TopSwara.com – Jaminan kesehatan berkualitas adalah impian setiap orang. Tak bisa dipungkiri, mahalnya biaya kesehatan adalah salah satu kekhawatiran terbesar mayoritas rakyat Indonesia. Tidak ada istilah orang kaya jika sudah masuk fasilitas perawatan rumah sakit. Bayang-bayang biaya yang sangat besar nyaris pasti menjadi kenyataan. Yang kaya pun bisa kebingungan apalagi yang miskin.
Inilah fakta pilu yang harus dihadapi rakyat Indonesia. Rakyat miskin tidak mampu menjangkau pelayanan kesehatan berkualitas. Ketika sakit, mereka terpaksa menggantungkan harapan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan pelayanan seadanya, mencari obat sendiri di apotek-apotek terdekat, mendatangi pengobatan alternatif meskipun belum pasti keamanan metodenya, atau sekedar berpasrah dengan cukup beristirahat dirumah. Disisi lain, solusi BPJS kesehatan yang sebelumnya pernah dielu-elukan oleh pemerintah dapat memberi solusi dan membantu rakyat miskin, nyatanya menarik iuran yang relatif tinggi. Tanpa mempertimbangkan realitas ekonomi mayoritas rakyat Indonesia, pemerintah memasang tarif yang masih jauh dari kemampuan rakyat miskin.
Mirisnya, persoalan yang telah berlarut-larut ini seolah tak terlihat oleh pemerintah. Dalam peringatan hari kesehatan nasional yang jatuh pada tanggal 12 November lalu, alih-alih melihat persoalan yang ada di depan mata, pemerintah justru melenceng dari akar persoalan dengan mengusung tema "Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju". Dimana arti tema ini berfokus pada perbaikan yang bersifat administratif. Kemenkes menjelaskan, transformasi kesehatan merupakan sebuah inisiasi Kemenkes yang mencakup enam pilar. Yakni, transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan (detiknews.com, 14/11/2023)
Sebagian rumah sakit, seperti PT Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (IHC), holding rumah sakit (RS) BUMN, menjawab spontan tema hari kesehatan ini dengan menyiapkan langkah transformasi melalui pemanfaatan ekosistem digital. Tentu ini adalah sebuah loncatan terlalu jauh. Meninggalkan masalah yang lebih penting dan mendasar yaitu tersedianya jaminan kesehatan berkualitas bagi seluruh rakyat. Apalah arti sistem digital nan canggih, apabila semua itu hanya memfasilitasi segelintir orang. Tidak bisa dijangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Transformasi semacam ini tidak akan mampu mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan bangsa dan negara.
Kondisi ini tidak mengherankan sebab kapitalisme telah mencengkeram kuat di Indonesia bahkan seluruh dunia. Segala lini kehidupan masyarakat di kapitalisasi, termasuk kesehatan. Bahkan kapitalisasi demi meraup pundi-pundi uang ini dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Lembaga yang harusnya menjamin kesejahteraan rakyat, malah berbisnis dengan mereka. Sungguh sebuah kedzaliman yang besar.
Transformasi kesehatan diklaim mampu mewujudkan arsitektur kesehatan yang kuat, yang mampu mengatasi kondisi darurat pandemi seperti yang pernah terjadi di Indonesia sebelumnya, yaitu pandemi covid-19. Padahal, pokok permasalahan penanganan pandemi tidak terletak pada hal-hal yang bersifat administratif. Akan tetapi lebih pada kualitas pelayanan rumah sakit dan ketepatan cara penanggulangannya. Telah nyata bahwa kapitalisme memperburuk penanganan pandemi. "Aji mumpung" seperti penjualan masker dan obat-obatan semakin membuat rakyat sengsara.
Mewujudkan jaminan kesehatan berkualitas memang adalah sesuatu yang mustahil dalam sistem kapitalisme. Kapitalisme hanya berpihak kepada golongan tertentu, yaitu kaum kapital sedangkan rakyat miskin tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam sistem ini orang kaya semakin kaya sebab kapitalisasi dalam semua aspek kehidupan mengalirkan keuntungan hanya ke kantong mereka saja. Rakyat miskin hanya akan semakin miskin dan sengsara.
Impian memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas dan gratis hanya bisa diwujudkan dalam sebuah sistem Islam. Yaitu sebuah sistem yang dibangun diatas akidah dengan semata-mata mengharap ridho Allah. Semua aturan dalam sistem Islam bersumber dari Allah SWT yang tertuang dalam Al Qur'an dan Sunnah, sehingga aturan tersebut tidak akan menguntungkan pihak atau golongan tertentu saja, melainkan keuntungan seluruh umat manusia.
Dalam Islam, kesehatan adalah salah satu hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Tanpa syarat atau iuran apapun. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hajat pokok yang harus didapatkan setiap warga negara secara gratis. Negara diberi wewenang mengolah sumber daya alam yang ada di dalam negeri kemudian keuntungannya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam penanganan pandemi pun Islam memiliki solusi yang cepat dan tepat.
Sistem Islam adalah sebuah sistem komprehensif yang tidak bisa diambil sebagian-sebagian saja. Terdapat sinergi antar berbagai aspek serta antara individu, masyarakat dan negara. Menerapkan sistem Islam artinya menerapkan seluruh syariat Islam secara kaffah (total dan menyeluruh) oleh tiap-tiap individu, diawasi oleh masyarakat, serta negara sebagai lembaga yang menjamin terselenggaranya syariat tersebut dengan benar. Hanya dengan Islam seluruh persoalan umat manusia akan terpecahkan secara tuntas. Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Dinda Kusuma W. T.
Aktivis Muslimah
0 Komentar