Topswara.com -- Pengamat Politik dan Ekonomi Ustazah Asri Suangga, S.E., M.Si. menjelaskan Solusi Islam mewujudkan kesejahteraan rakyat khususnya perempuan dan generasi.
"Ada beberapa solusi bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat terutama perempuan dan generasi," tuturnya dalam Live Discussion: Dusta KEK sebagai Jalan Menuju Sejahtera, di Fanpage MuslimahNewCom, Jumat (22/12/2023).
Pertama, dalam konsep kepemimpinan Islam. Dalam pandangan Islam kekuasaan itu bukan prestice, bukan sesuatu yang diperebutkan tetapi kekuasaan itu adalah posisi yang harus ada untuk mengurus urusan rakyat. Maka setiap penguasa dalam sebuah konsep kepemimpinan Islam dia akan ingat bahwa kekuasaan nya itu akan dimintai pertanggungjawaban nya dihadapan Allah, sudah sejauhmana ia, mengurus rakyatnya, sudah sebaik apa dia mengurus rakyatnya, bagaimana kebijakan-kebijakannya dia rancang untuk mengurus rakyat sebaik baiknya.
"Sehingga tidak memberikan celah seorang pemimpin tadi untuk berselingkuh dengan pengusaha. Tidak lantas membuat calon penguasa itu mendapat bekingan dari pengusaha untuk bisa sampai di kursi kekuasaan. Dibuat sederhana mungkin agar umat itu bisa memilih pemimpin yang terbaik yang dicintai oleh umat dan umat yakin pemimpin ini akan mentaati Allah dan Rasul, sehingga kebijakan-kebijakannya sesuai dengan visi dan misi umat, kebijakan yang lahir dari syariat Islam saja," jelasnya.
Kedua, dalam konsep ekonomi, kesejahteraan itu haruslah diukur ketika terpenuhi kebutuhan asasinya (fardan-fardan) atau individu-individu, pemenuhan hajat asasi fişik(tidak langsung) seperti pangan, sandang, papan dan psikis (langsung) seperti kebutuhan akan pendidikan, keamanan dan kesehatan.
"Dari kebutuhan fisik dan psikis ini harus dipastikan individu per individu itu terpenuhi semuanya.kebutuhan fisik sandang pangan papan pemenuhan secara tidak langsung bahwa negara akan memastikan para keluarga memiliki pekerjaan atau usaha atau sumber pencaharian untuk bisa menafkahi keluarganya memenuhi sandang pangan papan secara layak. Negara harus menyediakan lapangan pekerjaan tetapi penyediaan lapangan pekerjaan ini tidak mengandalkan asing atau swasta," terangnya.
Adapun pemenuhan kebutuhan psikis (pendidikan, kesehatan, dan keamanan) itu harus di penuhi secara langsung oleh negara. Artinya rumah sakit, layanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan harus dipenuhi dan rakyat tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun untuk bisa menikmati layanan kesehatan.
"Begitupun dengan layanan pendidikan dan keamanan. Itulah yang dikatakan sejahtera, bukan sekadar banyak industri, banyak produk dihasilkan Itu menjadi sejahtera tapi yang dikatakan sejahtera itu kalau memang terpenuhi kebutuhan asasi individu per individu artinya ada pemakaian tidak boleh ada satu individu pun yang tidak terpenuhi kebutuhan asasi nya," ujarnya.
Ketiga, konsep kepemilikan. Di dalam Islam dikenal tiga jenis kepemilikan, ada kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Dari hadis ini dikenal konsep kepemilikan umum, ada fasilitas umum, ada tambang yang tidak terbatas dan ada benda benda yang sifat pembentukan nya menghalangi untuk dimiliki oleh individu. Dalam Islam itu termasuk kepemilikan umum, sehingga rakyat bisa menikmatinya.
"Konsep pengelolaan lahan (ihya'ul mawat haram merampas lahan milik individu). Kalau kita bicara tentang kepemilikan lahan, maka konsep mengenai kepemilikan lahan, ada dalam hadis,
"Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi penyerobot tanah yang zalim (yang menyerobot tanah orang lain)." (HR At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad). Dan dalam hadis, "Barang siapa mengambil sejengkal tanah saudaranya dengan zalim, niscaya Allah akan mengimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat." (HR Muslim).
Keempat, dalam konsep pembangunan, kita mengenal konsep politik ekonomi Islam. Dalam konsep ini negara itu adalah pengurus urusan umat. Dalam menerapkan sistem ekonomi Islam negara menjamin kebutuhan rakyat, hak asasi dan memberikan kesempatan umat untuk bisa merasakan kebutuhan yang sifatnya sekunder dan tersier maka ketika negara, membangun infrastruktur, itu semata-mata untuk memastikan politik ekonomi Islam itu berjalan dengan baik. Infrastruktur itu dibangun untuk kepentingan rakyat, misalnya membangun jalan, jembatan, sekolah, masjid, dan sebagainya.
"Dalam Islam pembangunan infrastruktur itu yang didahulukan atau diprioritaskan adalah yang urgent dulu yang memang akan menimbulkan dhoror kalau infrastruktur itu ditunda pembangunan nya. Misalnya dalam satu kampung belum ada jalan umum maka pembangunan jalan itulah yang harus didahulukan, diprioritaskan," cetusnya.
Kelima, konsep pembiayaan pembangunan dalam Islam harus mandiri. Ada dari kepemilikan umum, dari sumber kekayaan alam yang besar dan itu tidak boleh dimiliki oleh swasta tapi harus dikelola oleh negara. Kalau kepemilikan umum itu dikelola oleh negara maka sesungguhnya akan cukup untuk membiayai pembangunan dan mensejahterakan masyarakat seperti tambang emas di freeport, tambang nikel, sumur-sumur minyak yang sekarang ini hanya 16 persen saja dikelola negara, sisanya 84 persen dikelola oleh swasta asing.
"Seandainya itu dikembalikan semua pengelolaan pada negara maka akan cukup untuk membiayai pembangunan dan untuk kesejahteraan rakyat," tutupnya.[] Rina
0 Komentar