Topswara.com -- Dilansir dari CNN Indonesia. Badan Pangan PBB alias Food and Agriculture Organization (FAO) waswas harga beras yang naik mencapai level tertinggi dalam 12 tahun bakal memicu lonjakan inflasi pangan di Asia.
Ada dua biang kerok utama lonjakan harga beras yang mereka identifikasi.
Pertama, larangan ekspor India sejak bulan lalu. Kedua, ancaman cuaca buruk akibat El Nino yang merusak produksi beras. (23/8).
Harga sejumlah barang kebutuhan pokok disinyalir akan terus mengalami kenaikan. Naiknya harga berlaku pada sebagian komoditas, antara lain beras, minyak goreng, cabai, ayam, daging, telur, gula, bawang dan juga ikan.
Sebenarnya lonjakan harga di pasaran yang terus meningkat telah terjadi berulangkali. Masyarakat kerap mengeluh. Sebab tak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran alias tekor.
Wajar bila timbul anggapan bahwa pemerintah tidak pernah serius dalam menstabilkan harga dan juga menjamin ketersediaan sumber pangan. Akibatnya, ketika harga pangan dunia melonjak, yang terjadi di Indonesia bukan hanya ancaman krisis pangan, tetapi juga ancaman krisis daya beli masyarakat.
Indonesia negeri berjuluk zamrud khatulistiwa. Negeri yang dikenal dengan lahan pertaniannya yang subur, luas dan iklim yang mendukung. Sayang, ternyata juga tidak luput dari ancaman krisis pangan. Antara lain karena terjadinya penurunan semangat para petani dalam memproduksi hasil pertanian.
Alasan petani karena tidak sanggup bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah daripada produk dalam negeri. Tidak heran bila sebagian masyarakat pun jadi resah.
Jujur saja, selama pemerintah masih mengandalkan pemenuhan kebutuhan rakyat dari impor maka semakin sedikit masyarakat yang berperan di dalamnya. Risikonya rezim ini bisa dinilai gagal menekan kemiskinan. Tambahan lagi lapangan kerja pun minim tersedia.
Program bantuan yang sifatnya langsung hanya mengatasi gejala krisis. Tetapi tidak cukup ampuh mengusir krisis itu sendiri. Bagaimana tidak, rakyat di beri bantuan dan diberi pekerjaan. Namun disaat yang sama problem Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK justru masih menjadi momok yang menakutkan. Ibarat lingkaran setan, tak jelas yang mana masalah, mana solusi.
Harus diakui bila kita jernih mencermati masalah ini berakar pada sistem ekonomi kapitalis. Seperti diketahui tujuan dari Kapitalisme adalah memberi kebebasan kepada para pemilik kapital atau modal.
Sehingga masyarakat menjelma sebagai sumber penghasilan bagi para negara yang menganut sistem ini. Tidak cukup sampai di sini, mereka juga berusaha menanamkan jerat sistem kapitalis kepada negara-negara dunia ketiga yang notabene negeri-negeri kaum muslimin. Semata agar negara tersebut dapat dikendalikan sesuai dengan keinginan mereka.
Di samping itu penggunaan uang kertas juga merupakan bagian dari sistem kapitalisme, yang nyata merugikan masyarakat. Akibatnya volume sirkulasi uang kertas rawan membengkak. Di saat yang sama jadi tidak seimbang dengan jumlah komoditi.
Kondisi ini tentu akan menimbulkan gelembung ekonomi yang berisiko inflasi. Inflasi inilah yang kemudian menyebabkan harga-harga melambung tinggi. Hingga tidak terjangkau oleh masyarakat.
Imbasnya tentu dirasakan oleh masyarakat di level ekonomi menengah ke bawah. Ditambah lagi dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan berujung pada maraknya berbagai tindak kriminalitas.
Cukupnya ketersediaan pangan adalah hal yang sangat penting. Berpengaruh pada terwujudnya ketahanan pangan. Bila ketahanan pangan terwujud tentu berimbas pada kemandirian suatu negara.
Oleh katena itu Islam sangat memperhatikan hal ini. Mulai dari hulu hingga ke hilirnya. Kebijakan pra panen serta pasca panen. Dengan kata lain Islam menetapkan pengaturan kebijakan di sektor pertanian.
Mencakup sektor produksi (pra panen), pengolahan hasil pertanian (pasca panen) serta sektor perdagangan hasil produksi. Pada sektor produksi, Islam memberikan dorongan ruhiyah yang besar untuk bertani atau berladang.
Maka tujuan kebijakan yang diambil semata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini negara wajib menjamin ketersediaan pangan melalui program Intensifikasi (pemberian modal bantuan berupa bibit unggul, pupuk, dan alat pertanian) dan ekstensifikasi (pemberian lahan, perluasan lahan, dan sebagainya).
Negara juga akan mengembangkan iklim yang kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan. Sains dan teknologi di antaranya. Khususnya di bidang pertanian.
Sektor pasca panen dan perdagangan hasil produksi tidak kalah pentingnya. Antara lain dalam hal mengantisipasi harga di pasar, Islam mewajibkan negara melakukannya dengan cara :
Pertama, menjaga stok dan permintaan dan jasa tetap seimbang.
Kedua, menyuplai barang dan jasa jika terjadi permintaan yang tinggi.
Ketiga, jika terjadi permintaan yang tinggi karena penimbunan dan penipuan jenis lainnya maka pemerintah akan memberikan sanksi kepada pelaku diantaranya menjual kembali barang penimbunan tersebut dan tidak memperpanjang akad kerjasama dengan pelaku.
Keempat, jika kenaikan harga terjadi karena inflasi (jumlah mata uang bertambah karena daya beli masyarakat rendah), maka pemerintah dapat menjaga mata uangnya dengan standar emas dan perak (dirham dan dinar) yang nilainya tetap.
Perlu diingat bahwa kenaikan harga terjadi karena stok terbatas dan permintaan meningkat. Maka keseimbangan antara stok dan permintaan haruslah terjaga.
Selain itu Islam juga mengharamkan untuk mematok harga. Sebaliknya harga dibiarkan mengikuti mekanisme pasar karena pematokan harga akan menyebabkan terjadinya inflasi. Konsekuensinya saat stok berkurang, pemerintah akan berupaya agar stok kembali normal.
Hanya saja kebijakan di atas tak bisa lepas dari penerapan Islam secara menyeluruh. Dengannya stok pangan akan cukup dan harga berada di kisaran stabil-stabil saja.
Wallahu alam bishawab.
Oleh: Eva Lingga Jalal
Aktivis Muslimah
0 Komentar