Topswara.com -- Semrawutnya kabel fiber optik yang menjuntai dibeberapa wilayah di Jakarta, menimbulkan keresahan bagi warganya. Pasalnya dengan kondisi tersebut telah terjadi berulang kali kasus warga berkendara sepeda motor terjerat kabel fiber optik bahkan berakibat fatal yaitu menimbulkan kecacatan hingga hilangnya nyawa.
Seperti yang dialami oleh Sultan Rifat Alfatih (20) seorang mahasiswa Universitas Brawijaya yang mengalami kecelakaan akibat terjerat kabel fiber optik di kawasan Jakarta Selatan pada Januari 2023 lalu. Kini Sultan tidak bisa hidup normal, tidak bisa bersuara setelah lehernya terkena kabel yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari Jakarta Selatan.
Korban selanjutnya kejadian berulang pada Jumat (28/7/2023) mengakibatkan meninggalnya pengemudi ojol akibat terjerat kabel optik yang menjuntai di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat.
Jika kasus ini tidak viral mungkin saja masalah ini tidak segera diatasi. Mengapa setiap ada masalah di negeri ini selalu menunggu kasusnya viral, baru selanjutnya ada tindakan yang serius untuk menyelesaikan masalah. Bukankah ini akan menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat, "jadi selama ini peran atau tugas dari pemerintah itu apa?".
Jika kasusnya viral pasti akan ada aksi saling menyalahkan, saling tuding, saling lempar tanggung jawab. Ya inilah cerita lama yang sering terjadi di negeri ini.
Jika berbicara dengan takdir semua itu Allah yang mengatur, tetapi setidaknya semua itu "tentang kesemrawutan kabel" bisa dicegah sebelum jatuhnya korban kecelakaan, segera melakukan perbaikan sebelum memakan korban. Karena kita tidak pernah tahu kapan dan siapa yang akan menjadi korban karena kelalaian ini.
Inilah gambaran negara yang menerapkan sistem kapitalis, dimana barometernya mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Para kapital tumbuh subur di negara demokrasi, apalagi dengan modal yang besar dia akan dengan mudah mengendalikan roda perekonomian, sosial, politik bahkan negara pun akan tunduk padanya.
Karena negara sudah menyerahkan tata kelola proyek kepada pihak swasta, maka pengontrolan kualitas pemeliharaan proyek menjadi lemah aspek keselamatan diabaikan karena para kapital terlalu fokus mencari keuntungan dan tidak mau mengeluarkan biaya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan, padahal semuanya itu sudah dianggarkan dalam proyek.
Cara Islam Mengurus Umat
Sangat berbeda jika sistem Islam diterapkan secara kaffah, Islam memerintahkan kepada negara sebagai penanggungjawab terhadap kebutuhan rakyatnya termasuk juga menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan lainnya.
Karena infrastruktur telekomunikasi merupakan bagian dari fasilitas umum (Marafiq Al jama'ah) maka khalifah akan memperhatikan instalasi pembangunan kabel fiber optik. Para tenaga ahli dan teknisi handal akan dikerahkan oleh khalifah untuk membuat jalur instalasi yang aman dengan teknologi terbaru dan terbaik.
Khalifah akan membiayai seluruh pengembangan dan pembangunan infrastruktur, dengan menganggarkan pembiayaan infrastruktur berasal dari pos kepemilikan umum dan pos kepemilikan negara baitul mal. Sehingga semua lapisan masyarakat bisa menikmati dari kemudahan teknologi ini.
Inilah yang seharusnya dilakukan oleh negara dalam meriayah masyarakatnya. Negara menjamin kualitas pekerjaan dan keselamatan semua pihak dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan. Karena khalifahpun juga manusia, segala kebijakan pastinya akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.
Untuk menghindari adanya aksi saling lempar tanggung jawab, saling menyalahkan ketika terjadi kecelakaan yang membahayakan nyawa seseorang. Islam menetapkan semua pihak harus bertanggung jawab.
Apabila perusahaan swasta yang melakukan kelalaian maka khalifah akan bersikap tegas menghukum perusahaan tersebut. Negara akan bertanggung jawab atas semua resiko yang terjadi karena negara adalah pengurus rakyat.
Begitu sejahteranya jika sistem yang shahih ini segera diterapkan kembali, tidak akan ada lagi masalah yang membahayakan nyawa manusia.
Wallahu a’lam bish shawab.
Oleh: Ning Hari W.
Aktivis Muslimah
0 Komentar