Topswara.com -- Gelombang pemutusan hubungan kerja kembali melanda, membuat para pekerja atau buruh pabrik resah. Pemutusan hubungan kerja atau biasa dikenal dengan sebutan PHK dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang ada di Indonesia.
Dikutip dari laman berita cnnindonesia.com pada 6 Oktober 2023, ada beberapa nama-nama perusahaan yang disebutkan, di antaranya: PT. Mulia Cemerlang di Kabupaten Tangerang telah tutup dan melakukan PHK kepada 2600 pekerja.
Ada juga PT. Lucky Tekstil di Kota Semarang telah memutuskan PHK terhadap 100 pekerja. Selain itu ada PT. Grand Best yang juga di Semarang telah melakukan PHK kepada 300 pekerja. Dan masih ada beberapa perusahaan lagi yang melakukan PHK.
Mengutip data dari Kemeterian Perindustrian (Kemenperin) sepanjang tahun 2022 saja ada sebanyak 345 ribu karyawan yang di-PHK di industri Tekstil dan sepatu.
Tsunami PHK diakibatkan oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakmampuan bertahan dari serangan produk impor hingga anjloknya pasar ekspor. cnnindonesia.com (6/10/2023)
Ulah Sistem Kapitalisme
Adanya tsunami PHK tidak luput dari peran sebuah sistem yang diterapkan saat ini. Industri lokal seolah-olah dibuat tidak berdaya dan tidak mampu bersaing dengan produk impor. Persaingan itu bisa dari kualitas dan permainan harga yang dikuasai oleh produk impor.
Kualitas produk impor dinilai lebih baik dari produk lokal. Walaupun masih ada produk lokal yang tidak kalah dari produk impor, tetapi tetap saja tenggelam di antara produk impor. Ibarat air bah yang melanda pasar dalam negeri.
Harga produk impor yang murah meriah banyak dilirik oleh konsumen dari kalangan atas, menengah, hingga kalangan bawah, baik di luar negeri maupun dalam negeri.
Hal ini sangat berdampak terhadap anjloknya nilai ekspor dalam negeri yang memang terbatas kemampuan bersaingnya. Ditambah tidak adanya dukungan yang maksimal dari pemerintah terhadap industri dalam negeri.
Apalagi adanya kebijakan pasar bebas yang diberlakukan di Indonesia makin membuka keran impor yang didukung oleh pemerintah.
Semua itu merupakan ulah sistem ekonomi kapitalisme demokrasi. Pemerintah hanya menjadi regulator bagi rakyatnya. Kebijakan yang ditetapkan bukan berpihak pada rakyat, tetapi berpihak kepada para pemilik modal.
Alhasil, rakyat disengsarakan dengan adanya PHK massal ini. Industri yang seharusnya menjadi lahan mata pencaharian rakyat kini terpaksa gulung tikar. Yang diuntungkan hanya pemilik modal, baik asing dan aseng yang menjadi pemasok komoditas produk impor.
Seharusnya pemerintah membuka lapangan pekerjaan baru bagi rakyatnya terutama yang terdampak PHK, bukan lapangan kerja bagi tenaga asing dan aseng.
Solusi Islam
Islam adalah agama sekaligus sistem yang mempunyai solusi komperhensif dalam kehidupan. Kedudukan penguasa adalah sebagai ra'in atau pengurus rakyatnya. Penerapan Islam secara menyeluruh akan mencegah adanya tsunami PHK.
Penerapan sistem ekonomi Islam akan menjamin terpenuhinya setiap kebutuhan rakyat, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Negara Islam akan membuka banyak lapangan kerja di bidang riil demi tercapainya kesejahteraan setiap individu rakyat, baik sektor pertanian, perindustrian maupun perdagangan.
Kepemilikan umum akan dikelola negara dan hasilnya untuk kepentingan rakyat. Hasil tambang akan dianggarkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Rakyat tidak akan terbebani dengan biaya kesehatan dan pendidikan karena negara akan memberikan pelayanan itu secara gratis.
Negara juga akan membatasi masuknya barang-barang impor sehingga tidak mematikan produk dalam negeri. Negara juga akan mensuport keberlangsungan industri dalam negeri, baik dari segi modal maupun ketersediaan bahan industri.
Semua itu hanya akan terlaksana dalam negara yang menerapkan aturan Islam secara menyeluruh. Mustahil akan tercapai kesejahteraan dalam sistem kapitalis demokrasi seperti saat ini. Sudah saatnya kita bersegera mewujudkan sistem Islam, sistem yang terbaik yang berasal dari Yang Maha Baik.
Wallahu a'lam..
Sri Syahidah
Aktivis Muslimah
0 Komentar