Topswara.com -- Saat ini harga rumah terus merangkak naik dari waktu ke waktu. Masyarakat yang memerlukan rumah pun harus merogoh kocek dalam. Rata-rata budget yang perlu disiapkan untuk menebus rumah pun sudah mencapai miliaran.
"Budget orang Indonesia Rp 1-2 miliar paling banyak, di atas itu tergolong niche, di atas Rp 5 miliar lebih niche lagi," ungkap Director Research & Consultancy Services Leads Property Martin Samuel Hutapea dalam Property Market Outlook 2023 dikutip Jumat (1/12/2023).
Dari data Leads Property, untuk rumah komersial harga rata-rata rumah per unit di Jabodetabek sudah mencapai Rp 2,5 miliar. Wilayah dengan persebaran rumah subsidi diantaranya adalah pinggiran Depok, Tangerang serta Bogor.
Namun harga rumah di wilayah tersebut saat ini sudah tinggi, diantaranya Bekasi mencapai Rp 1,5 miliar, Depok 1,8 miliar, Bogor Rp 0,9 miliar dan Tangerang Rp 3,1 miliar, Rabu (5/7). (CNBC Indonesia).
Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan bantuan sebesar 4 juta rupiah bagi masyarakat kurang mampu membiayai administrasi pembelian rumah berlaku selama 14 bulan. (LANTARA). Menkeu Srie Mulyani mengatakan bantuan diberikan untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari guncangan ketidakpastian ekonomi global.
Seperti kita pahami kebutuhan asasi manusia terdiri dari papan, pangan, dan sandang. Mirisnya, saat ini ketiga kebutuhan tersebut sulit untuk terpenuhi. Hal ini merupakan salah satu bukti dari sekian banyaknya bukti kegagalan sistem saat ini dalam menyejahterakan rakyat. Dan akar masalah dari semua itu adalah penerapan sistem sekularisme kapitalisme yang memang dianut oleh negeri ini.
Pada sistem ekonomi kapitalisme, terdapat kebebasan berkepemilikan. Di mana pemilik modal bisa bebas memiliki apapun sesuai dengan kuasa dan modal yang mereka miliki. Kalau melihat jargon anak muda sekarang, punya uang punya kuasa, demikian lah fakta yang terjadi saat in.
Pada sistem kapitalisme juga menyebabkan terjadinya kesenjangan yang cukup jauh antara si kaya dan si miskin, yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin, dan hal tersebut dihalalkan pada sistem saat ini. Tidak bisa dimungkiri, pada sistem kapitalisme harga tanah dan bangunan terus melambung.
Hal ini terjadi sebagai dampak pembangunan perkotaan, sehingga mengurangi ruang lahan hidup dan kebutuhan rumah makin meningkat, efeknya harga hunian akan makin melambung.
Penerapan sistem ekonomi kapitalisme juga telah meliberalisasi lahan di negeri ini. Dan negara memberikan hak konsesi pada pihak swasta untuk mengelola bahkan menguasai lahan, akibatnya perumahan berada di bawah kendali para korporat.
Para korporatpun bebas membangun hunian di lahan-lahan tersebut dan mengomersialkannya pada masyarakat untuk meraup untung sebanyak- banyaknya. Kondisi ini diperparah dengan mandulnya fungsi negara yang seharusnya sebagai pengurus dan pelayan rakyat, karena pada sistem kapitalisme negara hanya berfungsi sebagai regulator, yang menghubungkan para pemilik modal dengan rakyat.
Berkenaan dengan sistem demokrasi yang dianut di negeri ini, menyebabkan negara berlepas tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi rakyatnya. Negara malah menyerahkan urusan ini pada para pemilik modal dengan alasan investasi yang akan memberikan pendapatan pada negara.
Padahal faktanya tidaklah demikian, justru para kapitalislah yang seringkali diuntungkan oleh negara dengan cara menzalimi rakyat, dalam hal ini menjual rumah dengan harga yang mahal.
Adapun bantuan yang dilontarkan pemerintah pada rakyat yang dianggap tidak mampu sebesar empat juta rupiah, itu hanya diperuntukan sebagai bantuan administrasi semata. Tetap saja rakyat yang harus menanggung seluruh pemenuhan pengadaan hunian tersebut.
Diperparah lagi, pada sistem kapitalisme juga terdapat liberalisasi terhadap kepemilikan umum seperti hutan dan barang tambang, yang merupakan bahan baku membuatan kayu, batu, semen dan pasir. Semua menambah beban bagi rakyat, karena semua barang tersebut sudah dikuasai oleh para pemilik modal, asing dan aseng.
Solusi hakiki hanya dengan Islam
Mengetahui kegagalan sistem kapitalisme dalam mengelola kebutuhan azasi rakyat, tentu hal ini akan melahirkan pemikiran keritis pada benak rakyat, dan pemikiran keritis tersebut akan membuat rakyat mencari sistem lain yang bisa memberikan solusi, bagi kesulitan memiliki hunian saat ini. Tentu saja, solusi tersebut harus solusi yang sahih yang bersumber dari Sang Khaliq dengan menerapkan syariatNya, yakn penerapan syariati Islam secara kaffah.
Syariat Islam meniscayakan rakyatnya untuk memiliki hunian layak huni. Sistem ekonomi Islam melarang adalah konsesi pada pihak swasta. Negara pada sistem Islam betul-betul berfungsi sebagai pelayan dan pengurus rakyat.
Demikian pula pada sistem Islam, negara akan mengelola SDA yang merupakan kepemilikan umum, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Sehingga negeri kita yang memang melimpah akan SDA ini, akan memiliki dana yang cukup bahkan bisa surplus untuk memenuhi kebutuhan asasi rakyatnya, termasuk dalam hal ini hunian yang layak.
Kesejahteraan dan keberkahan akan meliputi suatu negeri yang menerapkan syariat Islam secara kaaffah, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Araff ayat 96 : “Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami)”.
Demikianlah indahnya hidup dalam naungan sistem Islam, apapun masalah yang terjadi di seluruh negeri, Islamlah solusinya.
Wallahualam.
Oleh: Ani Kartini
Aktivis Muslimah
0 Komentar