Topswara.com -- Anggota BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan iuran BPJS justru harusnya naik mulai 2024. Pasalnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, besaran iuran ditinjau paling lama dua tahun sekali.
Ia menyebut terakhir kenaikan iuran terjadi pada 2020. Dengan begitu, harusnya kenaikan terjadi pada 2022. Meski demikian, sampai saat ini kenaikan belum terjadi.
Hal ini didukung juga dengan lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di mana terjadi kenaikan tarif kapitasi dan tarif Non INA CBG.
Kondisi ini akan meningkatkan pembiayaan JKN ke RS atau Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Ia pun mengusulkan agar BPJS Kesehatan dan pemerintah mendukung peningkatan pendapatan iuran dengan memastikan seluruh rakyat Indonesia terdaftar dan membayar iuran JKN (CNN Indonesia, 22 Juli 2023).
Kebutuhan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan seluruh rakyat, baik kaya, menengah, atau miskin. Namun sayang pelayanan kesehatan di negeri ini kian mahal dan tidak terjangkau oleh mereka yang miskin.
Tidak hanya itu, untuk mendapatkan layanan kesehatan yang mudah, rakyat harus mendaftarkan dirinya ke BPJS Kesehatan disertai iuran setiap bulannya. Aturan semacam ini biasa dibuat pemerintah saat kondisi keuangan negara menipis.
Dana-dana rakyat pun harus mereka tahan atau alihkan untuk keperluan negara. Padahal dana JHT, dana PEN dan lainnya adalah hak rakyat yang harus diberikan. Dalam Inpres No. 1 tahun 2022 terlihat bahwa pemerintah menekan rakyat agar membuat BPJS Kesehatan, kalau tidak maka mengurus keperluan publik pun akan sulit.
Aturan semacam ini biasa dibuat di dalam sistem kapitalis untuk menutupi masalah yang timbul. BPJS Kesehatan sendiri memiliki jejak rekam hutang-hutang kepada beberapa rumah sakit bahkan sampai mengalami defisit anggaran. Hal ini disebabkan banyaknya para peserta yang tidak membayar iuran bulanan.
Kapitalisasi kebutuhan hidup rakyat menjadi modal utama kapitalis agar tetap berputar rodanya. Sebab motif utama dalam kapitalis adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya meskipun harus memeras rakyat dengan aturan-aturan yang dibuat. Tidak peduli kaya ataupun miskin. Alhasil rakyat diperas, dipaksa menuruti kehendak sistem kapitalis demi memperkaya kelompok mereka.
Hal ini berbanding terbalik dengan sistem Islam yang mengatur kebutuhan rakyat termasuk kesehatan secara cuma-cuma alias gratis. Dalam sistem Islam urusan kesehatan rakyat adalah tanggung jawab negara, rakyat tidak perlu membayar iuran untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Pelayanan kesehatan dalam Islam mencapai puncaknya pada masa Khilafah Abassiyah. Pada abad pertengahan masehi yaitu rumah-rumah sakit tersebar di kota besar khilafah. Salah satunya di Cairo rumah sakit Qalaqun mampu menampung 8000 pasien.
Rumah sakit ini bukan hanya untuk berobat pasien tapi digunakan sebagai perguruan tinggi dan riset. Semua rumah sakit di dunia Islam dilengkapi dengan tes kompetensi bagi dokter dan perawatnya. Serta aturan kemurnian obat, kebersihan, kesegaran udara hingga pemisahan pasien yang memiliki penyakit tertentu.
Bahkan rumah sakit di dalam Islam menjadi favorit pelancong asing yang ingin merasakan kemewahannya. Pasien yang dirawat di rumah sakit dibatasi hanya sampai tiga hari, jika hari keempat sudah sembuh maka dinyatakan pulang. Dan yang paling hebat adalah semua pasien yang ingin merasakan pengobatan di rumah sakit tanpa dipungut biaya alias pembiayaan ditanggung oleh negara.
Dana untuk membiayai kesehatan rakyat didapatkan negara dari lembaga-lembaga wakaf dan pendapatan negara lainnya. Fakta-fakta diatas menggambarkan bagaimana negara Islam mengurusi rakyatnya. Pelayanan kesehatan ini hanya ada dalam negara Islam yang mementingkan kebutuhan kesehatan rakyat tanpa ada iuran bulanan.
Para pemimpin muslim memiliki mental yang kuat dan bersih karena akidah Islam-nya. Mereka sadar bahwa memimpin rakyat adalah sebuah amanah besar yang nanti akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Sehingga mereka pun sangat takut jika berbuat dzalim terhadap rakyatnya walaupun hanya sedikit.
Walhasil, jaminan kesehatan rakyat bukan untuk dijadikan bisnis semata. Akan tetapi, kebutuhan yang harus didapatkan rakyat secara merata. Implementasinya pun nyata.
Akses layanan kesehatan tanpa biaya, dan kualitas paling utama. Inilah, wujud dari pemimpin yang dengan sepenuh hati dalam melayani rakyatnya. Tidak setengah hati, atau malah tak punya hati.
Dalam Islam, sudah terbukti bahwa kesehatan merupakan sarana yang wajib disediakan oleh negara. Negara tidak boleh abai terhadap kesehatan warganya, dan jika ada yang sakit akan dicari penyebabnya hingga penyakit tersebut tidak tersebar luas.
Islam pun telah mengatur bahwa negara berfungsi memelihara dan menjaga umat melalui penerapan sistem Islam. Salah satunya menjamin kesejahteraan termasuk bidang kesehatan, dengan murah bahkan gratis.
Wallahualam bishawab.
Oleh: Tri Setiawati, S.Si
Sahabat Topswara
0 Komentar