Topswara.com -- Lebih dari sebulan hujan tidak turun di sebagian, bahkan hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mengakibatkan banyak daerah kekurangan sumber air untuk kegiatan sanitasi dan juga kegiatan pertanian.
Berbagai daerah di Indonesia banyak yang menunda untuk menanam padi dikarenakan kemarau panjang. Situasi ini juga berdampak pada menurunnya jumlah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Terutama bahan makanan pokok yang bergantung pada air untuk bertahan hidup.
Seperti tanaman palawaija, sayur serta buah-buahan. Tidak hanya tanaman saja yang kekurangan air, masyarakat di sebagian daerah banyak yang mengeluhkan kekurangan sumber air bersih. Bahkan air yang ada di sungai-sungai mulai menyusut dan mengering.
Kasus kekurangan air bersih ini dialami oleh warga di Desa Binangung Kota Banjar, Jawa Berat. Mereka mengaku bahwa kesulitan memperoleh air bersih serta air sumur yang dimiliki warga tidak bisa digunakan untuk minum karena rasanya asin. Apalagi tidak ada pasokan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom. (Tvonenews.com, 07/08/2023).
Tidak hanya masalah kekurangan air di kota Banjar, di kabupaten Bogor juga mengalami krisis air bersih karena kemarau. Dampaknya berpengaruh pada kesehatan warga yakni sebagian diantara mereka mengalami diare. Hal ini diungkapkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor yang mencatat tren penyakit diare mulai meningkat.
Pemerintahpun tidak tinggal diam menyikapi hal tersebut. Berdasarkan prediksi Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) musim kemarau tahun ini telah berlangsung sejak bulan Maret dan titik puncaknya pada bulan Agustus – September 2023.
Sehingga melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat langkah prioritas untuk menanggulangi kebutuhan air bersih konsumsi masyarakat. Jarot Widyoko selaku Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementrian PUPR mengatakan bahwa langkah antisipasi kekeringan pada musim kemarau tahun ini diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih konsumsi masyarakat, baru setelah itu duntuk irigasi lahan pertanian. (pu.go.id, 8/8/2023).
Memang benar banyak wilayah di Indonesia ini yang mengalami kekurangan air bersih untuk konsumsi rumah tangga sehari-hari. Sehingga pemerintah lebih mengutamakan pemenuhan air bersih untuk konsumsi dibandingkan untuk lahan pertanian.
Tetapi apakah langkah tersebut sudah berdampak pada kehidupan masyarakat. Meski di beberapa daerah sudah ada upaya bantuan air bersih, namun sejatinya upaya tersebut belum maksimal, apalagi mengingat sudah banyak lahan yang mengalami kekeringan parah.
Padahal ada beberapa kondisi kontradiksi dalam kekeringan air ini yakni melimpahnya air kemasan yang dijual di jalan-jalan, komersialisasi sumber daya Air, banyaknya air laut yang bisa diolah menjadi air bersih, penguasaan teknologi pengolahan air.
Dan Indonesia termasuk negara dengan sumber air yang melimpah karena termasuk negara maritim dan mempunyai garis pantai yang Panjang. Dengan adanya kondisi seperti ini harusnya pemerintah tidak memilih dan memilah masalah dan solusi yang harusnya diselesaikan dengan tuntas.
Air kemasan yang notabene berlimpah di pasaran seharusnya dapat dimiliki dan dinikmati warga negara secara gratis, tanpa dipungut sepeserpun. Jangan hanya, sumber air bersih tersebut dapat dikuasi korporasi yang hanya memberikan keuntungan pada segelintir orang saja. Sehingga kekeringan dan kekurangan air bersih di daerah-daerah menjadi masalah baru tanpa adanya solusi tuntas.
Padahal jika ditilik kebelakang, Indonesia bukanlah negara dengan memiliki satu musim saja, yakni musim penghujan. Musim kemarau di Indonesia nyatanya juga berlangsung cukup lama, dan dampaknya juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
Dengan masalah kekeringan yang timbul setiap tahunnya, maka harusnya pemerintah sudah memiliki solusi tuntas, bukan hanya memberikan solusi sementara. Dan ketika bencana datang kembali maka, pemerintah akan mencari solusi baru lagi. Sehingga masalah yang berlangsung bertahun-tahun lamanya tidak akan punya titik terang.
Keadilan sosial untuk masyarakat nyatanya tak sesuai fakta. Keadailan hanya dimiliki oleh korporasi yang bermodal tinggi, sehingga bisa membeli sumber daya dengan cara tersembunyi. Dampaknyapun sangat membuat masyarakat sengsara.
Maka dari itu, lebih baik kita tinggalkan sistem yang hanya menguntungkan korporasi tersebut dengan menggunakan sistem yang dibuat oleh pencipta manusia yakni Allah SWT.
Islam adalah agama yang paripurna nan sempurna sehingga tidak ada suatu masalah yang tak memiliki solusi baginya. Dalam Islam air termasuk sumber daya alam yang harus dinikmati oleh setiap individu. Hal tersebut terdapat pada hadist yang berbunyi.
Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api. (HR Ibnu Majah).
Maka negara harus bisa mengelola sumber daya air dengan sangat baik, sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat tak terkecuali.
Negara akan menguasai sumber mata air yang ada di seluruh negara dan diolah dengan baik dan hasilnya akan dinikmati oleh warganya. Kemudian negara dengan sistem Islam juga akan melakukan mitigasi menyeluruh terhadap bahaya kekeringan dengan langkah tindak lanjut agar rakyat tidak terancam berbagai bahaya.
Mendatangkan para ahli yang mampu bekerja untuk mengembangkan riset-riset seputar sumber daya alam terutama air dan juga membiayai seluruh kegiatanyaa. Juga mendatangkan teknologi yang canggih untuk mendukung riset tersebut. Sehingga solusi tuntas yang akan didapatkan dari permasalahan air ini.
Kemudian pemerintah juga mengawasi tindakan-tindakan yang berpeluang untuk merusak lingkungan. Yang akan berdampak pada buruknya cuaca, sehingga menjadikan bencana. Dengan memberikan sanksi berat pada setiap pelakunya.
Tidak hanya itu, pembangunan juga pasti akan dilakukan terkait penyelesaian dan solusi atas bencana alam tersebut. Namun, hal tersebut tak lepas dari syariat Islam dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak.
Negara juga akan melarang pemilikan secara individu terkait sumber mata air. Sehingga kegiatan suap menyuap pasti dapat ditangani dengan sanksi yang sangat berat oleh negara. Dan semua kegiatan tersebut, harus diawasi dan dijalan langsung oleh negara. Sehingga manfaat dari pengembangan teknologi dan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.
Waalahua’lam bishawab.
Oleh: Deny Rahma
Komunitas Menulis Setajam Pena
0 Komentar