Topswara.com -- Bukan lagi rahasia bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kesuburan yang tinggi. Keberadaan hutan-hutan nya menjadi salah satu di antara pesona keindangan yang dimiliki oleh negeri kepulauan ini. Akan tetapi sungguh disayangkan, negeri yang penuh pesona keindahan ini tidak luput dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab, yang menjadikan alam nya rusak oleh keserakahan.
Sebagaimana hutan yang tak terhindarkan dari ancaman kebakaran. Di tengah kondisi ini, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir menegaskan, pemerintah Indonesia tak main-main dengan segala hal yang mengancam hutan seperti perubahan iklim, illegal logging, kebakaran hutan, dan deforestasi. Berbagai upaya telah dilakukan secara maksimal, untuk menjaga kelestarian hutan.
Dikatakan bahwa saat ini, titik api telah berkurang secara signifikan hingga 82 persen. Dari 1,6 juta hektar pada tahun 2019 menjadi 296 ribu hektar pada tahun 2020. Sementara itu, laju deforestasi hutan di Indonesia, juga terus mengalami penurunan, dari angka 3,51 juta hektar pada 1996-2000 menjadi 1,09 juta hektar pada 2014-2015. Lalu menciut lagi ke angka 470 ribu hektar pada 2018-2019. (cnn.indonesia, 1/12/2023).
Akan tetapi di tahun 2021 angka kebakaran itu kembali naik lagi, sebagaimana data yang ditampilkan Erick menunjukkan kebakaran hutan di Indonesia kembali meningkat pada 2021. Kala itu, ada 358 ribu hektare hutan terbakar. (cnn.indonesia, 1/12/2023).
Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut memaparkan upaya Indonesia menekan kebakaran hutan dan lahan dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 (COP28) di Expo City, Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (30/11/2023).
Siti mengatakan bahwa, "Pada peristiwa El Nino tahun ini, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya dalam bidang iklim, dengan hanya 16 persen dari total kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kebakaran gambut. Selain itu, kebakaran ini tidak menimbulkan kabut asap lintas batas," sebagaimana berita ini dilansir dari CNBC Indonesia (30/11/2023).
Jika sekilas membaca berita ini mungkin kita merasa bahwa kondisi alam negeri ini sudah dalam keadaan membaik. Akan tetapi, kabar ini bukan lah jaminan untuk kelestarian hutan apabila eksploitasi alam oleh tangan-tangan korporasi masih terus mencengkram sumber daya alam negeri ini, di mana satu di antaranya ialah hutan.
Pembukaan lahan yang terjadi bukan hanya satu dua area saja, melainkan banyak. Di mana hal ini berimbas pada kemaslatan hidup umat. Kita tidak bisa lupa begitu saja dengan kebakaran hutan dan lahan yang pernah terjadi di Riau dan Kalimantan yang telah mengakibatkan kabut asap hingga ke manca negara. Bertambah geram pula sebab tidak ada sangsi tegas dari penguasa terhadap oknum di balik kejadian yang merugikan umat itu.
Maka apabila negeri ini masih bersandar pada sistem kapitalisme yang berstandarkan asas manfaat dan kepentingan, mustahil kebakaran hutan ataupun kerusakan pada ekosistem alam bisa terselesaikan. Ditambah lagi adanya kebijakan yang makin memudahkan datangnya asing maupun swasta untuk membuka proyek-proyek di negeri ini.
Sudah pasti upaya apapun yang dilakukan tidak akan mampu meredam kerusakan alam walau ada usaha restorasi. Ibaratnya sedang menambal lubang susah payah, namun tetap ada yang membuat lubang baru di tempat lain.
Apa lah guna nya angka-angka tetapi realitas di kehidupan nyata. Sebab bila memang karhutla bukan lagi masalah, kenapa umat masih mendapatkan imbas dari kondisi yang ada. Kesejahteraan umat lah yang seharusnya menjadi prioritas negara, bukan pamer prestasi di kancah internasional. Padahal prestasi terbaik sebuah negara bisa terlihat jika kondisi umat di bawah naungan negaranya terjamin aman sejahtera tanpa kesusahan.
Benar saja, mengharapkan umat memperoleh kehidupan aman sejahtera di sistem kapitalisme bagaikan mimpi di siang bolong. Sebab kapitalisme tidak pernah mengedepannya kepentingan umat. Sebaliknya hanya berfokus pada individu elit yang mendatangkan keuntungan pada sebagian pihak saja.
Kapitalisme merupakan akar permasalahan negeri ini yang dicoba penguasa untuk terus menutupinya. Hingga yang terjadi ialah umat yang lagi-lagi menjadi korban atas setiap kebijakan yang lahir darinya.
Maka, tidak ada jalan lagi untuk menyelesaikan persoalan ini kecuali dengan menerapkan aturan adil lagi benar. Yang tak lain dan tak bukan ialah aturan Islam.
Islam sebagai agama telah melahirkan aturan-aturan lengkap dan praktis terkait seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada aturan selengkap dan sedetail Islam dalam mengatur setiap permasalahan.
Dalam aturan Islam, negara diwajibkan untuk melindungi hak-hak rakyatnya. Menjamin setiap kebutuhan hidupnya dan menjamin akan terwujudnya kesejahteraan di antara mereka. Hal ini tidak hanya berlaku pada mereka yang berakidah Islam saja.
Selama non-muslim yang berada di dalam negara Islam merupakan rakyat negara tersebut, maka ia mendapatkan jaminan serupa tanpa ada diskriminasi. Tidak hanya soalan hartanya dijaga, bahwa kehormatannya pun akan dijaga karena ia bagian dari rakyat yang ada di bawah tanggungjawab negara.
Islam tidak akan membiarkan asing menguasai sumber daya alam milik negara. Sebab dalam hal kepemilikan Islam telah mengatur sedemikian rupa, sehingga persoalan sumber daya alam ialah perihal yang dikelola oleh negara yang mana hasilnya akan dikembalikan untuk kemaslahatan umat.
Bahkan apabila ada individu yang ingin mendirikan pabrik industri maka akan ditinjau apakah ia mengelola sumber daya alam bersifat umum ataupun barang bersifat milik individu. Sungguh sangat detail Islam dalam membuat aturannya, sebab aturan ini memang lahir dari Dzat yang Maha Adil yakni Allah SWT.
Oleh sebab itu, kembali nya Islam sebagai sebuah sistem bernegara haruslah diperjuangkan. Agar umat tak lagi menjadi korban keserakahan sistem kufur lagi berbahaya. Agar Islam kemudian mendatangkan rahmat-Nya bagi seluruh alam.
Wallahu'alam Bisshawab.
Oleh: Tri Ayu Lestari
Penulis Novel Remaja dan Aktivis Dakwah
0 Komentar