Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Kebocoran Data, Bukti Abai Keamanan Negara


Topswara.com -- Lagi dan lagi terjadi dugaan kebocoran data pribadi. Kali ini diduga data yang bocor adalah data paspor atau keimigrasian WNI. Dugaan ini disampaikan oleh Teguh Aprianto dalam akun Twitternya. Sebagaimana yang dilansir oleh tirto.id, Sabtu (08/07/2023), diduga sekitar 34 juta data paspor atau keimigrasian bocor dan diperjualbelikan. 

Seorang pegiat informatika bernama Teguh Aprianto, mengunggah di laman akun Twitternya sebuah tangkapan layar portal yang menjual data paspor WNI yang terdiri atas nama, tempat tanggal lahir serta tanggal berlaku paspor. 

Data tersebut dijual antara 10 ribu dolar AS atau sekitar Rp150 juta. Pihak Ditjen Imigrasi pun langsung menindaklanjuti dugaan kebocoran data tersebut dan bekerja sama dengan Kementerian Kominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sejatinya keamanan data rakyat adalah hal sangat penting bagi negara apalagi di tengah gencarnya arus transformasi digital di negeri ini. 

Tetapi, sayangnya jaminan keamanan tidak terwujud karena banyak hal terkait. Seharusnya negara belajar dari satu kesalahan kebocoran data, bukan berkali-kali kecolongan akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kebocoran data sering dan berulang kali terjadi, berarti dunia siber di negeri ini jelas tidak baik-baik saja. Pantas jika kritik terhadap pemerintah terus mengemuka karena kinerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kemenkominfo harus dipertanyakan. 

Siapa yang dirugikan dalam hal ini? jelas pihak yang paling dirugikan atas hal ini adalah rakyat. Karena peran negara dalam hal pengamanan dan pencegahan kebocoran data rakyat tampaknya kurang. Lalu di mana peran negara?

Hal ini menunjukkan abainya negara karena tidak memperhatikan hal yang sangat penting ini. Negara pun tidak bisa mewujudkannya karena tidak memiliki visi sebagai negara pertama. Sejatinya bangsa kita ini memiliki SDM yang berkualitas, tetapi tanpa dukungan dana negara, yang jumlahnya sangat besar, maka itu semua tidak akan terwujud. 

Saat ini, sistem yang diemban oleh negara kita adalah sistem kapitalisme, di mana para pemilik modal besar lah yang berkuasa serta dapat memanfaatkannya untuk membangun sistem keamanan data, yang dapat dijual kepada siapa saja. 

Saat ini Indonesia sedang dalam masa era digitalisasi, maka kerentanan siber bisa dimanfaatkan oleh para pemilik modal yang bisa kapan saja memperjualbelikan data sesuai kepentingan mereka.

Negara seharusnya melindungi dan menjaga data pribadi warganya, karena itu adalah tanggung jawab negara. Negara pun harus memastikan jaminan keamanan data agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik pihak tertentu. Karena salah satu fungsi negara adalah memberikan kenyamanan, perlindungan, dan keamanan bagi setiap warganya. 

Islam mengharuskan negara menjadi negara adidaya, maka dari itu pemerintah akan mengerahkan segala upaya dan tenaga yang terbaik dan semaksimal mungkin, termasuk dalam menjaga keamanan data rakyatnya. 

Islam akan mampu mewujudkan semua itu, karena memiliki sumber dana yang dibutuhkan begitupun dengan SDM berkualitas. Ketika diatur berdasarkan syariat, maka semua ini akan berjalan dengan baik dan maksimal.

Islam dengan pemerintahannya mempunyai baitul mal yang akan mengatur keuangan negara. Dana baitul mal berasal dari kekayaan negara yang dikelola baik oleh negara bukan dikelola atau diprivatisasi seperti saat ini. Dengan besarnya dana, negara dapat membangun infrastruktur dan instrumen digital yang menunjang pelaksanaan keamanan data pribadi setiap warga.

Pemerintahan melaksanakan sistem pendidikan berbasis Islam yang mampu mencetak SDM berkualitas, dan berkarakter mulia. Negara pun akan melindungi privasi atau data pribadi rakyatnya dengan baik, fokus pada antisipasi dan pencegahan tidak bergerak ketika masalah muncul. 

Negara akan memastikan data pribadi rakyatnya terjaga secara maksimal. Pemerintah mempunyai sistem keamanan total. Ini semua akan terwujud ketika negara menerapkan sistem Islam dengan seperangkat aturan dalam sebuah institusi negara khilafah. Maka, semua akan bersinergi, melakukan tugas dan amanah masing-masing sebaik mungkin. 

Wallahualam bissawab.


Oleh: Eviyanti 
Pendidik Generasi dan Pegiat Literasi
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar