Topswara.com -- Aktivis lingkungan kecam Bank Dunia karena dukung Pembangunan PLTU di Indonesia. Cerobong asap menyemburkan asap berbahaya ke udara dari PLTU batubara.
Kelompok pemerhati lingkungan hidup mengajukan protes secara resmi kepada Bank Dunia, karena terus memberikan dukungan keuangan untuk pembangunan dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia.
Hal tersebut dianggap melanggar janji sejumlah pemimpin negara untuk berhenti mendukung penggunaan bahan bakar fosil.
Anak perusahaan Bank Dunia di sektor swasta, yakni International Financial Corporation (IFC), merupakan pendukung tidak langsung kompleks PLTU Suralaya di Banten, melalui investasi ekuitasnya di Hana Bank Indonesia.
Perusahaan tersebut merupakan salah satu penyandang dana proyek itu, kata koalisi kelompok lingkungan hidup pada kamis (14/9). PLTU Suralaya, yang merupakan PLTU terbesar di Asia Tenggara, memiliki delapan unit pembangkit yang beroperasi.
Sementara itu masyarakat Banten secara resmi telah mengajukan pengaduan¹ terhadap Grup Bank Dunia yang secara tidak langsung mendukung pembangunan dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara Jawa 9 dan 10 ke Compliance Advisor Ombudsman (CAO), Rabu (13/9).
Pembangunan PLTU baru tersebut akan memperluas wilayah kompleks PLTU Suralaya unit 1-8 sekaligus memasifkan dampak buruk atas kesehatan dan lingkungan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat setempat.
Pengaduan itu diajukan oleh perwakilan masyarakat Suralaya bersama PENA Masyarakat, Trend Asia serta Inclusive Development International dan Recourse. Aduan tersebut memaparkan keterlibatan lembaga swasta pemberi pinjaman anak usaha Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC) dalam proyek tersebut.
IFC tercatat terlibat melalui investasi ekuitas sebesar US$15,36 juta yang diberikan kepada kliennya sekaligus salah satu penyandang dana proyek PLTU Jawa 9 dan 10, Hana Bank Indonesia.
Dalam aduannya, gabungan organisasi masyarakat tersebut menuntut agar pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 segera dihentikan serta memberikan kompensasi yang adil dan penuh atas kerugian yang telah diderita masyarakat sekitar PLTU.
Bank dunia mendukung pembangunan PLTU batubara baru, padahal ada problem polusi udara yang parah, dan jelas membahayakan kesehatan umat manusia dan berpotensi ada penggusuran warga.
Di sisi lain, ada kebutuhan negara akan ketersediaan listrik. Dukungan Bank Dunia tentu tidak lepas dari kebijakan pembangunan ala kapitalisme, yang selalu mencari keuntungan dan mengabaikan potensi resiko yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Kebijakan pembangunan dalam Islam berorientasi untuk kebaikan hidup manusia dalam menjalankan perannya sebagai hamba Allah. Kebijakan negara tidak boleh membawa dharar dan zalim.
Adalah kewajiban negara mewujudkan maslahat dan menghindari mafsadat bagi jual beli adalah kunci dalam jual beli.
"Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka". (HR. Ibnu Majah).
Penguasa selayaknya berperan sebagai pelayan rakyat akan selalu mengutamakan kemaslahatan rakyat dan mengurusi urusan mereka. Ia Tidak menyusahkan urusan rakyat. Ia pun akan menjauhkan apa saja yang dapat merugikan, membahayakan dan menyengsarakan rakyat.
Islam telah mewajibkan penguasa untuk mengurusi segala urusan dan kemaslahatan rakyat. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Rasulullah SAW bersanda: "Pemimpin adalah pihak yang berkewajiban memelihara urusan rakyatnya dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. (H.R. Muslim).
Siapapun. Yang dipercaya mengurusi urusan rakyat terutama penguasa yang menzalimi rakyat dan menyusahkan rakyat, maka hendaknya dia akan ingat akan disusahkan oleh Allah SWT. Seperti doa Rasulullah SAW : " Ya Allah siapa saja yang menangani urusan umatku lalu dia menyusahkan mereka maka susahkanlah dia. Siapa saja yang menangani urusan umatku lalu dia berbuat baik kepada mereka perlakukanlah dia dengan baik".(HR. Muslim dan Ahmad).
Sistem zalim kapitalisme liberalisme mengharuskan agar peran dan campur tangan negara di tekan seminimal mungkin. Segala urusan harus diserahkan kepada mekanisme pasar.
Sehingga rakyat menanggung berbagai akibat dari penerapan sistem kapitalisme liberalisme ini. Dimana sistem ini meniscayakan kezaliman akan terus terjadi. Semua bentuk kedzaliman merupakan bentuk penyimpangan dari petunjuk, peringatan dan hukum-hukum Allah SWT.
Maka sudah saatnya kita kembali kepada hukum Islam dan menerapkannya secara kaffah untuk mengatur segala urusan individu dan masyarakat.
Wallahu a'lam bish shawwab.
Oleh: Dewi Sulastini
Aktivis Muslimah
https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-lingkungan-kecam-bank-dunia-karena-dukung-pembangunan-pltu-di-indonesia-/7267943.html
https://trendasia.org/limbah-beracun-dari-pltu-ancam-kesehatan-dan-lingkungan-masyarakat-banten-kecam-bank-dunia-karena-dukung-proyek-batu-bara-jawa-9-10/
https://www.tagar.id/dukung-pembangunan-pltu-di-indonesia-aktivis-lingkungan-kecam-bank-dunia
0 Komentar