Topswara.com -- Berita yang dilansir dari laman detiknews.com mengenai peringatan hari UMKM dengan tema "Transformasi UMKM Masa Depan." Peringatan ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan dan memperkuat UMKM sebagai salah satu pilar penggerak roda perekonomian bangsa.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk pelaku UMKM yaitu kemudahan akses dalam permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) plafon sampai dengan 500 juta. (detik.com)
Anggapan jargon UMKM sebagai solusi dari permasalahan ekonomi rakyat tersebut, seolah sukses terlaksana. Namun pada faktanya, UMKM hanya menghasilkan banyak rantai produksi, yang berdampak pada keuntungan para penguasa saja.
UMKM bukan suatu kebijakan yang membuat rakyat bertambah ekonominya. Sebuah ironi, rakyat sendiri makin dituntut untuk mandiri. Kasus kemiskinan pun masih merajalela, faktor penyebabnya lagi-lagi seputar lapangan pekerjaan yang terbatas, tingkat pendidikan rendah, harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, hingga keterbatasan akses terhadap modal untuk memulai menjadi pelaku UMKM itu sendiri.
Sama hal nya pernyataan dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengakui ketidak berpihakan pemerintah kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Bahlil mengatakan hal tersebut berdasarkan pengalamannya yang pernah menjadi pelaku UMKM. Di mana pada saat itu untuk mencari tambahan modal dan membuat izin dipersulit. (CNN.indonesia.com 10/8).
Hal tersebut terjadi karena sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan saat ini menitikberatkan pada penguasa yang memiliki modal besar, yang dapat dimanfaatkan untuk meraih laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya.
Sebagaimana tujuan hidup dalam sistem sekulerisme dan kapitalisme hanya memikirkan kebahagiaan, kesejahteraan para penguasa dan pengusaha. Kebijakan ekonomi kapitalis yang fokus pada kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang tidak mampu tersebut, cenderung bergerak pada ketidakseimbangan terhadap pengelolaan dan penguasaan aset serta sumber daya alam.
Pemerintah hanya sebagai regulator yang mewadahi para oligarki untuk semakin menjajah rakyat pribumi sendiri. Pada akhirnya rakyat selalu gigit jari menerima keadaan saat ini.
Saat ini solusi terbaik adalah dengan menghilangkan kezaliman dan ketidakadilan yang telah terjadi. Dengan cara menerapkan sistem Islam secara kaffah. Solusi tunggal penerapan syariah Islam kaffah dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara ini akan berlaku juga pada penerapan ekonomi Islam sebagai solusi mutlak.
Dalam sistem ekonomi Islam memiliki tujuan utama yaitu memberantas kemiskinan rakyat, dengan cara memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, menciptakan peluang bagi seluruh individu dalam kegiatan ekonomi. Sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara.
Dalam sistem ekonomi Islam negara bertanggung jawab untuk mengalokasikan SDA. Pemerintah akan berperan sebagai pengatur dan pemelihara segala urusan dan kemaslahatan rakyat. Islam menjadikan kesejahteraan bukan hanya milik segelintir orang (pemilik modal), tapi milik seluruh rakyatnya.
Karena kesejahteraan dalam konsep Islam adalah bentuk tanggung jawab negara. Seperti hadis berikut, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan ra.
Wallahualam bissawab
Oleh: Eni Apriani
Aktivis Muslimah
0 Komentar