Topswara.com -- Sungguh ironis, di tengah kondisi masyarakat sedang mengalami kesulitan karena beban hidup kian mahal pemerintah mengurangi bantuan sosial kepada warga miskin. Hal ini sebagaimana dilansir oleh media (cnnindonesia 30/10/2023) ada sekitar 690 ribu keluarga penerima bantuan sosial (bansos) yang dihapus oleh pemerintah.
Bantuan tersebut berupa beras yang beratnya 10 kg per bulan. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Badan Nasional (Bapanas) bersama pihak-pihak terkait. Diantara alasannya adalah para penerima bantuan tersebut sudah meninggal dunia, pindah lokasi, maupun dianggap sudah mampu.
Beberapa alasan seperti tidak bisa diterima. Jika penerima bantuan tersebut pindah lokasi seharusnya masih bisa mendapatkan Bantan. Sebab masih di wilayah Indonesia. Masyarakat dianggap sudah mampu, bukannya justru kondisi saat ini kian sulit. Sebab pasca Covid-19 perekonomian belum pulih dan kaum miskin malah bertambah. PHK besar-besaran pun terus terjadi, harga barang-barang pokok dan pelayanan publik terus meningkat.
Atas kebijakan ini, tidak heran beberapa kepala desa memprotesnya. Salah satunya datang dari Kepala Desa Perampuan, Lombok Barat, H. M. Zubaidi. Beliau mengeluhkan kebijakan ini dan meminta agar desa diberi kewenangan untuk mendata ulang warga yang layak mendapatkan Bansos.
Beliau menyangkal bahwa pemangkasan penerima bantuan sosial ini banyak dari kalangan ASN, TNI dan Polri, sebab semua yang menerima bantuan adalah warga miskin. Sehingga pada bulan ini bantuan beras yang diterima belum dibagikan. Khawatir terjadi kericuhan.
Seperti sudah lazim, penyaluran Bansos sejak lama banyak masalah. Mulai dari salah sasaran, tidak valid antara data dan fakta di lapangan dan adanya penyunatan dana bahkan korupsi. Seakan keberadaan Bansos ini tidak memberikan solusi bagi si miskin dan juga cenderung dianggap memberatkan negara.
Bansos sendiri dalam kacamata sistem kapitalisme ibarat lipstik saja. Sebab dalam sistem ini sejatinya negara tidak boleh ikut campur dalam perekonomian. Sistem ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar, artinya yang punya uang dia akan mendapatkan barang dan jasa.
Sebaliknya yang miskin akan kelaparan dan terpinggirkan bahkan meninggal. Sehingga adanya BLT atau bansos ini dianggap memberatkan negara tapi sisi lain diambil manfaatnya. Yaitu agar si miskin tidak mencuri kekayaan para kapitalis dan lain sebagainya dan memberikan manis sesaat pada rakyat.
Begitulah nasib si Miskin dalam kapitalisme. Berbeda dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam si Miskin dan rakyat secara umum mendapatkan jaminan kehidupan yang layak. Yaitu mendapatkan fasilitas umum yang berkualitas dan gratis. Khusus yang terkategori miskin dan fakir akan mendapat bantuan dari langsung dari negara yang diambil dari uang kas negara. Si miskin juga akan mendapatkan dari orang yang membayar zakat.
Dikatakan dalam kitab Nidzam Iqtishad karangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani bahwa pemberian negara yang diberikan pada fakir miskin bertujuan untuk melangsungkan kehidupan. Artinya pemberian negara tersebut buka sekedar untuk pemenuhan kebutuhan sesaat. Akan tetapi untuk selamanya atau berkelanjutan.
Hal ini menunjukkan bahwa pemberian tersebut bukan hanya beras 10 kg. Akan tetapi bisa berupa tanah yang bisa dikelola, uang untuk modal usaha ataupun hal-hal lainnya yang akan biasa menghidupi kehidupan selanjutnya. Dengan pemberian tersebut memungkinkan si miskin akan bisa menjadi kaya dan Muzaki (orang yang wajib membayar zakat) sebab hartanya sudah banyak. MasyaAllah.
Demikianlah sistem Islam. Memberikan jaminan kehidupan yang layak untuk semua kalangan, miskin atau pun kaya sama saja. Sebab salah satu adanya sistem Islam adalah bertugas untuk menjamin nyawa dan kehormatan.
Wallahu alam bish-shawab
Oleh: Verawati
Pegiat Literasi
0 Komentar