Topswara.com -- Bayangkan subsidi BBM tahun 2023 mencapai 139,4 triliun, jumlah yang cukup besar dalam ukuran ekonomi Indonesia. Kalau ditambah kompenasisi BBM maka nilainya dapat mencapai 500 triliun, tergantung perkembangan nilai tukar rupiah terhadap US dolar dan harga minyak dunia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang dijadikan acuan oleh Pemerintah.
Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa Pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 sebesar lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Hal tersebut untuk menjaga perekonomian nasional dan daya beli masyarakat miskin dan rentan, karena APBN telah bekerja sebagai shock absorber, di antaranya melalui alokasi belanja subsidi dan kompensasi energi. Demikian dikatakan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.
Uang yang sangat besar tersebut jika dibagikan kepada masyarakat miskin maka setiap orang bisa mendapatkan Rp. 5.3 juta rupiah setiap tahun. Jika didalam satu rumah tangga miskin ada 4 orang maka setiap rumah tangga bisa mendapatkan 21,2 juta setiap tahun. Adapun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021.
Jika seluruh dana subsidi dan kompensasi BBM tersebut dibagikan kepada penduduk miskin maka setiap orang miskin mendapatkan Rp. 19 juta. Dengan demikian maka setiap rumah tangga miskin bisa mendapatkan 75,8 juta setiap rumah tangga. Berarti masalah kemiskinan absolut di Indonesia selesai. Ini berarti jika subsidi tepat sasaran maka masalah kemiskinan lebih mudah diselesaikan.
Siapa Paling Banyak Memafaatkan Subsidi?
Jika pemerintah ditanya siapa yang selama ini paling banyak menerima subsidi BBM dan LPG 3 kg. Untuk pengguna solar subsidi jawabannya beragam ada yang bilang mobil mewah, orang kaya, perusahaan tambang batubara dan perusahaan angkutan sawit masih menggunakan BBM bersubidi. Sementara untuk LPG 3 kg penggunanya lebih beragam lagi yakni orang kaya, para pengoplos LPG dan para penimbun LPG dan lain sebagainya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif, berdasarkan hasil sidak yang dilakukan kementeriannya, ditemukan kendaraan mewah masih ada yang mengkonsumsi Solar bersubsidi. Arifin mendapatkan mobil pribadi jenis Sport Utility Vehicle (SUV), Multi Purpose Vehicle (MPV) dan truk industri/pengangkut hasil pertanian yang mengisi BBM jenis Biosolar (Sabtu, 09 April 2022).
Dia berjanji juga akan menjerat penyelewengan solar subsidi, terutama bagi truk-truk dari perusahaan tambang. "Kami akan mendisiplinkan itu, terutama truk-truk dari perusahaan tambang," ujarnya melalui keterangan resmi, dilansir Antara, Jumat (8/4). Tapi bagaimana caranya?
Sampai dengan saat ini pemerintah belum menerbitkan aturan yang tegas mengenai siapa kelompok sasaran dari LPG subsidi 3 kg tersebut? Apakah orang miskin atau tidak mampu saja? Faktanya sampai sekarang ini pengguna LPG subsidi 3 kg adalah semua kalangan. Secara kasat mata penggunanya bukan orang miskin. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menjelaskan selama ini konsumsi tabung gas cair (LPG) 3 kg mencapai 93 persen dari total konsumsi nasional. Apakah orang tidak mampu di Indonesia 93 % dari rumah tangga yang ada?
Lain halnya dengan solar subsidi yang peraturan yang ada masih sumir atau abu abu. Pemerintah tengah menggodok revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengatur pembatasan penerima Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan penugasan, agar BBM jenis Solar subsidi dan Pertalite lebih tepat sasaran.
"Revisi Perpres 191/2014 akan memuat aturan teknis terbaru terkait ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Dimana pada beleid saat ini, Pertalite belum ada aturannya. Sehingga dengan revisi Perpres ini penyalurannya akan lebih tepat sasaran," ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati di Jakarta, (9/7).
Jadi bagaimana mau mengatur agar solar subsidi dan LPG 3 kg didistribusikan tepat sasaran? Sementara sasarannya sediri belum ditentukan. Ibarat orang mau pergi ke suatu tempat, tapi tempat itu belum ditentukan, bagaimana dia bisa sampai ke tujuan? Itulah mengapa pengaturan yang paling terutama adalah menentukan sasaran penerima subsidi dan pengaturan ke dua adalah bagaimana mengalokasikan subsidinya.
Padahal yang namanya BBM subsidi seharusnya diprioritaskan atau hanya boleh digunakan oleh kelompok yang kurang mampu. Paling tidak itulah amanat yang ada dalam UUD 1945, UU Migas, UU energi dan UU APBN setiap tahun anggaran. Namun sasaran yang dimaksud tidak kunjung diatur secara terperinci.
Kata Kunci Adalah Pendataan
Dalam berbagai diskusi didapati bahwa masalah terbesar yang membuat Pemerintah kesulitan dalam membuat pengaturan adalah karena tidak adanya data yang akurat terkait siapa yang selama ini menggunakan subsidi BBM dan LPG 3 kg. Karena selama ini alokasi subsidi dilakukan secara terbuka, artinya subsidi ini disalurkan dalam bentuk BBM dan LPG 3 kg. Akibatnya kelompok masyarakat yang mengkonsumsi BBM dan LPG subsidi 3 kg tersebut tidak diketahui secara pasti.
Hal ini diakui secara terus terang oleh pemerintah. Seperti disebutkan dalam nota keuangan APBN 2023 bahwa dalam melaksanakan program pengelolaan subsidi energi, Pemerintah menghadapi berbagai tantangan, antara lain: LPG 3 Kg dan solar masih didistribusikan secara terbuka dan) validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat.
Selanjutnya disebutkan bahwa untuk mengatasi tantangan di bidang pendataan tersebut, Pemerintah akan berupaya melakukan beberapa hal, yaitu salah satunya yang paling prioritas adalah transformasi subsidi LPG tepat sasaran langsung kepada penerima manfaat yang lebih terdata menggunakan aplikasi digital.
Namun sayangnya walaupun itikad melakukan pendataan tersebut dikemukakan secara eksplisit dalam UU APBN dan Nota Keuanga APBN 2023, akan tetapi pemerintah belum mengalokasikan sejumlah anggaran untuk keperluaan agenda yang besar tersebut. Seharusnya pemerintah dan DPR berfikir bahwa pendataan secara digital tersebut adalah untuk menyelematkan uang besar yakni menyelamatkan uang Rp500 triliun yang digunakan secara tidak tepat sasaran.
Digitalisasi QR Code Solar Sebuah Terobosan
Pembahasan mengenai subsidi energi terutama subsidi BBM adalah sesuatu yang terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan penyelamatan APBN. Usaha menyelamatkan APBN sendiri dimaksudkan agar APBN optimal sebagai mana tujuannya yakni untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan pendapatan, stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.
Digitalisasi merupakan salah satu program prioritas teratas terhitung sejak APBN 2023. Sebagaimana dalam nota keuangan APBN 2023 ada 143 kata digital disebutkan, dan merupakan salah satu program yang paling banyak disebutkan oleh pemerintah. Digitalisasi dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan APBN agar efektif, terbuka, transparan dan akuntabel.
Selain itu, digitalisasi dikaitkan dengan usaha besar pemerintah dalam menghadapi tantangan global, usaha peningkatan produktivitas nasional melalui sumber pertumbuhan baru, termasuk ekonomi digital. Akselerasi transformasi digital dipusatkan pada empat sektor strategis yakni: infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital.
Semua usaha penyelamatan APBN salah satunya melalui digitalisasi menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan subsidi energi BBM dan LPG 3 kg. Tentu saja Pertamina sebagai perpanjangan tangan negara mengambil tugas paling besar atas masalah ini.
Bagi Pertamina sendiri, setidaknya ada tiga alasan mengapa perlu digitalisasi subsidi BBM dan LPG 3 kg, yakni 1) Digitalisasi telah lama dijalankan oleh Pertamina dan Pertamina sendiri memiliki flatform digital mypertamina sebagai usaha memperkuat strategi Pertamina. 2) Sebagai bagian dari stretegi bisnis yang masa depan yang inclusive dan lebih mendekatkan diri pada konsumen loyal pada pertamina serta meningkatkan kemampuan pelayanan. 3). Membantu pemerintah dalam usaha mensistematiskan data pengguna subsidi BBM dan LPG 3 kilogram bagi keperluan pengawasan.
Salah satu terobosan digitalisasi Pertamina tahun ini adalah dengan memberlakukan skema full QR dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Ini dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan penyaluran Solar Subsidi yang lebih tepat sasaran. Sebagaimana dikatakan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting Irto menyebut Full QR memiliki beberapa manfaat bagi pengguna Solar Subsidi, terutama dalam hal keamanan kuota harian yang berhak dibeli oleh penggunanya, dan sebagai evaluasi atas modus penyalahgunaan oknum tidak bertanggung jawab (Selasa 6/6/2023).
Usaha Pertamina ini perlu mendapatkan dukungan secara luas dari semua stakeholder mengingat program QR merupakan tonggak utama bagi pembangunan system pendataan penggunaan BBM bersubsidi terutama solar. Selain itu jika program ini sukses maka akan dapat dicontoh bagi usaha untuk pengembangan system pengelolaan subsidi energi BBM secara keseluruhan.[]
Oleh. Salamuddin Daeng
Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia
0 Komentar