Topswara.com -- Sebuah prestasi yang diraih karena suatu pencapaian menjadi sesuatu dibanggakan. Terlebih jika pencapaian tersebut dapat membawa pengaruh yang baik serta memberi dampak positif bagi kehidupan.
Baru-baru ini, saat Kabupaten Bandung meraih peringkat terbaik ke-2 dalam program Intregrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Regensies 2023. Prestasi tersebut diraih karena tersedianya data indikator dari 17 Goal Sustainable Development Goals (SDGs) dengan capaian yang baik dalam kurun waktu 2021-2022. (dara.co.id, 09 November 2023).
Terkait program I-SIM tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi yang juga selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkembang (TPB) di Kabupaten Bandung tahun 2022-2026 memilih Program Kampung Bedas sebagai salah satu program unggulan strategis.
Adapun Kampung Bedas adalah Bebenah Desa Sejahtera yang telah diresmikan pada tahun 2022. Agenda ini merupakan upaya pemerintahan daerah dalam menata dan meningkatkan kesejahteraan desa/kelurahan, dengan melibatkan masyarakat terutama yang berada di wilayah pedesaan. Program ini selain bertujuan untuk menciptakan masyarakat sejahtera juga berkomitmen untuk bisa produktif dan menjadi sumber solusi dalam menjaga lingkungan.
Melalui program tersebut rakyat dituntut untuk mandiri dalam menyelesaikan setiap problem yang ada di tengah-tengah masyarakatnya. Sementara negara hanya membimbing, mengarahkan dan memfasilitasi segala sesuatu yang terkait dengannya.
Jika ditelisik lebih mendalam, program Kampung Bedas tidak ubahnya menjadi ajang cuci tangan penguasa dalam mengatur urusan rakyatnya, karena lingkungan setempat dituntut untuk mampu mandiri dan menyelesaikan problem di wilayahnya sendiri, dengan sedikit bantuan dari pemerintah. Antar desa didorong untuk berlomba menjadi yang terbaik.
Memiliki kehidupan sejahtera dan lingkungan sehat adalah dambaan setiap orang. Namun sayang, ketika utang negara kian menggunung, lapangan kerja makin sempit, alih fungsi lahan tak terkendali, sampah bermasalah, bagaimana mungkin kesejahteraan dan lingkungan sehat akan tercapai. Apalagi jika program yang digulirkan nyatanya memaksa rakyat untuk mandiri, sementara penguasa berlepas tangan.
Inilah fakta kehidupan dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme sekular. Penguasa diposisikan bukan sebagai pengurus rakyat tetapi hanya regulator, pembuat kebijakan yang makin lama kebijakan tersebut begitu condong kepada pengusaha besar atau para kapital. Sehingga menciptakan kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
Penyediaan lapangan kerja seolah bukan tanggung jawab penguasa, tetapi menyerahkannya kepada para pengusaha baik lokal maupun asing yang bersedia berinvestasi di dalam negeri. Sedangkan sumberdaya alam yang melimpah juga diserahkan pengelolaannya kepada swasta.
Padahal kalau dikelola sendiri oleh pemerintah merupakan pemasukan besar sehingga tidak mustahil akan banyak modal untuk membuka lapangan kerja bagi rakyat. Namun sekali lagi itulah pengelolaan kekayaan alam ala kapitalisme.
Kapitalisme yang menitikberatkan pada materi atau keuntungan, menjadikan negara menganggap beban kalau harus mengurusi rakyat individu per individu. Dengan alasan agar bisa mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah, subsidi pun satu per satu dicabut, maka beban rakyat makin berat. Pengayoman tidak sebanding dengan pajak yang harus selalu disetorkan.
Berbeda halnya dengan Islam yang memiliki aturan sempurna, bagaimana cara penguasa atau pemimpin dalam mengurusi rakyatnya dan membuatnya sejahtera, mulai dari masyarakat desa sampai ke kota. Setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas amanah yang dibebankan kepadanya.
Rasulullah memberikan perumpamaan bahwa pemimpin laksana penggembala (ra”in). Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda: “Imam itu adalah laksana penggembala dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)”. (HR. Imam Bukhari dan Imam Ahmad).
Adapun angkah-langkah yang bisa diambil oleh negara dalam menyejahterakan rakyatnya baik yang ada di desa maupun yang berada di pusat, diantaranya:
Pertama, negara akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan yang diperlukan daerah tersebut, karena masing-masing pasti berbeda kebutuhannya bukan berdasarkan setoran ke pusat sebagaimana saat ini. Kedua, negara berkewajiban menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya.
Ketiga, negara akan memenuhi kebutuhan asasi masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis yang mudah diakses oleh siapapun. Sehingga rakyat tidak banyak beban yang harus dipikul. Keempat, mengelola sumber daya alam yang melimpah secara mandiri yang akan menyerap banyak tenaga kerja rakyat. Pengelolaan SDA sesuai syariah sudah dibuktikan dalam sejarah peradaban Islam mampu menggeratiskan pendidikan, kesehatan juga keamanan.
Penguasa dalam sistem Islam adalah sosok yang dituntut memiliki rasa takut dan ketaatan yang besar terhadap Allah SWT. selain memiliki kapabilitas sebagai pemimpin.
Langkah-langkah di atas tidak akan bisa terlaksana apabila pengayoman masih berada dalam kendali kapitalis. Karena kesejahteraan yang sesungguhnya baru akan diraih saat syariat Islam diterapkan sempurna dalam naungan sebuah pemerintahan Islam.
Wallahualam bissawab.
Oleh: Rosita
Pegiat Dakwah
0 Komentar