Topswara.com -- Akhir-akhir ini negeri kita tercinta dihebohkan dengan pernyataan mahasiswa asal Lampung Bima Yudho Saputro, yang tinggal di Australia. Ketika pulang kampung ia mengkritik Lampung dengan ruas jalannya banyak yang rusak, tak maju-maju dan menyebut provinsi tersebut sebagai Dajjal.
Setelah dikritik dan viral, barulah pemerintah kota dengan sigap berusaha memperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak. Padahal, untuk memperbaiki jalan jangan sampai mengunggu viral.
Pasalnya, jalanan rusak sangat menggangu rakyat saat melakukan aktivitas di luar rumah, seperti halnya ketika akan bekerja. Sebagian jalan pun sudah diperbaiki, namun masih ada 15 ruas jalan lagi yang akan diperbaiki.
Pemerintah pun menganggarkan dana sebanyak 800 milliar untuk perbaikan jalan rusak tersebut. Viral rusaknya jalan di Lampung pun berakhir dengan kunjungan Presiden dan kucuran dana dari pusat.
Ternyata, persoalan jalanan rusak ini menunjukkan abainya pemerintah daerah, lemahnya pengawasan pemerintah pusat, hingga viral menjadi metode mendapatkan solusi. Sungguh sangat memprihatinkan. Ternyata, di sistem demokrasi ini netizen menjadi salah satu penegak keadilan ketika dunia nyata tidak memberikannya.
Semua menggambarkan betapa lemahnya sistem pengurusan umat berdasarkan sistem demokrasi yang diterapkan di negeri ini. Kurangnya perhatian dan abainya pemerintah pusat menunjukkan begitu bobroknya sistem yang berlaku saat ini.
Saat ini mungkin baru satu provinsi yang terblow up oleh banyak media karena viral, bagaimana daerah lainnya yang tidak terblow up oleh media? Mungkinkah pemerintah akan tanggap juga memperbaiki jalanan yang lebih rusak dari ruas jalan di Lampung? Entahlah.
Itulah yang terjadi di sistem demokrasi yang diterapkan pemerintah saat ini. Lain halnya dengan sistem Islam. Tinta emas peradaban Islam telah mencatat bagaimana negara membangun sarana transportasi yang memudahkan rakyat ketika bepergian.
Pada masa Kekhilafahan Umayyah dan Abbasiyah, di sepanjang rute perjalanan Irak dan Syam ke Hijaz banyak membangun pondokan gratis lengkap dengan persediaan air, makanan dan tempat tinggal untuk memudahkan perjalanan para pelancong.
Bahkan, di masa Khilafah Utsmani juga diberikan jasa transportasi gratis bagi masyarakat yang akan bepergian dengan berbagai keperluan menggunakan kereta api yang telah disiapkan oleh khalifah.
Inilah yang semestinya dilakukan seorang penguasa. Mereka tidak akan memikirkan diri sendiri dan keuntungan pribadi atau kelompoknya.
Namun, juga berpikir bagaimana caranya agar rakyat bisa terlayani dengan baik. Negara yang menerapkan sistem aturan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunah lah yang akan mewujudkan semua itu. Hanya dengan mengganti sistem saat ini dengan sistem Islam yang mulia.[]
Oleh: Endah Ratnasari
Aktivis Muslimah
0 Komentar