Peluncuran BBM berjenis bioetanol yang merupakan bahan campuran antara pertamax dan bioetanol yang mana dalam pengelolaannya menurut keterangan direktur Pertamina Nicke Widyawati sangat ramah lingkungan. Siapa saja bisa memproduksinya, baik itu para ahli maupun masyarakat awam karena pembuatannya sangat mudah dan sederhana dan biaya produksinya juga relatif lebih rendah. Namun, lebih lanjut Pertamina dalam hal meluncurkan BBM kemungkinan akan mematok harga bioetanol lebih mahal dari harga pertamax. Kenapa lebih mahal, menurut penjelasan yang disampaikan Vice President (VP) Vorporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengapa bioetanol lebih mahal ini disebabkan karena bioetanol memiliki nilai oktan atau researeh octane number (ron) 95 lebih tinggi dibanding pertamax yang sebesar 92. Lebih lanjut ia menjelaskan untuk saat ini harga belum ditentukan, tetapi kemungkinan besar harga di atas pertamax (media indonesia, 21/06/2023).
Dari Manakah Sumber Bahan Produksi Bioetanol Itu Berasal?
Sumber energi bahan bakar minyak yang diproduksi oleh Pertamina ini dibuat dari bahan tanaman (nabati) yang diambil dari tetesan tebu yang melalui proses fermentasi biomassa dengan bantuan mikroorganisme dan dengan diluncurkan bahan bakar minyak yang terbuat dari tetesan tebu ini menurut Pertamina tidak akan mengganggu produksi pembuatan gula dan ini sangat efektif untuk mengurangi kecanduan impor BBM. Lantas, apakah kebijakan memproduksi BBM yang berasal dari tebu tidak mengganggu stabilitas kebutuhan pokok rakyat?
Tentu saja ini sudah sangat mengganggu, dengan Pertamina mengumumkan bahwa BBM yang berjenis bioetanol ketika akan beredar di tengah masyarakat bahwa harganya akan lebih mahal dari pertamax ini justru akan membebani rakyat. Belum lagi kebutuhan pokok rakyat terutama gula yang saat ini harganya masih di atas normal. Tentu ini sangat mengganggu dan meresahkan rakyat. Walaupun Pemerintah dalam hal ini Pertamina menyampaikan bahwa pembuatan etanol yang berasal dari tetesan tebu tidak akan mengganggu dari produksi gula, tetapi pada kenyataannya kebutuhan akan gula saja negara masih kalang-kabut dalam memenuhinya dan sering membuat kebijakan impor gula.
Belum lagi produksi bioetanol itu sendiri masih menggunakan bahan dari tumbuhan tebu, di mana perkebunan tebu itu sendiri dalam memenuhi pasokan untuk produksi gula saja masih belum mencukupi dengan berbagai alasan karena hasil panen kurang bagus dan juga faktor cuaca. Alih-alih pemerintah menargetkan membuat BBM penganti dari tebu, ini jelas sangat mempengaruhi stok pangan terutama gula, apa lagi jika ada bencana melanda negeri,seperti gagal panen akibat dari kekeringan. Ini akan berimbas pada kelancaran produksi bioetanol ini sendiri.
Inilah kebijakan yang setengah-setengah yang dijalankan negara dengan sistem ekonomi kapitalis. Mengingat di masa lalu pemerintah pernah memproduksi BBM penganti bioetanol yang berasal dari tumbuhan pohon jarak. Hal ini tidak berkelanjutan dan mangkrak. Padahal, dengan wilayah lahan yang sangat luas pemerintah bisa secara besar-besaran menanam pohon jarak, terlebih pohon jarak ini mudah sekali hidupnya dan pohon jarak juga tidak mengganggu stabilitas kebutuhan pangan rakyat dengan penanaman secara besar-besaran suplai dari buah jarak bisa memproduksi bioetanol.
Namun, inilah kesalahan dari sistem ekonomi kapitalis liberalisasi, negara hanya sebagai regulator saja, kekayaan alam dan energi pengelolaannya berdasarkan mekanisme pasar. Ketika pasar tidak berminat lagi dalam pengelolaannya maka ketika tidak ada yang mau melanjutkan, maka produksi tersebut akan berhenti. Inilah buruknya negara dengan perekonomiannya dengan sistem kapitalis. Tanggung jawab dalam mengayomi hajat hidup orang banyak hanya pada individu, kelompok, dan kepentingan oligarki.
Kebalikannya dengan sistem Islam, dalam sistem Islam negara wajib membuat kebijakan untuk memudahkan kehidupan rakyatnya. Dalam memudahkan kebutuhan rakyat, pemerintah (Khalifah) akan memanfaatkan sumber daya alam dan mineral negara (Daulah) negara akan mengelolanya sesuai dengan syariat Islam. Karena kedua sumber daya alam tersebut merupakan kepemilikan umum (Milkiyyah ammah), hanya negara yang wajib mengelolanya.
Pengelolaan tersebut tentu saja negara tidak bisa mengelola dengan sendirinya. Dalam hal ini negara (Khalifah) akan melibatkan para ahli untuk memudahkan langkah program yang sudah dibuat secara matang oleh negara (Khalifah) agar hasilnya membawa manfaat untuk rakyat dan aman untuk lingkungan dan dari hasil Ijtihad tersebut Khalifah akan menyalurkan BBM dengan harga yang terjangkau dan mudah didapat. Itulah kewajiban negara dalam melayani kepentingan rakyatnya.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, “Imam yang menjadi pemimpin manusia adalah (laksana) penggembala, dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.”
Wallahualam bissawab.
Oleh: Rismayana
Aktivis Muslimah
0 Komentar