Topswara.com -- Sidak di Pasar Cihapit dan Griya Pahlawan Bandung yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menemukan adanya kenaikan harga pada beras. Kenaikan harga sangat melonjak sebesar 21,58 persen pada PL beras premium dan 28,44 persen pada beras medium.
Ketua KPPU Fanshurullah juga mengungkap kan bahwa terjadi kelangkaan pada dua komoditas yakni gula konsumsi dan beras. Pada beras sendiri, stok beras premium tidak banyak dijual. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan dari pemasok (Tempo.co, 11/02/2024).
Sebagai negara agraris yang lekat dengan jumlah areal persawahan yang luas, serta petani sebagai mata pencaharian terbesar rakyat negeri ini, sungguh menjadi ironi jika harga beras tak terjangkau oleh masyarakatnya sendiri bahkan hingga langka di pasaran. Ditambah beras juga merupakan bahan pangan pokok hampir sebagian besar rakyat yang keberadaannya menjadi sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan asasi.
Kelangkaan beras dan kenaikan harga beras sejatinya hanyalah permainan dalam praktik distribusi beras itu sendiri. Dalam sistem yang saat ini berjalan, negara menyerahkan pengelolaan penyediaan bahan pangan secara penuh kepada pihak swasta.
Akhirnya praktik pasar oligopoli dalam distribusi beras menjadi hal yang harus dihadapi rakyat. Praktik oligopoli atau penguasaan satu jenis barang oleh beberapa pedagang besar ditenggarai menjadi penyebab mengapa harga beras saat ini bisa melambung tinggi. Praktik penimbunan untuk mempermainkan harga pasar menjadi wajar dan menguntungkan pihak swasta.
Sistem kapitalisme tak akan berpihak pada rakyat. Sistem ini tidak akan memberikan kesejahteraan yang merata pada seluruh rakyat. Sistem ini hanya condong pada para pemilik modal. Perubahan hakiki tak akan menyelesaikan permasalahan distribusi ataupun penyediaan bahan pangan ini. Kebijakan yang dibuat pemerintah hanyalah solusi parsial, solusi teknis, yang sama sekali tidak menyentuh akar masalah.
Jika dibandingkan dengan sistem Islam, kondisinya akan sangat berbeda. Kesejahteraan menjadi tujuan utama negara karena tujuan didirikannya negara semata-mata untuk meriayah atau memelihara rakyatnya. Pemimpin dalam sistem islam yakni khalifah akan senantiasa hadir untuk menjaga terpenuhinya kebutuhan asasi rakyatnya.
Khalifah menjalankan amanah berlandaskan akidah yang kuat sehingga tak ada kesengajaan ataupun kecenderungan untuk berbuat dzalim kepada rakyat. Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya (HR. Muslim dan Ahmad).
Dalam proses produksi, khalifah akan membersamai para petani dengan menjaga ketersediaan pasokan pupuk terbaik, alat-alat pertanian yang canggih, serta lahan yang cukup untuk pertahanan pangan. Dalam proses distribusi, negara hadir dalam memantau kegiatan jual beli sehingga tidak ada kecurangan, penimbunan stok, riba, melarang praktik tengkulak, dan sebagainya.
Pengawasan ini dilakukan serius dengan memberikan tanggung jawab pada kadi hisbah. Jika ada pelanggaran, maka akan ada sanksi yang bersifat zawajir dan jawabir. Keseriusan negara dalam meriayah umatnya menjadi landasan terciptanya kesejahteraan umat di seluruh wilayah.
Wallahualam bishawab.
Hima Dewi, S.Si.,M.Si.
Aktivis Muslimah
0 Komentar