Topswara.com -- Pemerintah mengurangi 690 ribu keluarga penerima bantuan sosial (bansos) beras 10 kg per bulan dari 21,35 juta ke 20,66 juta. Jumlah tersebut dikurangi berdasarkan hasil evaluasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pihak-pihak terkait.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan koreksi data penerima berdasarkan validasi dari Kementerian Sosial bahwa ada beberapa penerima manfaat sebelumnya yang kini sudah meninggal dunia, pindah lokasi, maupun dianggap sudah mampu.
Adapun Kepala Bapanas Arief Prasetya Adi mengatakan bahwa bantuan pangan ini sangat penting untuk masyarakat dengan pendapatan rendah sehingga pengeluaran untuk pangan dapat ditekan dan menurutnya akan berdampak pada terkendalinya inflasi. (cnnindonesia/30/Oktober/2023)
Beras merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Belum dikatakan makan jika belum mengkonsumsi nasi sebagai makanan karbohidrat utama.
Namun saat ini harga beras terus melambung tinggi. Sebagian masyarakat sedikit terbantukan dengan terdaftar sebagai penerima bansos beras 10kg per bulan. Sebagian yang lain yang tidak terdaftar tentu perlu mengeluarkan lembaran demi lembaran rupiah untuk mendapatkan makanan pokok tersebut.
Angin segar nampaknya sedang tidak berpihak pada sebagian rakyat yang terdampak pada pencoretan daftar penerima bantuan sosial beras di tengah harga beras yang sedang naik daun dan enggan turun.
Jika evaluasi dari pemerintah sebab penerima bantuan sosial sudah meninggal dunia, maka masih bisa diterima. Jika karena pindah lokasi maupun dianggap sudah mampu maka perlu ditinjau kembali. Sebab pada faktanya semakin kesini kondisi perekonomian masyarakat semakin sulit.
Bagaimana tidak sulit jika harga-harga barang kebutuhan pokok masyarakat senantiasa mengalami kenaikan sementara pendapatan tak kunjung ada kenaikan.
Kondisi yang ada justru menjadikan masyarakat harus bekerja lebih keras lagi, banting tulang, berangkat gelap pulang juga sudah gelap. Entah apa kabar anak istri di rumah. Tak ada komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Waktu terbeli dengan kerja, kerja, dan kerja, bahkan membuat terlupa bahwa dunia hanya sementara. Astaghfirullah.
Sejatinya keberadaan pemerintah adalah untuk mengatur agar masyarakat dapat hidup dengan baik dan layak, agar dapat menjalankan perannya sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah.
Jika pengaturan kehidupan yang diterapkan seperti saat ini, justru menjadikan masyarakat semakin jauh dari peran sesungguhnya mengapa ia diciptakan. Bukan menumpuk pahala namun malah menumpuk dosa sebagai bekal kehidupan yang akan datang. Na'udzubillah.
Jika menggunakan sudut pandang dalam Islam, penyelesaian mengenai penerima bantuan sosial tidak begitu sulit. Islam memandang bahwa negara wajib menyediakan kebutuhan pokok bagi seluruh rakyatnya.
Tidak hanya menyediakan, tetapi negara juga wajib memastikan seluruh rakyatnya memperoleh kebutuhan pokok mereka. Hal ini dapat dilakukan negara dengan cara stok aman sesuai jumlah penduduk, harga kebutuhan pokok yang murah namun tetap berkualitas, masyarakat mampu menjangkaunya dimana pun tempat tinggal mereka.
Konsep ini tidak dapat berdiri sendiri. Sebab berkaitan dengan sistem aturan yang lain seperti sistem pemerintahan, sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan lain-lain yang kesemuanya itu harus diterapkan dalam waktu yang bersamaan dalam naungan yang satu yaitu sistem Islam.
Dengan demikian seluruh rakyatnya merasakan keberkahan dalam kehidupannya dan bekal untuk hidup sesudah mati tidak akan terlupa.
Wallahua'lambishshawab.
Oleh: Illiyun Novifana, S.Si.
Aktivis Dakwah
0 Komentar