Topswara.com -- Antusiasme rakyat akan perubahan terbilang tinggi jika diukur dari besarnya dukungan pada Calon Presiden (Capres) berjargon perubahan. Kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja menjadi pemicunya.
Angka kemiskinan yang masih tinggi, sulitnya lapangan pekerjaan, rendahnya mutu pelayanan kesehatan terutama bagi yang tidak mampu, hingga jutaan warga yang mengalami gizi buruk semakin memantik tuntutan perubahan.
Perilaku para elit penguasa pun mendorong keinginan rakyat untuk mengganti rezim. Sejumlah elit terlibat dalam kasus korupsi. Tercatat, 6 Menteri dan 1 Wakil Menteri dalam dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat kasus korupsi.
Kasus suap proyek pembangkit listrik, kasus terkait dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), kasus suap terkait izin benih lobster, korupsi dana bansos pandemi Covid-19, korupsi pembangunan menara Base Tranceiver Station (BTS), terakhir kasus terkait jual beli jabatan di Kementerian Pertanian.
Ditambah kasus suap dan pemerasan yang melibatkan para penegak hukum hingga menyeret Ketua Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) membuat tuntutan akan perubahan semakin besar.
Namun perubahan yang diharapkan oleh rakyat tampaknya bakal pupus.
Pasalnya, pasangan Capres pengusung perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) kalah jauh dari pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil perhitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei Pilpres 2024. Bahkan hampir dipastikan pasangan Prabowo Gibran sebagai perpanjangan tangan rezim akan memenangkan Pilpres dalam satu putaran.
Sebenarnya berharap perubahan pada pasangan AMIN tidaklah tepat. Mengingat dua partai pengusung AMIN yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah bagian dari rezim Jokowi. Ironisnya, beberapa pejabat yang terjerat kasus korupsi di atas adalah kader Partai Nasdem.
Anies Baswedan sendiri merupakan mantan Menteri pada kabinet Jokowi pada periode tahun 2014 sampai dengan 2016, sedangkan Muhaimin Iskandar adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang tentu terlibat dalam meloloskan peraturan perundang-undangan yang diajukan pemerintah Jokowi.
Maka sekalipun AMIN memimpin, kondisi Indonesia tidak akan signifikan perubahannya dibanding rezim Jokowi.
Apalagi baik AMIN maupun pasangan Calon Presiden (Capres) lainnya adalah produk demokrasi sekaligus sekulerisme. Mereka tumbuh, berkembang hingga populer melalui mekanisme demokrasi.
Ketiga pasangan Capres semuanya berkomitmen pada demokrasi. Sehingga perubahan yang diharapkan oleh rakyat dipastikan tidak akan terwujud dari ketiganya. Sebab, demokrasi dan sekularisme adalah biang dari seluruh masalah yang melanda negeri ini.
Masalah kemiskinan, buruknya layanan kesehatan bagi yang kurang mampu merupakan dampak dari demokrasi sebagai pembuka jalan bagi kapitalisme. Lahirnya pejabat korup adalah buah dari politik demokrasi. Ongkos pemilu yang mahal memaksa para politisi mencari sumber-sumber dana dengan memanfaatkan wewenang dan jabatan.
Sedangkan sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan merupakan induk dari demokrasi maupun kapitalisme. Sekularismelah yang melahirkan dan menumbuh kembangkan demokrasi dan kapitalisme. Konsekuensi dari sekularisme, agama tidak boleh campur tangan dalam masalah politik, hukum, ekonomi, sosial serta berbagai masalah kehidupan lainnya.
Aturan tentang kehidupan dibuat sendiri oleh manusia tanpa ada campur tangan Tuhan. Lahirlah yang namanya demokrasi yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat. Suara rakyat dianggap sebagai suara Tuhan. Sehingga rakyatlah yang membuat hukum, rakyat juga yang memilih pemimpin untuk menerapkan aturan buatan rakyat. Alih-alih menentramkan, ide pokok demokrasi ini justru yang menimbulkan kesengsaraan bagi manusia.
Semua konsep demokrasi sesungguhnya utopis. Namun dipropagandakan sebagai sistem terbaik dari yang terburuk. Jika bukan demokrasi maka yang berkuasa adalah otokrasi atau teokrasi. Padahal di negeri asalnya saja kedaulatan rakyat tidak pernah benar-benar terwujud. Kedaulatan rakyat hanyalah label untuk melegitimasi kedaulatan yang hanya dimiliki oleh para oligarki.
Demokrasi lebih tepatnya adalah alat para oligarki untuk menguasai kekayaan negara atas nama rakyat. Demokrasi juga menjadi alat dari negara pengusungnya yang nomor satu yaitu Amerika Serikat untuk menguasai dunia ketiga.
Jelas bahwa berharap perubahan dari pasangan AMIN juga pasangan lainnya adalah sia-sia. Mereka hanya akan mengokohkan demokrasi dan sekularisme yang justru biang kerok dari seluruh masalah yang diderita negeri ini bahkan seluruh dunia.
Tentu masih ada jalan untuk mewujudkan perubahan. Bahkan perubahan yang hakiki. Perubahan yang tidak hanya mengeluarkan rakyat dari derita di dunia tetapi juga bisa membawa manusia selamat dari penderitaan selamanya di akhirat. Perubahan itu hanya bisa terwujud dengan Islam.
Islam adalah agama sekaligus ideologi. Islam memiliki syariat yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam bukan buatan manusia yang penuh kekurangan dan keterbatasan. Islam berasal dari Allah yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Adil, Maha Bijaksana.
Atas dasar itu syariat Islam dijamin dapat menentramkan, mensejahterakan dan membahagiakan jika diterapkan. Faktanya, syariat Islam memiliki konsep yang jelas dan terbukti dalam sejarah mampu mengentaskan masalah kemiskinan, pengangguran, kesehatan maupun pemberantasan korupsi.
Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Tidak boleh terhenti oleh hasil pemilihan umum. Siapapun yang terpilih, perubahan harus terus diupayakan. Bukan sekedar berubah, tapi perubahan yang hakiki. Perubahan yang hakiki adalah perubahan yang tidak hanya terjadi pada fisik semata, tetapi perubahan pola pikir dan pola sikap masyarakat.
Berubah dari pola pikir dan pola sikap yang materialistis, individualistis, sekuler, hedonis, kapitalis, liberal serta pola pikir dan pola sikap rusak lainnya menuju pola pikir dan pola sikap yang ikhlas menjalani perannya dalam kehidupan demi meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan begitu terlahirlah pemimpin yang bertanggung jawab serta menegakkan keadilan karena takut kepada Allah. Rakyat pun akan taat kepada pemimpin karena pemimpinnya taat kepada Allah dan rasul-Nya. Itulah perubahan hakiki.
Perubahan hakiki hanya bisa terwujud dengan perubahan sistem. Tidak bisa hanya dengan pergantian rezim. Perubahan hakiki hanya bisa terwujud dengan diterapkan syariat Islam secara menyeluruh oleh pemimpin dan rakyat yang punya keyakinan kuat bahwa syariat Islam akan membawa rahmat bagi seluruh alam.
Wallahu a'lam bishawab.
Oleh: Muhammad Syafi'i
Aktivis Dakwah
0 Komentar