Topswara.com -- Tidak di ragukan lagi, negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu contoh adalah kekayaan batu bara yag melimpah.
Maka, tidak heran jika banyak perusahaan asing bahkan negara lain yang ingin menjalin kerja sama demi menraup keuntungan. Namun sayang, kerja sama yang dijalankan lewat praktik kapitalisasi sudah tentu hanya akan menguntungkan kalangan tertentu. Dan hakikat sistem kapitalisme adalah ketika ada yang diuntungkan sudah pasti ada juga kalangan yang di rugikan.
Seperti rencana pengembangan proyek PLTU Suralaya. PLTU Suralaya merupakan PLTU terbesar di Asia Tenggara yang memiliki delapan unit pembangkit yang beroperasi. Adanya proyek PLTU, nyatanya membawa dampak buruk bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Seperti dipaparkan oleh Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA) yang berbasis di Helsinki mengatakan pada Selasa (12/9) bahwa kompleks PLTU Suralaya memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas udara. Udara yang tercemar di wilayah tersebut juga mengakibatkan biaya kesehatan tahunan mencapai lebih dari $ 1 miliar. Dilansir dari (www.voaindonesia.com) (14/9/2023).
Akibat dari limbah beracun PLTU yang mengancam kesehatan dan lingkungan, membuat masyarakat Banten mengecam Bank Dunia, karena inilai mendukung proyek Batu Bara Jawa 9-10. Pada 14 September, 2023 masyarakat Banten resmi mengadukan Grup Bank Dunia ke Compliance Advisor Ombudsman (CAO) karena memberikan pembiayaan secara tidak langsung untuk dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bata baru di Indonesia.
Tidak hanya karena itu, PLTU baru Jawa 9 dan 10 diperkirakan akan menyebabkab ribuan kematian dini dan menyumbang lebih dari 250 juta metric ton CO2 ke atmosfer. (trendasia.org) pada Kamis (14/9/2023).
Dampak buruk dari proyek PLTU Suralaya adalah bukti nyata buruknya pembangunan ala kapitalisme. Fakta di atas hanya satu dari banyaknya pembangunan yang hanya menguntungkan para oligarki.
Dari pembangunan yang dijalankan dengan sistem kapitalis kerap memunculkan hal buruk yang berimbas pada masyarakat. Seperti penggusuran secara paksa tanpa kompensasi yang memdai hanya untuk memuluskan keberlangsungan proyek, dampak pencemaran udara, serta bencana lainnya yang berasal dari pelanggaran-pelanggaran perjanjian yang telah di buat sejak awal.
Asas kapitalisme sendiri adalah bagaimana cara memperoleh keuntngan sebesar-besarnya, tanpa memikirkan resiko yang timbul setelahnya. Pandangan mereka hanya fokus pada tujuan yang mereka kehendaki.
Dari pembangunan PLTU sudah pasti akan membutuhkan dana yang tidak sedikit, dengan begitu pembangunan tersebut akan menarik para pemodal untuk bisa berinvestasi dalam proyek tersebut.
Walhasil, PLTU yang notabene adalah sumber daya alam milik negara yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat hanya dijadikan praktik komersialisasi oleh para pemilik modal.
Hal ini sudah tentu menyengsarakan rakyat, karena bukannya ikut merasakan keuntungan dari adanya proyek tersebut, malah hanya menangung imbas berupa pencemaran lingkungan, serta imbas dari praktik komersialisasi itu sendiri.
Sejatiya, ini adalah salah satu tugas negara dalam mengontrol jalannya sebuah proyek yang berdiri di suatu wilayah negara tersebut. Tugas negara adalah mengatur terealisasikannya pendistribusian yang merata.
Negara seharusnya mampu menganalisis kebutuhan masyarakat di tiap daerah, sehingga tidak harus memaksakan pembangunan pada wilayah yang tidak terlalu membutuhkan.
Sebagaimana dalam Islam yang menyediakan infrastruktur yang memadai bagi masyarakatnya, serta pengelolaan dari segi pengelolaan yang bebas dari praktik kapitalisasi sehingga menutup kemungkinan adanya kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat.
Dalam Islam proses pendistribusian SDA juga dilakukan secara adil dan tidak mubazir, karena kebutuhan tersebut dialokasikan pada daerah-daerah yang membutuhkan.
Sistem pembangunan ala Islam juga dijalankan hanya untuk kesejahteraan masyarakat semata, negara tidak meraup keuntungan sedikitpun, karena dalam Islam negara tidak lain adalah pelayan rakyat.
Tidak dibenarkan adanya praktik jual beli antara masyarakat dengan negara, yang ada adalah negara mengatur segala kebijakan serta mengelola seluruh ekayaan alam untuk memenuhi keutuhan masyarakat.
Dengan penerapan sistem Islam yang kaffah, bukan tidak mungkin kesejahteraan itu mampu terwujud, karena Islam mengatur segala aspek kehidupan, baik individu maupun negara.
Dengan penerapan Islam dalam bernegara kebutuhan masyarakat akan dengan mudah terpenuhi, serta masyarakat jauh dari kesengsaraan karena Islam bersandar pada hukum Allah yang sempurna jauh dari kecacatan. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan terjamin ketika Islam diterapkan.
Oleh: Olga Febrina
Pegiat Literasi dan Aktivis Dakwah
0 Komentar