Topswara.com -- Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat penting, mengingat banyak sekali rakyat yang memiliki kendaraan pribadi maupun adanya kendaraan umum seperti angkutan umum dan bus lokal.
Namun dengan banyak nya pemilik kendaraan di Indonesia bukan berarti bahan bakar kendaraan menjadi murah atau gratis. Justru di sistem kapitalisme hari ini, kondisi masyarakat menjadi sasaran empuk para pemilik modal.
Dilansir dari Katadata.co.id bahwasanya Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Indonesia mulai 1 September 2023.
Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak pernah berkeinginan membela hak rakyat, meskipun tagline nya adalah mewakili aspirasi rakyat. Kenaikan BBM tentunya menjadi keresahan bagi rakyat Indonesia. Padahal SDA di Indonesia sangat melimpah, terutama pada sektor pertambangan dan minyak bumi.
Dengan potensi yang luar biasa ini bukan nya membuat rakyat sejahtera tetapi justru makin menderita karena banyaknya utang yang dibebankan negara kepada rakyat hingga harus menelan pahitnya kenaikan harga BBM ini.
Seperti inilah realitas di negeri yang katanya menjunjung tinggi eemokrasi dan berpihak pada rakyat. Nyata nya pemerintah terus menerus menjadi pelayan para pemilik modal dari asing dan aseng. Rakyat pun makin tercekik tanpa merasakan rasanya terbebas dari lilitan utang pajak serta mahal nya kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidup masyarakat.
Bahkan demi kepentingan para investor asing, pemerintah saat ini rela untuk bentrok dengan masyarakat daripada memihak rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan sebagaimana mestinya.
Sehingga dalam sistem kapitalisme hari ini tidak ada sedikitpun kebijakan pemerintah yang menguntungkan masyarakat. Masyarakat hanya menjadi objek percobaan dan pundi-pundi uang untuk kepuasan penguasa.
Keadilan yang dijunjung tinggi oleh negeri justru dikhianati oleh para penguasa hingga saat ini. Telah jelas betapa bobrok dan hancurnya tatanan masyarakat dalam sistem kapitalisme hari ini.
Realitas seperti ini tidak akan pernah terjadi jika sistem yang diterapkan adalah sistem Islam. Sebab dalam Islam, segala bentuk sumber daya alam merupakan kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki oleh personal.
Wajib hukumnya sumber daya alam dikelola oleh negara dan didistribusikan pada rakyat secara gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Islam juga mengatur bahwa para pemimpin negeri tidak boleh berpihak pada asing dan menyampingkan urusan rakyat.
Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:
المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ و النار
Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu , air, padang rumput (hutan), air, dan api (energi).
(HR Abu Dawud dan Ahmad).
Berdasarkan hadis tersebut dapat kita pahami bahwasanya sumber daya alam merupakan harta kepemilikan umum, yang sudah seharusnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat, serta dikelola secara mandiri oleh negara tanpa campur tangan para investor asing.
Dalam Islam juga diatur pengelolaan keuangan negara dalam bentuk baitul maal, dimana kas negara berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam, harta rampasan perang, hingga pemungutan jizyah dari kafir dzimmi yang tinggal di dalam daulah Islam.
Pemimpin dalam Islam juga memiliki tanggung jawab besar, sebuah amanah dari rakyat untuk mengurusi urusan umat serta membuat rakyat sejahtera dengan menjamin setiap kebutuhan baik jasmani maupun menjaga akidah rakyatnya agar senantiasa menjalankan syariat Islam.
Oleh karena itu, sudah menjadi sebuah kerinduan dari umat akan penerapan sistem Islam. Dimana kerusakan dan kesusahan sudah merajalela akibat diterapkannya hukum dan sistem buatan manusia yang penuh dengan hawa nafsu dan jauh dari aturan Allah SWT sebagai pencipta.
Wallahu a'lam []
Oleh: Najmatun Nayyar Alhumaira
Aktivis Mahasiswa
0 Komentar