Topswara.com -- Jelang tahun politik 2024, Mentri Agama (Menang) Yaqut Cholil Qoumas menghimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat. Beliau juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan.(Republika.co.id 4 September 2023)
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan jangan sampai pernyataan memang justru malah memicu perpecahan diantara masyarakat. (Republika.co.id 5 September 2023)
Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mewanti wanti agar para tokoh politik tidak menciptakan konfrontasi antara nilai keagamaan dan nasionalisme pada pemilu 2024. (Republika.co.id 8 September 2023)
Pernyataan Menag ini bisa menyesatkan umat karena menuduh agama (Islam) sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Seolah-olah Islam tidak boleh hadir dalam politik karena akan menjadi alat politik semata.
Pernyataan ini jelas menunjukkan paradigma politik di negeri ini yaitu politik sekulerisme yang menyingkirkan agama dari politik. Dampak dari politik sekular ini umat menjadi takut untuk mengusung Islam dalam aktivitas politik, membawa Islam dalam politik dianggap sebagai suatu kesalahan.
Akibatnya umat menjadi takut terhadap Islam politik, menjadikan politik berjalan tanpa spirit agama, padahal tanpa agama politik menjadi Machiavelis mengahalalkan segala cara demi meraih kekuasaan.
Politik sekular inilah yang sekarang sedang diterapkan di negeri ini, para anggota legislatif membuat peraturan dengan mencampakkan hukum Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan as-sunah. Para politisi yang menjadi penguasa pun menerapkan undang-undang buatan manusia mencampakkan hukum dari Allah SWT.
Sementara itu realitas di lapangan menunjukkan hal yang paradoks, disatu sisi para politisi sekuler menolak Islam politik tapi disisi lain. Mereka tampil islami sebagai pencitraan dalam rangka meraih dukungan dari mayoritas rakyat negeri ini yang beragama Islam.
Dari sini tampak bahwa pada hakekatnya yang ditolak oleh para politisi sekuker adalah Islam politik yaitu Islam yang diterapkan secara kaffah, sedangkan jika Islam hanya sebagai asesoris mereka mengambilnya hanya sekedar pencitraan. Inilah wajah Islam dalam negara yang dilandasi oleh kapitalisme demokrasi sekular.
Berbeda dengan negara yang dilandasi oleh Islam. Sejatinya Islam tidak terpisahkan dari politik. Politik adalah bentuk pelaksanaan ajaran Islam. Politik Islam dibangun atas dasar akidah Islam bertujuan untuk melaksanakan Islam di dalam negeri dan mendakwahkannya keluar negeri. Islam menjadikan politik sebagai sarana untuk mewujudkan perintah Allah dan RasulNya.
Politik sekular adalah upaya kafir Barat penjajah untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya, karena barat menyadari ketika umat Islam menerapkan Islam kaffah maka Islam akan mengalami kemajuan yang pesat menjadi mercusuar dunia sebagaimana masa masa kejayaan Islam. Hal ini sangat ditakuti oleh kafir Barat penajajah.
Oleh karena itu umat Islam saat ini tidak boleh tertipu apalagi menjauhkan Islam dari politik. Juga umat Islam tidak boleh tertipu oleh pencitraan para politisi sekuler, umat harus menjadi bagian dari jama'ah Islam politik karena Rasulullah Saw telah mencontohkannya. Umat Islam diseru oleh Allah SWT dalam QS Ali Imran ayat 104 yang artinya :"Dan hendaklah diantara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung".
Adapun tujuan aktivitas politik umat Islam adalah menegakkan Islam yakni mewujudkan kehidupan Islam dengan penerapan syariah Islam dalam bingkai negara khilafah. Sedangkan kekuasaan adalah sebagai sarana untuk menerapkan syariah Islam kaffah.
wallahu a'lam bish shawab.
Oleh: Dewi Asiya
Pemerhati Masalah Sosial
0 Komentar