Topswara.com -- Tidak terasa tahun depan kita sudah memasuki tahun pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali. Setidaknya ada tiga calon kandidat dalam pemilihan capres dan cawapres kali ini. Para parpol dan pendukungnya mulai sibuk mencari empati masyarakat dengan berbagai cara. Berharap mendapat suara terbanyak.
Sudah mulai tampak aksi senggol kanan dan kiri, bahkan sampai pindah haluan. Termasuk kampanye hitam yang disebarkan melalui sosial media. Belum lagi aksi politik uang dan politik identitas. Hanya untuk meraih simpati rakyat.
Disaat hiruk pikuknya pemilihan capres dan cawapres Mentri agama Yaqul Cholil mengeluarkan stateman bahwa masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat. Itu disampaikan waktu konferenai pers Kemenag di Jawa Barat. Kompas.com (4/9/2023).
Selanjutnya Mentri agama mengatakan bahwa "Agama seharusnya dapat melindungi kepen tingan umat dan umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat untuk semesta alam bukan rahmatan lil islami".
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa agama itu adalah sesuatu yang negatif, khususnya Islam. Seakan-akan menjadi rival bagi politik dan pemerintahan. Tidak jarang narasi "tolak politisi agama" sering digaung-gaungkan disaat mendekati pilkada atau pemilu.
Kemudian menyoal pernyataan Kemenag tentang Rahmatan lil'alamin bukan rahmatan lil Islam merupakan sindiran yang sangat jelas bagi umat Islam, dengan kata lain jika kaum muslim menegakkan akidah dan taat syariah itu akan membahayakan umat yang lain. Artinya pernyataan tersebut bertentangan dengan makna dari pada ayat tersebut.
Dalam tafsir Al-munir yang dijelaskan oleh Profesor Doktor Wahbah Azuhayli adalah "Tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam, manusia dan jin...(at-tafsir,al-munir,17/142).
Artinya risalah Islam merupakan akidah dan syariah yang menjamin datangnya rahmat bagi semua makhluk. Dan risalah Islam juga akan memberikan perlindungan dan perlakuan adil pada semua manusia baik itu kafir atau muslim.
Malah dalam sistem Islam harta, kehormatan dan jiwa orang kafir akan mendapat perlindungan, sebagaimana umat Islam. Karena mereka termasuk ahludz dzimah yaitu orang kafir yang terikat dengan Negara Khilafah dan akan terjamin keamanannya.
Pemaparan negatif tentang syariah Islam dalam politik dan pemerintahan merupakan salah satu langkah barat untuk menyuburkan islamofobia, mirisnya pernyataan tersebut disampaikan oleh saudara seislam.
Dalam Islam politik disebut siyasah artinya mengatur. Jadi politik dalam Islam merupakan su'unil ummah, yaitu mengurus urusan umat. Maksudnya segala problematika umat diselesaikan sesuai syariah Islam, menurut Al-Qur'an dan as-sunah. Itulah esensi dari pada politik Islam. Ibnu Taimiyah mengatakan " Jika kekuasaan terpisah dari agama, niscaya perkataan manusia akan rusak". Dalam kitab Majmu' al-fatawa, (28/394).
Sesungguhnya menjadi penguasa memiliki tujuan yang luhur dan mulia. Karena merupakan amal shalih. Dan bisa dijadikan wasilah untuk menerapkan syariah Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa: 58 yang artinya,
"Sungguh Allah memberikan kalian amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga (menyuruh kalian) menetapkan hukum Islam diantara manusia agar kalian berlaku adil".
Sejatinya agama dan politik seharusnya tidak bisa dipisahkan karena itu merupakan satu kesatuan. Apalagi terkait politik dan kepemimpinan. Jadi masyarakat harus sadar bahwa faham politik islam itu penting.
Karena dalam memilih pemimpin bukan hanya beragama Islam, tetapi mampu menjadikan kepemimpinan tersebut untuk merapkan syariah Islam secara kaffah sehingga tercipta rahmat bagi seluruh alam. Karena tanpa syariah Islam rahmat Allah SWT tidak akan dirasakan.
Wallahu'alam bishawab.
Muflihatul Chusnia
Aktivis Muslimah
0 Komentar