Topswara.com -- Negara berkembang dikawasan Asia Pasifik diperkirakan mengalami kemiskinan ekstrem yakni 155,2 atau 3,9 persen dari populasi kawasan tersebut.
Hal itu dipicu meningkatnya krisis biaya hidup imbas lonjakan inflasi yang terjadi tahun lalu. Masalah juga dipicu penyebaran pandemi covid dalam 3 tahun belakangan ini. Bank Pembangunan Asia (ADB). detiknews, 25/8/2023 CNN-INDONESIA.
Dikatakan kemiskinan ekstrem itu jika pendapatan kurang dari US$2,15 per hari.
Definisi Masyarakat miskin menurut ADB. Namun miris ditengah tingginya angka kemiskinan ini justru ada kenaikan UHNW (Ultra High Net Worth) atau kelompok yang memiliki kekayaan US$30 juta atau lebih, UHNW mengalami pertumbuhan substansial hampir 51persen selama 2017-2022 di Asia pasifik.
Nampak jelas jurang pemisah antara simiskin dan sikaya, bisa dilihat saat pandemi si kaya bisa menguasai pasar dengan uang yang dimilikinya sementara yang bermodal sedikit mengalami gulung tikar terlebih menghadapi inflasi.
Masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena harga begitu fluktuatif. Kesenjangan serta ketimpangan ekonomi ini merupakan hasil penerapan sistem ekonomi kapitalisme.
Dalam kapitalisme individu diberi kebebasan dalam kepemilikan. Misalkan tambang minyak merupakan kepemilikan umum yang harusnya dikelola oleh negara dan hasilnya dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat. Namun, tidak dalam kapitalisme, kepemilikan umum tersebut bisa dikuasai oleh swasta bahkan individu.
Akibatnya harta hanya berputar pada sedikit orang yang memiliki kapital tinggi. Sementara mereka yang tidak memiliki kapital menjadi lemah dan terpuruk dalam kemiskinan.
Kapitalisme juga menjadikan negara abai mengurus rakyatnya, terbukti dengan terus menaikkan harga BBM berimbas naiknya harga kebutuhan pokok, naik pula fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Berbeda dengan sistem Islam yang berlandaskan aqidah Islam. Dalam Islam individu-individunya dididik untuk menjadi individu yang bertakwa kepada Allah.
Termasuk juga seorang pemimpin atau khalifah adalah individu yang bertakwa yang menyadari bahwa dipundaknya ada tanggung jawab besar untuk meri'ayah rakyatnya. Sehingga pemimpin dalam Islam akan berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan supaya tidak menzalimi rakyat.
Sebagaimana dalam hadist Bukhari
Rasulullah SAW bersabda :
Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyatnya dia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya tersebut.
Salah satunya terkait aturan dalam hal kepemilikan, dalam sistem islam kepemilikan diabagi atas tiga yakni, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.
Sehingga antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya tidak akan bertukar tempat karena sudah ada dalil yang pasti, juga adanya saling koreksi jika ada pelanggaran hukum syarà k
Semisal kepemilikan umum yang terkait hajat hidup orang banyak maka sama sekali tidak boleh dimiliki oleh individu, kepemilikan negara tidak boleh dijual kepada asing sementara hasilnya dinikmati para pejabat demikian seterusnya. Khalifah juga mengatur distribusi harta agar sampai ketangan rakyat sesuai dengan posnya masing-masing.
Dengan penerapan hukum Islam tersebut InsyaAllah masalah kemiskinan akan teratasi secara tuntas serta dijamin tidak akan ada lagi yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.
Wallahu A'lamu Bishawab
Dewi Khoirul
Aktivis Muslimah
0 Komentar