Topswara.com -- Stunting masih menjadi pr bagi pemerintah. Data PBB 2020 mencatat, lebih dari 149 juta (22 persen) balita di seluruh dunia mengalami stunting, dimana 6,3 juta balita stunting adalah balita Indonesia.
Menurut UNICEF, kekurangan gizi atau stunting pada anak disebabkan ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan, dan sanitasi yang buruk. Alhasil anak mengalami stunting pada usia dua tahun.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengatakan ada indikasi penyelewengan dana penanganan stunting (kekurangan gizi pada anak) di tingkat daerah. Presiden Jokowi juga sebelumnya mencatat bahwa dana Stunting di suatu daerah ada yang digunakan untuk keperluan rapat dan perjalanan dinas. (Beritasatu.com/30/11/2023)
Stunting yang ada di negeri ini bukanlah perkara baru, ada banyak program yang pemerintah lakukan untuk mencegah kasus stunting di negeri ini. Namun faktanya, permasalahan stunting tidak kunjung terselesaikan karena tidak menyentuh akar masalah. Ditambah lagi, ada dana besar namun mirisnya ada banyak korupsi.
Sungguh miris potret kehidupan saat ini permasalahan yang terjadi di negeri ini tidak pernah usai, mulai dari kemiskinan, bunuh diri, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, stunting, dan sebagainya. Penyebab semua persoalan ini adalah karena diterapkan sistem kapitalisme dalam negeri sehingga ekonomi, pendidikan, dan kesehatannya semua berbasis kapitalis.
Sesungguhnya kasus stunting masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas. Padahal permasalahan stunting adalah permasalahan yang serius karena hal ini bisa mengancam keberlangsungan generasi mendatang dan solusi yang ditawarkan belum menyentuh akar permasalahan yang ada.
Kasus stunting pada anak-anak bukan sekedar masalah gizi yang tidak tercukupi namun bagaimana sebuah keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizinya. Kemampuan ini berkaitan erat dengan kondisi perekonomian keluarga, sementara faktanya banyak keluarga saat ini terjebak dalam kemiskinan ekstrem.
Krisis ekonomi di negeri ini makin memperburuk keadaan. Angka pengangguran terus meningkat karena kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah.
Sehingga jangankan berpikir mengenai gizi untuk sekedar makan layak saja banyak keluarga yang tidak mampu. Masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semuanya serba mahal, harga beras dan makanan pokok lainnya yang mengalami kenaikan.
Kemiskinan ekstrim pun terjadi karena kapitalisme memposisikan negara hanya sebagai regulator yang abai terhadap kebutuhan rakyat. Kapitalisme juga menghasilkan penguasa yang hanya memanfaatkan kedudukannya. Alhasil, penguasa tidak sepenuh hati dalam mengurus rakyat.
Di sisi lain, prinsip kebebasan kepemilikan kapitalisme membuat pemilik modal mudah menguasai sumber daya alam, padahal kekayaan ini adalah harta yang seharusnya digunakan untuk mengurus rakyat.
Seperti menyediakan layanan kesehatan gratis, menyediakan lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Kasus stunting tidak akan benar-benar selesai jika masyarakat terus dipimpin oleh sistem kapitalisme.
Sungguh sangat berbeda dengan negara Islam, dalam Islam akan ada seorang pemimpin yang akan bertanggungjawab kepada masyarakat yakni khilafah. Khilafah bukan negara abai seperti negara kapitalisme tapi negara periayah (pengurus).
Karena itu, khilafah akan mengurus rakyatnya dengan optimal dengan upaya terbaik, jika ada masalah yang menimpa warganya khilafah akan berupaya dengan keras untuk menyelesaikannya dengan tuntas.
Untuk mengatasi kasus stunting, maka khilafah akan memastikan setiap anak individu per individu terjamin kebutuhan gizinya. Dimulai dari keluarga, khilafah akan memastikan setiap kepala keluarga mendapat pekerjaan, sehingga mereka bisa memberi nafkah kepada keluarga mereka dengan makruf. Lapangan pekerjaan di dalam khilafah begitu terbuka luas dan mudah diperoleh.
Selanjutnya, khilafah akan memastikan bahan pangan mampu dijangkau oleh daya beli masyarakat. Khilafah akan menghilangkan distorsi pasar (penimbunan, mafia pangan, kartel dan sejenisnya). Distorsi ini merusak pasar karena membuat harga-harga melambung tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat.
Di sisi lain, khilafah juga menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan gratis. Dalam Islam kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dara publik yang mutlak ditanggung oleh negara, semua warga miskin atau kaya, atau kafir dzimmi mereka mendapat pelayanan yang sama, sehingga para ibu akan mudah memeriksakan kondisi kesehatan anak-anak mereka termasuk konsultasi masalah gizi.
Dengan demikian hanya sistem Islam yang mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada rakyatnya, karena semua itu merupakan tanggung jawab negara. Pada massah Khilafah Umar bin khatab bagaimana dia mengurusi rakyatnya, setiap malam datang dan tidak pernah tidur nyenyak, beliau begitu khawatir terhadap rakyatnya.
Allah SWT berfirman, “Jika sekiranya penduduk neger-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (TQS Al A’raf [7]: 96).
Wallahu a’lam bi ash shawwab.
Hamsia
Aktivis Muslimah
0 Komentar