Topswara.com -- Presiden Joko Widodo beserta beberapa menteri yang tergabung dalam tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo-Gibran masif membagi- bagikan bantuan sosial. Menjadikan program tersebut untuk berkampanye.
Sederet bantuan sosial tersebut sejak tahun kemarin diberikan. Mulai dari beras 10 kg, BLT El Nino Rp 200 ribu per bulan, hingga BLT Mitigasi pangan Rp 200 ribu per bulan. Presiden menyatakan bahwa sederet bansos ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah.
Presiden mengatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan tidak ada kaitannya dengan politisasi sebagai dukungan pada paslon capres dan cawapres tertentu. BLT yang digelontorkan sudah ada mekanisme persetujuan dari DPR untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dari dana APBN (detikFinance,2/2/2024).
Jejak politisasi bansos terbukti saat nama tim kampanye nasional Prabowo -Gibran ada dua menteri dan wakil menteri yang aktif yaitu Menko bidang perekonomian Airlangga Harto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.
Saat menyalurkan bansos di Pekalongan Jawa tengah Jokowi mengatakan akan menaikkan jumlah penerima bantuan di 2024 dari 21,3 juta menjadi 22 juta orang. Saat di Biak, Papua Jokowi juga mengatakan akan memperpanjang periode bantuan dari Desember 2023 hingga Maret 2024.
Sementara itu Zulkifli Hasan lantas menggaungkan BLT El Nino saat kampanye di Kendal Jawa tengah. Begitu juga yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto saat menemui keluarga penerima bantuan beras di Lombok tengah Nusa Tenggara Barat (BBC.com,30/1/2024).
Dalam sistem demokrasi kekuasaan adalah tujuan yang harus diperjuangkan dengan berbagai cara untuk mendapatkannya. Setiap peluang akan dimanfaatkan untuk meraih kekuasaan. Kebebasan berperilaku merupakan hal yang biasa dalam sistem hari ini.
Jauhnya aturan agama dalam kehidupan menjadikan masyarakat juga penguasa bebas berperilaku untuk meraih serta melanggengkan kekuasaan. Meskipun harus dengan menyalahgunakan jabatan dan uang negara.
Di sisi lain kesadaran politik masyarakat yang masih rendah, sehingga cenderung menormalisasi penyalahgunaan jabatan.
Masyarakat mudah ditipu dengan materi.
Kondisi ini tak terlepas dari buruknya pendidikan di negeri ini. Kemiskinan yang menghimpit membuat masyarakat berpikir pragmatis dan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan para politisi.
Kemiskinan menjadi persoalan yang kronis. Seharusnya negara bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan bukan memanfaatkan rakyat dengan memberikan bansos untuk mendulang suara.
Kemiskinan bisa diselesaikan jika ditangani dengan serius, bukan hanya sekedar pemberian bansos. Sejatinya kemiskinan di negeri ini disebabkan oleh regulasi produk demokrasi yang menguntungkan segelintir pemodal.
Regulasi buatan pejabat dan politisi tersebut telah menjadikan sumber daya alam dikelola oleh swasta. Sementara rakyat tidak mendapatkan apa-apa kecuali dampak dari pengelolaannya. Yaitu limbah dan rusaknya lingkungan.
Kemiskinan makin mendera ditambah terus melambungnya harga bahan pokok. Di sisi lain sulitnya lapangan pekerjaan menambah deretan kesengsaraan yang dialami rakyat.
Untuk itu rakyat butuh kebijakan tegas penguasa untuk menghentikan dominasi swasta dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun hal ini hanya mimpi sebab sistem kapitalisme justru mendorong liberalisasi pengelolaan sumber daya alam.
Dalam sistem Islam sumber daya alam dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Negara mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat individu per individu. Setiap laki-laki dewasa berkewajiban untuk bekerja demi tercukupinya kebutuhan keluarga. Negara membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, agar rakyat mendapatkan pekerjaan yang layak.
Bagi kalangan yang lemah fisiknya dan tidak ada kerabat yang menafkahi, negara akan memberikan santunan rutin sehingga kebutuhan dasar terpenuhi.
Penguasa dalam masyarakat penguasa menjalankan hukum syarak. Menyadari bahwa kepemimpinannya adalah sebuah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Sehingga mereka akan berhati-hati dalam menjalankan amanah dan jujur dalam jabatannya. Mereka tidak menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan demi ambisi politik. Apalagi hanya untuk pencitraan.
Negara akan mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai Islam termasuk dalam hal memilih penguasa. Dengan demikian rakyat akan memahami kriteria yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi pemimpin.
Pemimpin dalam Islam jelas terjamin keimanan dan ketakwaannya kepada Allah sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Bahkan tidak perlu harus mengobral janji untuk merebut hati rakyat. Dengan sendirinya rakyat akan mencintainya karena ketakwaan dan keimanannya.
Untuk itu sudah saatnya mengganti sistem kufur dengan sistem Islam. Penerapannya semata mata hanya untuk melaksanakan syariat. Bukan untuk kepentingan berdasarkan hawa nafsu dan keuntungan materi
Wallahu'alam bishawab.
Oleh: Endang Seruni
Muslimah Peduli Generasi
0 Komentar