Topswara.com -- Sungguh ironis tinggal di negeri yang kaya minyak, melimpah sumberdaya alamnya, bukannya sejahtera malah makin sengsara. Bagaimana tidak? Harga BBM naik, beras naik masalah kian pelik. Rakyat terbebani inflasi yang menanti, butuh solusi hakiki untuk mengatasi.
PT. Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis nonsubsidi di antaranya, yaitu Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex per 1 Oktober 2023. Harga BBM nonsubsidi Pertamina di DKI Jakarta jenis Pertamax mengalami kenaikan harga dari Rp. 13.300/liter naik menjadi Rp. 14.000/liter. Pertamax Turbo naik dari Rp. 15.900/liter menjadi Rp. 16.600/liter.
Sementara itu harga Dexlite per 1 Oktober 2023 naik dari Rp. 16.350/liter menjadi Rp. 17.200/liter. Adapun harga Pertamina DEX juga mengalami kenaikan harga dari Rp. 16.900/liter menjadi Rp. 17.900/liter. Terakhir Pertamax Green 95 dijual menjadi Rp. 16.000 per/liter dari yang sebelumnya Rp. 15.000/liter.
Kenaikan ini sebagai bentuk implementasi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU (cnbcindonesia.com, 30-09-2023).
Pergerakan harga minyak dunia sangat mempengaruhi harga BBM di Indonesia. Ali Ahmudi Achyak, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), menjelaskan harga Jenis BBM Umum (JBU) sudah seharusnya menyesuaikan mekanisme pasar dan harus menyesuaikan komponen harga dasar BBM, termasuk fluktuasi harga minyak dunia. Hal tersebut dianggap wajar agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan penyedia BBM.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meyampaikan bahwa BBM Indonesia sebagian besar impor, maka secara otomatis harga BBM nonsubsidi domestik mengikuti harga pasar BBM dunia. Secara langsung harga BBM domestik mengikuti harga rata-rata BBM Plate Singapura (tribunnews.com, 01-10-2023).
Sistem Kapitalisme Biang Masalah
Kenaikan BBM yang terus berulang hampir setiap tahunnya sungguh sangat menyengsarakan. Jika dicermati, meskipun kenaikan harga hanya pada BBM nonsubsidi namun kebijakan tersebut tetap saja memberatkan rakyat yang menggunakan mobil pribadi maupun pelaku industri.
Kebijakan kenaikan BBM mengakibatkan naiknya biaya produksi yang akhirnya meningkatkan inflasi. Daya beli masyarakat pasti turun secara signifikan karena harga barang-barang di pasaran ikut naik, hal ini menghantam perekonomian masyarakat menengah ke bawah.
Artinya, BBM merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat yang seharusnya disediakan oleh negara dengan harga murah bahkan gratis. Namun sayangnya, hal itu seakan sebuah mimpi di siang bolong, tidak mungkin terjadi jika sistem kapitalisme masih diadopsi.
Jika kita telaah lebih dalam, biang masalah migas di Indonesia adalah salah kelola SDA karena liberalisasi migas akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme yang memposisikan BBM sebagai objek komersialisasi yang bebas dikelola oleh para kapitalis alias pemilik modal.
Pangkal liberalisasi migas terjadi ketika pemerintah menerbitkan UU No. 22/2001 tentang Migas yang pro terhadap kapitalis hingga berujung pada penguasaan asing atas SDA kita.
Dampak buruk lainnya, yakni turunnya pendapatan negara dari pengelolaan SDA, hingga akhirnya pendapatan negara bertumpu pada pajak. Rakyat terbebani dengan kewajiban membayar pajak, sekaligus harus membeli BBM yang harganya kian tinggi.
Selain itu utang negara makin meningkat baik hutang luar negeri maupun hutang dalam negeri dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN). Akibat utang, Indonesia terjerat negara-negara Barat dengan berbagai perjanjian internasional yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam negeri di segala aspek. Tentunya kebijakan neoimperialis menguntungkan kapitalis.
Parahnya dalam sistem pemerintahan demokrasi, negara hanya berperan sebagai regulator semata yang melegalkan segala regulasi yang memudahkan para korporasi mengelola SDA dengan dalih investasi.
Hal tersebut memang tidak aneh karena sistem ini dalam membuat kebijakannya menggunakan asas untung rugi sehingga hubungan antara negara dan rakyat ibarat penjual dan pembeli.
Buktinya, pemerintah dengan mudahnya mengubah harga BBM hanya karena alasan ganti Kepmen. Tidak peduli rakyatnya bahagia atau menderita.
Walhasil, kapitalisme telah menciptakan negara yang abai dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dalam sistem kapitalisme orang yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin kian sengsara.
Oleh karena itu menyingkirkan sistem kapitalisme dan menggantinya dengan sistem Islam adalah satu-satunya solusi.
Sistem Islam Solusi Kenaikan BBM
Masalah BBM sangat kontradiksi dengan realitas yang ada, sebab Indonesia adalah negeri yang kaya SDA. Migas yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai negara ekportir migas dalam bentuk minyak mentah. Hingga saat ini masih banyak titik yang belum dieksplorasi.
Sayangnya potensi besar tersebut seakan lenyap karena salah kelola, maka solusinya wajib menggunakan aturan yang bersumber dari pencipta. Pengelolaan BBM dalam sistem kapitalisme sangat jauh berbeda dengan pengelolaannya dalam sistem Islam.
Islam memposisikan BBM sebagai kepemilikan umum, bukan kepemilikan individu ataupun negara. Sehingga tidak boleh dimiliki ataupun dikelola oleh asing dan swasta. Negaralah yang wajib mengelolanya.
Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam : “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal : air, padang rumput (gembalaan), dan api.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah).
Jadi, apa saja yang merupakan fasilitas umum untuk masyarakat dimanfaatkan secara bersama-sama, maka tidak boleh diprivatisasi dan dikomersialisasi. Negara harus bertanggungjawab mengolah minyak bumi yang kemudian didistribusikan kepada rakyat secara adil dan merata. Tidak ada perbedaan barang subsidi atau nonsubsidi.
Selain itu pemerintah wajib mengembangkan infrastruktur pengelolaan migas sehingga mampu mengelola migas secara mandiri dan kuat. Butuh teknologi tinggi dan juga para ahli.
Jika semua kepemilikan umum dikuasai dan dikelola negara, tentu akan tersedia dana yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat, baik pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya. Sistem Islam jelas menjadi kunci untuk menyelesaikan problem ekonomi dan keuangan negara.
Sudah saatnya kita menjadikan sistem Islam sebagai solusi hakiki problematika negeri ini agar masalah teratasi dan Allah memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah SWT “Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya (QS. Al-A’raf : 96).
Oleh: Retno Widi
Komunitas Tinta Pelopor
0 Komentar