Topswara.com -- Sebanyak enam orang warga meninggal dunia akibat bencana kekeringan yang melanda Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dilansir dari kompas.com (27/7/2023).
Ironi yang begitu memilukan, kala negeri yang Allah Taala limpahkan kekayaan alamnya ini, nyatanya mayoritas rakyatnya tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian mereka.Sebab utama sulitnya seseorang untuk mengakses makan bergizi adalah kemiskinan.
Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan menyebutkan bahwa dalam lima tahun terakhir (data BPS 2017—2020), tren kenaikan persentase penduduk yang tidak memiliki akses makanan bergizi berbanding lurus dengan penduduk miskin.
Hasil perhitungan Kompas, masyarakat kelas ekonomi atas atau kaya mengonsumsi makanan lebih banyak daripada masyarakat kelas bawah atau miskin.
Adapun dilihat dari jenis makanannya, rakyat miskin lebih banyak mengonsumsi karbohidrat daripada protein dan lemak, apalagi buah. Jangankan berbicara gizi lengkap dan seimbang, untuk memenuhi perut yang lapar saja, mayoritas penduduk Indonesia belum bisa.
Adapun sebab utama kemiskinan di Indonesia, bahkan di dunia, bukanlah kekurangan pangan, melainkan kekayaan yang tidak terdistribusi merata dan adil pada seluruh umat manusia.
Sistem ekonomi kapitalisme menjadikan kekayaan berputar pada segelintir orang saja. Walhasil, sebagian besar penduduk bumi harus memperebutkan “remah-remah” sisa para pemilik modal.
Kapitalisme memang hanya berfokus pada produksi, tetapi tidak dengan distribusinya. Kapitalisme menyerahkan distribusi sepenuhnya pada pasar, sedangkan negara tidak berperan apa pun, kecuali sebatas regulator. Inilah yang menjadikan kapitalisme gagal menyejahterakan rakyat karena yang mampu mengakses makanan hanyalah yang memiliki uang.
Dengan demikian, akar persoalan sulitnya manusia mengakses makanan adalah kepemimpinan sistem ekonomi kapitalisme di dunia. Sistem ini telah nyata menyebabkan malapetaka bagi umat manusia juga alam raya. Lihat saja betapa kebebasan kepemilikan menjadikan sebagian kecil manusia dianggap sah merenggut hak sebagian besar manusia lainnya.
Kapitalisme akan terus menambah jumlah orang miskin dan meminimalkan jumlah orang kaya. Kekayaan orang kaya yang sedikit itu akan terus bertambah tinggi, sebaliknya, masyarakat miskin akan makin bertambah banyak dengan jumlah kekayaan yang makin menipis. Inilah aturan main sistem ini. Oleh karenanya, berharap sejahtera dalam sistem kapitalisme bagaikan mimpi di siang bolong.
Oleh karena itu, mengganti sistem kapitalisme menjadi sistem Islam adalah satu-satunya solusi. Hanya Islamlah yang terbukti secara historis dan empiris mampu menyejahterakan rakyatnya.
Dengan kepemimpinan Islam yang menjadikan negara sebagai sentral, seluruh kebutuhan umat manusia akan diperhatikan dengan saksama.
Negara yang menerapkan syariat Islam akan menjamin kebutuhan primer individu rakyatnya, baik sandang, pangan, ataupun papan. Juga menjamin kebutuhan primer masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Dalam pemenuhan kebutuhan primer individu, syarak telah mewajibkan setiap laki-laki sebagai kepala keluarga untuk bekerja. Dari sini akan lahir kewajiban negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi laki-laki.
Seandainya kas negara kosong, kaum muslim wajib membantunya. Secara teknis, kaum muslim bisa secara langsung membantu rakyat miskin. Bisa juga melalui mekanisme negara yang akan mewajibkan dharibah (pajak) kepada orang kaya.
Sifat dharibah dalam Islam sungguh berbeda dengan pajak dalam sistem hari ini. Selain hanya ditujukan pada orang kaya, penarikan dharibah pun waktunya temporal. Pungutan akan dihentikan jika kondisi keluarga miskin sudah pulih.
Akan tetapi, kondisi kosongnya Baitulmal akan sangat jarang terjadi. Ini karena kas negara memiliki pemasukan tetap, salah satunya dari hasil pengelolaan sumber daya alam.
Regulasi kepemilikan yang khas dalam Islam akan menghalangi seseorang untuk bisa memiliki apa pun yang menjadi kepemilikan umum. Berbeda dengan kapitalisme yang malah meliberalisasi kepemilikan.
SDA melimpah, misalnya, dimasukkan ke dalam kepemilikan umum yang haram dimiliki oleh individu ataupun swasta sebagaimana kapitalisme yang meliberalisasi SDA. Wajar jika dalam sistem saat ini, kas negara selalu kosong karena hanya bertumpu pada pajak dan utang, sedangkan SDA-nya sendiri dikuasai asing.
Selain pengaturan kepemilikan, negara pun mengatur distribusi kekayaan di tengah umat. Dalam hukum waris, secara terperinci syariat mengatur untuk siapa harta mengalir sehingga seseorang tidak bisa membagikan harta dengan sekehendaknya sendiri.
Negara juga memiliki mekanisme pendistribusian lain, seperti membagikan sebidang tanah kepada seseorang yang mampu mengelolanya. Setiap individu juga berhak menghidupkan tanah mati yang dengan menggarapnya ia akan berhak memilikinya. Untuk tanah yang ditelantarkan lebih dari tiga tahun, negara dapat mengambil tanah pertanian tersebut sesuai mekanisme syariat.
Sungguh, persoalan kelaparan, kurang gizi, kemiskinan, dan seluruh persoalan yang menumpuk hari ini adalah akibat diterapkannya sistem kufur. Ekonomi kapitalisme telah nyata menjadi biang kerok terjadinya ketimpangan sehingga mayoritas manusia sulit mengakses makanan bergizi.
Solusi untuk menyelesaikan itu semua adalah dengan menerapkan Islam . Insyaallah atas izin Allah, seluruh umat manusia akan hidup dalam kesejahteraan.
Wallahu alam bishawab.
Oleh: Eva Lingga Jalal
Aktivis Muslimah
0 Komentar