“Penyelesaian masalah Rempang khususnya dengan masyarakat tempatan lebih mengedepankan jalan musyawarah sebagaimana sudah diatur dalam Kepmen agraria,” paparnya dalam Kabar Petang: Warga Rempang Digusur Diam-diam? di kanal YouTube Khilafah News, Senin (30/10/2023).
Seharusnya pemerintah, tambahnya, lebih fokus mengagendakan musyawarah-musyawarah seperti amanat undang-undang. Kalaupun musyawarah harus dengan masyarakat secara prinsipil yang terdampak dengan proyek ini, bukan hanya segelintir orang.
Padahal konsep bahagia masyarakat Rempang sederhana. “Sebenarnya konsep bahagia mereka sederhana saja. Setiap sore duduk di samping rumah sambil menatap pantai yang begitu indah itu sudah baik, jika makan tidak ada lauk, tinggal merebus ubi mereka makan. Menjelang bulan puasa mereka tinggal melangkah beberapa dari rumah mereka untuk berziarah ke makam-makam nenek-nenek moyang mereka.
Bung Akmal, sapanya, kemudian pemerintah ingin menawarkan konsep bahagia yang berbeda dari apa yang masyarakat Rempang rasakan, yaitu dengan investasi asing.
Kesejahteraan masyarakat Rempang yang dijanjikan haruslah direalisasikan. “Realisasi janji terhadap kesejahteraan masyarakat rempang haruslah fokus utama pemerintah, tidak ujuk-ujuk bicara relokasi,” jelasnya.
Jalan Keluar
Menurutnya, jalan keluar persoalan Rempang ini tidak ada pilihan lain kecuali dengan memberikan kesejahteraan masyarakat Rempang. Jika konsepsi investasi yang dipakai, sebaiknya lebih fokus ke pemberdayaan.
“Kalau memang konsepsi Investasi untuk kesejahteraan, maka fokus saja memberdayakan masyarakat. Memberi perahu bagi nelayan yang tidak punya perahu, memberi pupuk dan bibitnya bagi yang berkebun, dan memberi penyuluhan-penyuluhan bagi yang berternak. Itu Solusi terbaik,” pungkasnya. [] Nabila Sinatrya
0 Komentar