Topswara.com -- Bupati Hengky Kurniawan merencanakan pembangunan Patung Soekarno dibarengi Kota Mandiri yang akan dibangun di kawasan Perkebunan Walini, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dengan anggaran yang digelontorkan sekitar Rp10 triliun lebih.
Menurutnya, nominal investasi tersebut bukan hanya untuk pembangunan Patung Soekarno, namun juga akumulasi investasi pembangunan perumahan, perkantoran, dan pusat bisnis.
Tetapi, sejumlah warganet, kiai dan pakar tata kota mengkritik rencana itu karena dianggap tidak ada urgensinya. Pakar tata kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Denny Zulkaidi, sebagaimana yang diberitakan BBC News Indonesia, Jumat (18/08/2023), mempertanyakan urgensi pembangunan patung raksasa Soekarno.
Menurutnya, untuk menjadi Kota Mandiri hal pertama yang harus diperhatikan adalah keberadaan lapangan pekerjaan, agar menghidupkan kawasan tersebut. Setelah itu, baru membangun perumahan. "Kalau patung makan biaya, apa manfaatnya? Untuk selfie aja? Saya tidak menganggap patung akan jadi daya tarik utama," jelasnya.
Adapun, Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) KH Athian Ali mendesak pemerintah untuk menggagalkan pembangunan patung tersebut. "Dipertimbangkan lagilah, dan kalau menurut saya gagalkan saja rencana itu. Apa sih kepentingannya? Sehingga orang-orang banyak menduga-duga, apa ini kepentingannya bukan politik? Apakah untuk politik kita harus menghancurkan perasaan umat Islam," kata Kiai Athian Ali kepada Republika pada Rabu (23/08/2023).
Demi menghabiskan dana, dianggarkanlah semena-mena, padahal masih banyak rakyat yang perlu dipenuhi hajatnya. Sandang, pangan dan papan seolah-olah menjadi kewajiban mandiri. Maka tidak heran bila pemerintah melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai pelayan rakyat.
Padahal, apa urgensi pembangunan patung-patung besar sampai setinggi 100 meter, jikalau tidak dapat memenuhi kebutuhan rakyat? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu sering muncul di benak orang-orang yang berpikir, akan tetapi tidak dengan yang membuat kebijakan, berpikir hanya sekadar untung dan rugi saja, sedangkan standar halal dan haram bukan lagi tolak ukurnya.
Dilihat dari urgensinya, pembangunan infrastruktur jelas bukanlah suatu perkara yang darurat, bahkan seringkali tidak dibutuhkan masyarakat. Sementara ada yang lebih darurat, yakni kemiskinan dan kelaparan.
Hal tersebut jika tidak dipenuhi, akan mengancam nyawa. Namun, ternyata di negeri ini nyawa bukanlah prioritas. Itulah bukti ketidakpedulian negara yang menganut sistem kapitalisme, baginya yang terpenting adalah memperbanyak materi sebagai pertimbangan dan menjauhkan semuanya dari asas Islam. Akibatnya, secara terstruktur masyarakat telah dimiskinkan oleh sistem tersebut.
Pemerintah semestinya mampu membedakan urgensitas rencana yang dibuat, bukan hanya dilihat dari keuntungannya saja tetapi yang dipakai adalah standar Islam yakni prioritas pemerintah adalah upaya terpenuhinya kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat melalui proyek-proyek ekonomi produktif, bukan dengan pembangunan infrastruktur yang bisa dinikmati segelintir orang saja.
Dalam sistem Islam, sang khalifah senantiasa memastikan kesejahteraan umat manusia, karena lebih penting dan utama dibandingkan pembangunan infrastruktur.
Anggaran benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran karena memiliki sistem administrasi yang baik.
Sistem administrasi yang rapi dan baik, negara dapat lebih proaktif melayani rakyatnya. Hasilnya, pungutan dan pembagian zakat serta bantuan pada masa kekhalifahan sesudahnya, berjalan lancar dan tepat sasaran.[]
Oleh: Siti Sri Fitriani
Aktivis Muslimah
0 Komentar