Topswara.com -- Pembangunan patung Soekarno menuai beragam kritikan di tengah masyarakat. Bagaimana tidak, patung yang katanya dibangun dari investasi pihak luar negeri tersebut dianggap tak sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini.
Pembangunan Patung, Menunjukkan Minimnya Empati
Pembangunan patung Soekarno ditolak mentah-mentah oleh warga Jawa Barat. Salah satunya tolakan dari Forum Ulama dan Tokoh Advokat (FUTA) Jawa Barat yang menggelar aksinya di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (25/8/2023).
Rencananya, pemerintah akan membangun patung tersebut di Kota Bogor dan kawasan Walini, Cikalongwetan, Bandung Barat (detiknews.com, 25/8/2023). Dalam aksinya FUTA menyebutkan bahwa pembangunan patung Soekarno tak sesuai dengan syariat Islam. Tak hanya itu, pembangunan ini pun tak sesuai dengan aspirasi kepentingan warga Jawa Barat.
Tak tanggung-tanggung, dana yang digelontorkan pun besarannya fantastis. Kisarannya sekitar Rp 10-20 Trilliun. Bukan sekedar patung, di sekitar patung Soekarno pun akan dibangun pengembangan kota wisata, perkantoran, pemukiman dan Kota Mandiri Asia Afrika (tempo.co, 22/8/2023).
Ridwan Kamil mengungkapkan anggaran yang digunakan berasal dari inisiatif masyarakat yang dikoordinir oleh Yayasan Putra Nasional Indonesia dan tidak menggunakan dana pemerintah (tempo.co, 22/8/2023).
Walaupun tidak menggunakan dana pemerintah, masyarakat menilik ada sesuatu yang tak wajar. Dana sebanyak itu hanya untuk pembangunan patung dan kawasan yang berkaitan dengannya. Bupati Bandung, Hengky Kurniawan mengungkapkan dana tersebut tak hanya untuk patung, namun juga untuk pembangunan perkantoran, pusat bisnis dan pemukiman terintegrasi (tempo.co, 22/8/2023).
Pembangunan patung Soekarno hanya salah satu bentuk keegoisan yang menunjukkan minimnya empati negara terhadap keadaan rakyat. Rakyat yang masih dilanda kemiskinan, stunting, kelaparan dan masalah sistemik lainnya, dilupakan begitu saja. Pemerintah menetapkan kebijakan di luar kewajaran.
Infrastruktur yang megah terus dibangun demi mengokohkan kekuasaan dan hegemoninya. Segala bentuk kekuasaan rezim dan pemikirannya senantiasa diusahakan untuk legasi (warisan) agar bisa terus dikenang. Demi ambisi kekuasaannya, rezim ini "memaksa" agar patung beserta arsitekturnya tetap dibangun. Tak peduli dengan pendapat rakyat yang mayoritas menentang kebijakan yang ditetapkan.
Tentu saja, keuntungan dari kebijakan ini hanya ditujukan pada kalangan tertentu saja. Aroma nasionalis berhembus kuat. Seolah meniadakan peran kaum muslim yang sebetulnya sangat berperan dalam perang kemerdekaan. Semua fenomena ini menunjukkan arah yang jelas, keuntungan pembangunan patung akan menguatkan memori rakyat tentang para tokoh nasionalis.
Dan jelas-jelas mengesampingkan para tokoh Islam saat itu. Tokoh nasionalis yang begitu disanjung, bukan tidak mungkin akan menguatkan opini umum tentang rasa nasionalisme dan menguntungkan partai-partai pendukungnya. Boleh jadi, ini pun upaya partai untuk "mencuri" suara masyarakat, yang mayoritas muslim, agar suaranya diarahkan ke partai-partai nasional saat kontestasi mendatang.
Inilah kebijakan ala kapitalisme sekuleristik. Kebijakan hanya berpijak pada keuntungan dan pencapaian kekuasaan. Tanpa mempedulikan pengurusan rakyat yang lebih urgent dari segala bentuk urusan.
Sungguh, setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban atas kepengurusan rakyatnya. Barangsiapa yang amanah, maka pemimpin inilah yang berhak mendapat surga. Seperti yang jelas tertuang dalam sabda Rasullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim.
Menyoal tentang pembangunan patung sang proklamator, tentu saja, kebijakan ini adalah bentuk pengkhianatan kepemimpinan negara terhadap urusan rakyat. Sama sekali tak ada unsur urgenitasnya dalam pengurusan rakyat.
Bahkan bisa dikatakan bahwa proyek ini hanyalah proyek mubadzir yang tidak manusiawi. Tidak semestinya kebijakan ini diketok palu. Karena jelas menyakiti rakyat yang masih terus dirundung kesulitan hidup. Untuk makan saja masih kesulitan. Apalagi kebutuhan lainnya. Hal ini karena negara abai atas tanggung jawabnya pada rakyat.
Sistem Ekonomi Islam, Mengurusi Rakyat dengan Amanah
Sistem ekonomi yang berbasis pada syariat Islam menjadikan nyawa rakyat adalah penjagaan yang urgent dan utama. Setiap kebutuhannya wajib dipenuhi negara. Konsep tersebut digambarkan dengan jelas oleh Syaikh Abdurrahman al Maliki, As Siyasah Al Iqtishodiyyah.
Kebijakan ekonomi dalam Islam adalah penjaminan atas seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyat secara menyeluruh. Negara pun dimungkinkan untuk memenuhi setiap kebutuhan sesuai standar hidup yang ada dalam kehidupan masyarakat.
Kebijakan yang ditetapkan negara tak hanya sekedar ilusi atau lip service. Tetapi benar-benar direalisasikan demi mencapai kesejahteraan rakyat secara utuh dan menyeluruh. Kesejahteraan dalam Islam pun tak hanya dihitung berdasarkan sampel atau pemetaan.
Namun berdasarkan terpenuhinya kebutuhan hidup per individu. Jika satu kebutuhan individu terabaikan, ancaman bagi seorang pemimpin adalah neraka.
Sistem ekonomi Islam-lah satu-satunya sistem yang amanah mengurusi kebutuhan rakyat. Sistem Islam dalam wadah institusi khilafah. Dengannya rakyat sejahtera. Jauh dari derita. Rahmat Allah SWT. pun tercurah untuk seluruh alam dan makhluk di dalamnya.
Wallahu a'lam bisshawwab.
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
0 Komentar