbagai upayapun akan dilakukan demi mendulang suara, pejabatpun menggunakan jabatannya untuk mendukung paslon yang didukungnya.
Presiaden Joko Widodo dan menteri-mentri yang tergabung dalam tim kampanye pemenangan paslon 02 dinilai kian massif menggunakan program bantuan sosial sebagai alat kampanye. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan bersikap lebih tegas, meski telah memberikan imbauan agar kepala negara tidak keluar jalur. (BBC news 30 Januari 2024)
Anggaran untuk bansos di tahun politik ini dinilai lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mencatat alokasi anggaran untuk belanja perlindungan sosial (perlinsos) untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 496.8 triliun.
Alokasi anggaran tersebut meningkat Rp 53,3 triliun dari realisasi anggaran pada 2023 sebesar Rp 444,5 triliun, atau tumbuh 12,02 persen secara tahunan (year-on-year/yoy. (binis.com 2 februari 2024)
Kanaikan ini ditengarai digunakan sebagai politisasi bansos jelang pemilu untuk pemenangan paslon tertentu. Benar tidaknya Allahu a'lam. Yang pasti dalam sistem demokrasi kekuasaan menjadi tujuan yang akan diperjuangkan dengan berbagai macam cara. Karenanya setiap ada peluang akan dimanfaatkan.
Demikianlah fakta dalam sistem demokrasi karena dalam sistem ini meniscayakan kebebasan perilaku. Karena sistem ini dilandasi oleh sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan sehingga jelas mengabaikan agama (Islam) dalam kehidupan.
Di sisi lain dengan rendahnya kesadaran politik, dan kemiskinan yang menimpa, menjadikan masyarakat berpikir pragmatis, sehingga sangat mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Rendahnya kesadaran politik masyarakat merupakan dampak dari buruknya pendidikan di negeri ini, ditambah lagi dengan kemiskinan yang menghimpit tersebab penerapan sistem kapitalisme.
Berbeda dengan Islam, Islam mewajibkan negara menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu. Dari sisi kekuasaan, Islam menetapkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT.
Karena itu penguasa dalam Islam akan mengurus rakyatnya sesuai dengan hukum syarak. Islam juga mewujudkan sumber daya manusia yang berkepribadian islam, menjadi orang orang yang jujur dan amanah.
Melalui pendidikan Islam pun akan mengedukasi rakyat dengan nilai nilai Islam termasuk dalam memilih pemimpin, mereka memahami kriteria pemimpin yang aka dipilih yakni yang memiliki kualitas iman dan takwa berintegritas tinggi, tidak butuh pencitraan, sehingga rakyat tidak memilih pemimpin yang hanya memberikan sumbangan pada saat jelang pemilu rakyat tidak bisa disuap.
Dengan demikian tidak ada pemberian bansos hanya sekedar untuk menaikkan elektabilitas calon, dan karena negara sudah memberikan kesejahteraan pada rakyat, sehingga rakyat pun tidak butuh bantuan bantuan sesaat. Bansos akan diberikan kepada rakyat yang benar-benar membutuhkan karena kondisi mereka yang lemah sehingga mereka tidak bisa bekerja maka negara hadir memberikan bantuan secara langsung.
Demikianlah sistem yang diterapkan islam menjadikan rakyat cerdas dan sejahtera, sehingga tidak butuh adanya pencitraan dari calon pemimpin, hal ini hanya akan kita dapatkan dalam negara yang menerapkan islam kaffah yaitu khilafah.
Wallahu a'lam biah shawab
Dewi Asiya
Aktivis Muslimah
0 Komentar