Topswara.com -- Kalau rupiah makin tidak stabil dan cenderung menurun, tentu bisa mengacaukan agenda pemilu serentak 2024. Sementara pemilu serentak ini membutuhkan uang serentak. Pemerintah butuh uang dan para capres serta caleg-caleg semua butuh uang serentak.
Kalau kebetulan para capres dan caleg semenatra ini masih menimbun dollar bisa jadi menjadi penyebab merosotnya rupiah. meskipun penyebab paling utama adalah uang pulang kampung ke AS untuk memenuhi atau menutupi proposal defisit AS mencapai 1,67 triliun dolar.
Joe Bidden butuh uang besar. Dia telah mengajukan anggaran ke kongres untuk membantu Ukraina dan Israel pada awal September lalu. Namun uangnya masih belum terkumpul.
Strategi AS untuk mengumpulkan uang senilai 1,67 triliun dolar adalah dengan menaikkan suku bunga surat utang AS hingga 5 persen. Bunga sebesar ini adalah untuk pertama kali dalam sejarah AS. Dengan bunga sebesar ini maka uang dari seluruh dunia akan pulang kampung ke AS untuk menutupi defisit belanja AS yang sobek.
Defisit belanja bengini sudah biasa bagi AS, namun yang tdak biasa adalah AS tidak bisa lagi print uang. selama ini mereka print uang untuk menbiayai pengeluaran. Apalagi di saat perang print uang sudah lazim. Tetapi sejak April tahun ini print uang tidak boleh lagi.
Nah masalah bagi Indonesia kalau dolar pulang kampung afalah rupiah akan amblas. Sampai dimana amblasnya? kita belum tau. Namun amblas itu hampir pasti karena tidak ada faktor yang dapat menahannya. Faktor utama penyebab amblas rupiah adalah terutama untuk pembayaran bunga utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta.
Usaha untuk menahan ambruknya rupiah adalah dengan uang. uang ditandingi uang. Hanya masalahnya sekarang apakah SMI punya uang. Tentu saja punya, salah satunya adalah hasil cucian uang yang mencapai 139 triliun rupiah. Ini jangan dibagi rata tapi digunakan sebagai bantalan untuk menahan laju ambruknya rupiah terhadap US dollar. Jangan sampai pemilu serentak ini kere gara gara rupiah amblas. Ini bisa kacau men.
Oleh: Salamuddin Daeng
Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia
0 Komentar