Topswara.com -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan kuliah tamu di Universitas Stanford dan mengajak mahasiswanya untuk mengunjungi ibu kota Nusantara di sela KTT APEC di San Francisco. IKN menjadi salah satu prioritas yang dipromosikan, baik dalam bentuk investasi maupun kerja sama. (Republika.co.id, 17/11/2023).
Jokowi menyatakan bahwa proyek IKN memiliki daya tarik yang menjanjikan bagi investor asing, seperti rencana pemanfaatan 80 persen transportasi publik berbasis energi hijau dan konsep pembangunan ibukota baru dengan 70 persen area hijau. (katadata.co.id, 17/11/2023).
Namun, Presiden Jokowi mengakui bahwa hingga saat ini, belum ada investor luar negeri yang menanamkan modal di megaproyek Ibu Kota Negara, IKN Nusantara, yang terletak di Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (katadata.co.id, 17/11/2023).
Proyek IKN diibaratkan seperti proyek mercusuar. Selain itu, proyek mercusuar bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara besar. Selain itu, proyek mercusuar merupakan sebutan terhadap sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan nama. Konstruksi IKN, yang sejak awal menjadi perdebatan, jelas terkait dengan definisi proyek mercusuar. Semua asesorisnya bekerja untuk reputasi sesaat, bukan untuk kepentingan rakyat.
Ditambah lagi sampai dengan saat ini belum ada sama sekali para investor asing yang berinvestasi, maka menjadi tanda tanya akan keberhasilan dari proyek IKN ini. Ketergantungan pembangunan proyek IKN pada investor asing sesungguhnya menjadi ancaman besar bagi kedaulatan negara.
Fakta lainnya adalah pendanaan pembangunan IKN, yang dijanjikan tidak akan membebani APBN, nyatanya dengan mudah ditarik ulur sesuai dengan stempel kebijakan ini. Pada akhirnya, pemerintah terpaksa mengerat APBN karena banyaknya konflik antara investor, terutama investor mancanegara.
Sebagai negara adidaya, Indonesia hampir sempurna dengan SDA dan tenaga kerja yang melimpah, serta wilayah yang luas. Potensi ini, sayangnya, telah dieksploitasi oleh oligarki kapitalis karena penerapan sistem kapitalisme demokrasi. Negeri ini kaya, tetapi ia memiliki banyak utang.
Dalam sistem ekonomi yang dikenal sebagai kapitalisme, individu, baik swasta maupun luar negeri, dapat menguasai kekayaan negara. Selain itu, sistem politik demokrasi menjadi masalah bagi negara ini. Penguasa memberi jalan bagi individu swasta atau luar negeri untuk memperjualbelikan kekayaan negara atas nama kebebasan kepemilikan.
Selain itu, penguasa sering melegalkan undang-undang untuk menguntungkan perusahaan dan individu swasta. Mereka memiliki kemungkinan untuk mengubah UU yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka melalui usulan baru atau revisi dari UU yang sudah ada.
Maka dibutuhkan perubahan yang hakiki yang hanya bisa terwujud dengan menjadikan Islam sebagai konsep bernegara dan menjadikan syariat Islam sebagai aturan utama yang tidak terpengaruh dengan kepentingan apapun.
Karena aturan Islam berasal dari Allah Taala, sistem ini tidak dapat diterapkan secara sempurna tanpa kehadiran khilafah islamiyyah sebagai institusi pendukungnya. Islam menjadikan pembangunan sebagai bentuk pelayanan kepada rakyat sehingga berbasis pada kebutuhan rakyat.
Selain itu, fungsi ibu kota akan didasarkan pada tanggung jawab syar'i seorang pemimpin kepada rakyat yang dipimpinnya.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).
Oleh karena itu, pembiayaan dan pembangunan ibu kota dapat dilakukan dengan menggunakan dana mandiri negara daripada dana swasta. Perlu diketahui bahwa Khilafah memiliki banyak jalur dan sumber keuangan, seperti ganimah, fai, kharaj, dan SDA.
Pembangunan juga akan dilakukan jika dianggap penting dan perlu. Jika tidak, pembangunan akan ditunda atau tidak dilakukan.
Wallahu’alam.
Oleh: Nur Amalya
Aktivis Muslimah
0 Komentar