Topswara.com -- Kabar terbaru datang dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang mengancam akan mengurangi tagihan hingga penyetopan pembelian minyak goreng. Penyebabnya karena pemerintah tidak kunjung membayar hutang sebesar Rp 344 miliar dari hasil pengadaan minyak goreng melalui program satu harga pada 2022 lalu.
Utang tersebut menjadi ada sebab terdapat selisih harga minyak goreng yang dijual di toko-toko ritel. Selisih harga inilah yang seharusnya dibayar pemerintah namun hingga kini belum terbayar dan masih menjadi pembahasan. (finance.detik.com/Jumat, 25 Agustus 2023, 15:39 WIB)
Minyak goreng merupakan salah satu dari kebutuhan pokok masyarakat. Dengannya hadir berbagai menu masakan untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Dari makanan yang sederhana seperti tempe dan tahu, ataupun yang agak mahal seperti telur dan ayam tidak lepas dari aktivitas goreng-gorengan yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat memang dengan cara digoreng.
Kebutuhan akan minyak goreng ini tentu menjadi tugas pemerintah untuk menyediakannya di pasar-pasar maupun di toko-toko agar memudahkan dalam pendistribusian. Dan seharusnya juga kemudahan dalam pembelian dengan harga yang murah meriah sehingga seluruh lapisan masyarakat mampu membelinya.
Sebab, jika barang terdistribusi ke seluruh wilayah namun harga yang tertera terlampau mahal, tentu tidak semua orang mampu membelinya. Bahkan sebagian dari mereka harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat membelinya. Barang kebutuhan pokok apapun itu, termasuk minyak goreng.
Hal-hal berkaitan dengan hajat hidup orang banyak haruslah dikelola oleh negara. Kemudian hasil pengelolaan tersebut dikembalikan kepada rakyat dengan harga semurah-murahnya bahkan gratis.
Sehingga seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan mudah. Oleh karena itu, bahan-bahan dasar untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti sawit atau kelapa sebagai bahan baku membuat minyak goreng tidak boleh dikuasai oleh swasta.
Apalagi hingga menjadikan negara tidak mampu berkutik dalam mengatur pengelolaan bahan baku tersebut sebab terlalu berkuasanya pengusaha.
Sistem kapitalisme yang sedang diterapkan negeri ini, menjadikan para pengusaha seperti raja. Sebab merekalah kapital yaitu pemilik modal yang dengan semakin banyaknya modal yang dimiliki maka semakin tinggi kedudukannya di dalam negeri ini.
Bahkan pengusaha ritel mampu memberikan ancaman yang terkait dengan hajat masyarakat. Selain dari pada itu, di atas pengusaha ritel masih ada pengusaha yang lebih besar lagi, yaitu pengusaha di sektor produksi. Mereka yang saat ini menguasai bahan bakunya.
Mereka pula yang mengendalikan naik turun harga jual produknya. Jika para produsen menaikkan harga jual produk, kemudian pengusaha ritel sebagai pembeli produk tersebut sudah pasti akan menaikkan harga juga, sehingga harga yang sampai ke konsumen (masyarakat) jatuhnya akan lebih mahal lagi.
Sementara diantara penguasa negeri sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan para pengusaha besar berkaitan dengan lahan serta bahan baku dikelola penuh oleh para pengusaha.
Walhasil negara akan begitu sulit mengendalikan harga yang beredar di pasaran dan terjadilah hutang yang besar demi menekan harga tersebut. Pada akhirnya negara yang dikendalikan oleh para pengusaha besar para kapital dan masyarakat yang menanggung bebannya.
Aturan yang begitu menyengsarakan rakyat ini sudah seharusnya tidak digunakan lagi. Masyarakat membutuhkan aturan kehidupan yang memberikan rasa aman, nyaman, dan sejahtera. Bonus keberkahan hidup pula.
Dalam Islam sajalah yang mampu mewujudkan mimpi itu. Sebab Islam adalah aturan yang berasal pencipta manusia yang mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Dalam Islam, negara memiliki kendali atas pengaturan hajat hidup masyarakat.
Negara wajib memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Masyarakat dipermudah dalam memenuhi kebutuhannya, baik distribusi maupun harga. Semua terjangkau dengan mudah dan murah.
Sebab dalam Islam pemimpin negeri bagaikan perisai bagi rakyat dimana rakyat berlindung di belakangnya, juga bagaikan penggembala yang menggembalakan ternaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya.
Wallahua'lambishshawab.
Oleh: Illiyun Novifana, SSI.
Aktivis Dakwah
0 Komentar