Topswara.com -- Lagi-lagi petani kembali kecewa, sekedar untuk mendapatkan pupuk bersubsidi saja susah. Harapan petani yang bertumpu pada pemerintah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dengan mudah kini sirna.
Pasalnya pupuk yang dijanjikan tersebut mengalami kelangkaan. Disinyalir kelangkaan saat ini disebabkan karena adanya perbedaan anggaran dan alokasi di Kementan.
Melansir Bisnis.com (30/08/2023), Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, menyoroti perbedaan angka e-alokasi dan realisasi kontrak dalam pupuk subsidi sebagai imbas adanya laporan langkanya pupuk subsidi di daerah.
Berdasarkan data yang diperoleh Sudin, alokasi pupuk subsidi oleh Kementerian Pertanian (kementan) pada tahun 2023 tercatat sebesar 7,85 juta ton sedangkan dalam realisasi kontrak Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) antara Kementan dengan PT Pupuk Indonesia (persero) hanya 6,68 juta ton. Artinya ada selisih kurang lebih 1,17 juta ton.
Merespon pernyataan Sudin, Direktur Prasarana dan sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menjelaskan bahwa awalnya Kementan mengalokasikan sebesar 7,85 juta ton pupuk subsidi untuk seluruh kabupaten/kota. Namun karena anggaran pupuk yang dimiliki hanya sekitar Rp 25 triliun, maka angka yang ada di kontrak berbeda, yakni 6,68 juta ton.
Dari fakta tersebut kelangkaan pupuk subsidi kali ini karena adanya perbedaan alokasi dan realisasi di Kementan. Namun jika ditelisik lebih jauh lagi kelangkaan pupuk subsidi sudah berlangsung sejak lama.
Faktor utamanya adalah pengurangan subsidi dari pemerintah yang telah berlangsung dari tahun Ketahun. Alih-alih meringankan beban petani pemerintah justru perlahan lepas tangan.
Penyebab lain adalah adanya permainan di kalangan pengusaha. Kelangkaan pupuk subsidi jelas menjadi peluang bagi para pengusaha untuk menjual pupuk di atas harga pupuk subsidi.
Kondisi ini di manfaatkan oleh beberapa pihak untuk mengeruk keuntungan. Alhasil di tengah ketidakberdayaan petani, demi menyelamatkan padi mereka mau tidak mau para petani harus membeli dengan harga dua kali lipat dari harga pupuk subsidi.
Alasan klasik pengurangan subsidi karena mengurangi beban anggaran negara justru membuktikan bahwa negara ingin lepas tangan atas urusan rakyat. Rakyat hanya dibutuhkan saat menjelang pemilu untuk mendulang suara tapi jeritan mereka diabaikan ketika menyangkut maslahat masyarakat luas.
Sektor pertanian merupakan penopang ketahanan pangan di negeri ini. Sudah seharusnya negara hadir untuk membantu para petani menjamin ketersediaan pupuk. Mereka pantas mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian.
Seperti menyediakan bibit varietas unggul secara gratis ataupun menyediakan pupuk dengan harga murah dan mudah dijangkau sehingga menghasilkan tanaman yang subur, berkualitas dan hasil yang melimpah.
Penerapan sistem kapitalisme hari ini yang berasaskan materi menjadikan untung rugi sebagai tolak ukur. Sehingga dalam mengurusi urusan umat pun setengah hati.
Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam. Islam memiliki tata aturan yang menyeluruh dalam mengatur urusan bernegara. Rakyat merupakan tanggungjawab penuh kepala negara, mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan kesehatan dan keamanan semua dalam jaminan negara.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan para penguasa untuk mengurusi urusan rakyatnya dengan penuh rasa tanggung jawab. “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggungjawab terhadap rakyat diurusnya” (HR. Muslim dan Ahmad).
Agar sektor pertanian berjalan dengan baik, negara memfasilitasi mulai dari awal produksi sampai pendistribusian. Negara akan menjamin keberadaan pupuk untuk menunjang hasil produksi pertanian.
Di samping itu kepala negara akan melakukan kebijakan pemberdayaan pertanian secara masif dengan mendukung para ahli pertanian untuk melakukan berbagai riset dalam rangka menghasilkan benih varietas unggul.
Negara akan berupaya memaksimalkan produksi lahan dengan memberikan bantuan berupa modal, mesin pertanian, benih, pupuk serta menyediakan lahan pertanian. Tanah-tanah mati yang selama tiga tahun tidak diurus oleh pemiliknya akan diambil alih oleh negara kemudian diserahkan kepada masyarakat yang siap mengolahnya.
Negara sebagai perisai akan melindungi rakyatnya dari serangan pasar bebas agar harga dalam negeri tetap stabil sehingga semua kebutuhan para petani dapat terpenuhi.
Hanya Islam yang mampu mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan umat khususnya para petani. Sehingga ketahanan pangan tercipta, masyarakat akan sejahtera. Industri pangan tercipta sehingga mampu menjadi penyuplai bantuan pangan bagi seluruh dunia.
Wallahu alam bisshawab.
Oleh: Nahmawati
Pegiat Literasi
0 Komentar