Topswara.com -- Dilansir dari CNBC Indonesia (31/8/2023) PT Pertamina (Persero) resmi menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis non subsidi mulai 1 September 2023 ini. Setidaknya terdapat empat jenis BBM yang mengalami kenaikan harga diantaranya yakni, RON 92 Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.
Sebagai contoh harga BBM non subsidi Pertamina di DKI Jakarta: Misal, harga BBM RON 92 atau Pertamax mulai 1 September menjadi Rp 13.300 per liter atau naik dari yang sebelumnya Agustus Rp 12.400 per liter.
Meski yang naik BBM non subsidi, tetap saja kebijakan ini memberatkan rakyat yang menggunakan kendaraan pribadi.
BBM adalah salah satu kebutuhan pokok yang seharusnya disediakan dengan murah atau bahkan gratis. Namun hal ini tidak mungkin terwujud ketika negara menjalankan sistem kapitalisme
Sungguh, kezaliman demi kezaliman yang muncul jika menggunakan aturan buatan manusia. Segala tipu daya dan keserakahan akan harta dunia pasti akan selalu ada. Ini tentu sangat berbeda dengan aturan Islam yang bersumber dari Allah Taala, yang tersebab hal itu sesuai fitrah manusia dan mustahil menzaliminya.
Pengelolaan harta negara dalam Islam terselenggara melalui sistem ekonomi Islam. Sistem ini tidak berlandaskan kemanfaatan sebagaimana kapitalisme, melainkan dengan prinsip pemenuhan individu per individu . Negara jelas sangat lalai dan zalim ketika tidak menggunakan prinsip ini.
Oleh karenanya, negara harus memiliki data yang benar mengenai kondisi ekonomi rakyatnya. Jumlah orang miskin, golongan ekonomi menengah ke bawah dan menengah ke atas, serta orang kaya, adalah data riil, bukan data bodong.
Dengan adanya data riil, penyaluran harta negara juga tepat sasaran. Namun, pada saat yang sama, sektor-sektor vital kehidupan rakyat (pendidikan, kesehatan) ditanggung negara.
Negara Islam juga berpegang pada prinsip bahwa menipu rakyat adalah tindakan haram. Dalam Islam, sumber APBN negara sangat banyak dan beragam. Sebisa mungkin negara justru berupaya memberikan harta kepada rakyat ketika individu rakyat tersebut sama sekali tidak memiliki sanak saudara yang berkewajiban menanggung nafkahnya. Pemberian harta oleh negara bisa berupa harta (uang) maupun tanah untuk dikelola.
Sudah sangat jelas, kebijakan kenaikan harga BBM adalah wujud pragmatisme hakiki yang membuat rakyat makin lelah . Padahal, beban hidup rakyat sebelum kenaikan harga BBM juga sudah berat.
Beragam pajak dan pungutan, sudah sejak lama mengancam kocek mereka. Sektor-sektor vital yang sangat rakyat butuhkan, semua harus bayar sendiri. Meski ada bermacam kartu sakti, persyaratan yang ditetapkan untuk memperolehnya juga penuh kesulitan.
Walhasil, persoalan menyalurkan bansos ternyata sekadar kamuflase inflasi akibat kenaikan harga BBM. Ini adalah tindakan menipu rakyat karena sama saja rakyat diberi subsidi silang yang sejatinya berasal dari kantong sesama rakyat, bukan dari negara.
Negara (sekular), dalam hal ini, seolah hadir sebagai pahlawan, tetapi sebenarnya turut memanfaatkan dana masuk hasil penjualan BBM. Di sisi lain, negara tidak mampu menjamin dana hasil penjualan BBM yang sudah naik harga itu aman dari korupsi.
Wallahu alam bishawab.
Oleh: Eva Lingga Jalal
Aktivis Muslimah
0 Komentar