Topswara.com -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dan mereka butuh beras namun Indonesia sulit untuk mencapai swasembada, oleh karena itu Indonesia butuh impor beras.
Menurut Jokowi setidaknya setiap tahun ada 4 juta - 4,5 juta bayi yang baru lahir dan semua butuh makan sehingga kebutuhan akan pangan seperti beras akan bertambah setiap tahunnya. Sementara penduduk kita sudah hampir 280 juta jiwa semua butuh makan, semua butuh beras. Tegasnya. (cnbcindonesia.com/2/1/2024)
Jokowi juga berharap produksi beras dari para petani terus ditambah. Ia pun menargetkan provinsi Jawa Timur menjadi kedua terbesar di Indonesia dalam hal produksi beras. Sehingga jika terjadi surplus beras bisa dijadikan cadangan strategis pemerintah hingga diekspor ke negara yang membutuhkan. (cnbcindonesia.com/2/1/2024)
Swasembada pangan adalah kemampuan sebuah negara dalam mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakatnya tanpa ada campuran tangan negara lain. Namun kenyataannya, Indonesia belum mampu dalam memenuhi pasokan beras dalam negeri karena terbukti Indonesia masih bergantung pada impor beras.
Terlebih jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan mereka butuh beras karena beras atau nasi merupakan makanan pokok dari 98,5 persen masyarakat Indonesia.
Hal ini sungguh bertentangan dengan fakta, Indonesia menempati urutan keempat dalam produksi beras terbesar di dunia yang mencapai 34,45 juta ton dan daerah penghasil beras terbesar adalah Jawa Timur. Bahkan International Rice Research Institute (IRRI) pernah memberikan penghargaan kepada Jokowi dengan sistem pertanian tangguh dan swasembada pangan tahun 2019-2021.
Namun Impor beras yang dilakukan menjadi solusi pragmatis oleh pemerintah saat ini dalam menyelesaikan persoalan beras. Padahal kebijakan impor beras sangat berbahaya bagi ketahanan pangan negara karena Indonesia akan terus bergantung kepada negara lain. Bahkan impor cenderung menjadi cara praktis dalam mendapatkan keuntungan terutama bagi para pemilik modal.
Inilah akibat dari diterapkannya sistem kapitalisme dinegeri ini karena alih-alih pemerintah meningkatkan produksi pangan dalam negeri justru pemerintah menetapkan kebijakan impor, karena jelas bahwa kebijakan impor merupakan cerminan dari kegagalan ekonomi suatu negara dalam menyelenggarakan produksi barang dan jasa bagi kebutuhan konsumsi rakyatnya.
Seharusnya negara berusaha untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dengan berbagai langkah solutif dan antisipatif karena pangan merupakan kebutuhan dasar yang utama bagi setiap manusia dan harus dipenuhi setiap saat.
Termasuk menyediakan lahan pertanian di tengah banyaknya alih fungsi lahan akibat pembangunan infrastruktur, berkurangnya jumlah petani karena mereka meninggalkan profesi nya akibat kalah saing produk, dan semakin sulitnya petani mempertahankan lahannya akibat para korporasi dengan mudah merampas lahan mereka. Sungguh sangat miris.
Berbeda dengan Islam dimana Islam menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggungjawab atas menyediakan kebutuhan pokok berupa tempat tinggal, pakaian termasuk makanan bagi setiap warga negaranya.
Khilafah juga akan menetapkan kebijakan untuk mengambil alih lahan yang tidak dikelola selama 3 tahun oleh pemilik nya akan diambil alih oleh negara dan diserahkan kepada orang yang membutuhkan lahan. Dengan kebijakan seperti itu tidak akan ada lagi para pemilik modal yang menguasai lahan tanpa dikelola.
Oleh karena itu, negara Islam akan mencari berbagai jalan agar terwujud kedaulatan pangan negara. Khilafah akan melakukan kebijakan melalui politik pertaniannya guna meningkatkan produksi pertanian dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.
Khilafah akan memberdayakan para petani yang tidak memiliki lahan atau modal dengan memberikan lahan atau modal secara cuma-cuma. Selain itu khilafah juga akan berjaga-jaga dan tanggap jika terjadi bencana alam dengan memastikan stok pangan aman.
Negara khilafah akan berupaya untuk menjadi negara industri yang mandiri agar negara mampu menjalankan setiap industri tanpa intervensi bahkan bergantung kepada negara lain. Apalagi Islam akan mewujudkan negara adidaya sebagai cita-cita dalam perjalanan panjangnya.
Oleh karena itu negara khilafah akan menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan penjaga rakyatnya karena kelak akan dimantai pertanggung jawabannya disisi Allah SWT.
Wallahu a’lam bishawab.
Oleh: Mairawati
Aktivis Muslimah
0 Komentar