Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Kata Siapa Infrastruktur Jalan Sudah Merata?


Topswara.com -- Media sosial kini menjadi wadah yang cepat membawa informasi kepada kita semua. Sebagaimana halnya kabar-kabar tentang buruknya infrastruktur jalan di wilayah-wilayah terpenting bahkan termausk jalur ekonomi masyarakat kelas menengah bawa. 

Kali ini kita disuguhkan dengan beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan bagaimana kondisi jalan yang rusak parah di Desa Sonomartani, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), Sumatera Utara. Tersebab jalan rusak parah, warga setempat yang melewatinya harus menerjang lubang dan kubangan lumpur yang menggenang. (Tribun-Medan.com, 7/5/2023).

Ini bukan kali pertama netizen mengupload video serupa dari daerah yang sama. Pada 2022 lalu, pernah viral video di lokasi sama yang mana memperlihatkan sebuah bus Angkutan Penumpang Dalam Provinsi (AKDP) yang hampir terbalik bahkan penumpangnya yang ada di atap ikut terjatuh sebab susahnya bus itu melewati jalan yang rusak. 

Dalam video itu jalan yang mereka lalui tergenang oleh air setinggi kurang lebih 1 meter dan memiliki lubang yang dalam. Di dalam video yang beredar itu juga tampak seorang anak SD yang terpaksa menerjang jalanan dan melewati kubangan itu untuk bisa sampai ke sekolahnya. (Jurnal Medan, 30/9/2022).

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa belakangan ini pemerintah memang tengah sibuk memperhatikan infrastruktur jalan setelah TikTokers Bima mengkritik kondisi jalan di Lampung. 

Menyikapi hal ini, Jokowi lewat akun Twitternya menghimbau pada masyarakat yang tempat tinggalnya mengalami kondisi serupa agar segera melaporkan dan mengirim bukti video. 

Sebenarnya ketidakmerataan infrastrktur jalan di negeri ini bikan lagi kabar kemarin sore, melainkan sudah jadi topik panas di mana-mana. Akan tetapi sebagaimana para kepala daerah, mereka memilih menutup telinga dan mengalihkan perhatian pada sesuatu yang lain. 

Sesuatu lain yang lebih bermanfaat bagi kekuasaannya atau memperkaya materi atasnya. Seandainya pun diajukan proposal untuk perbaikan jalan, kita bisa lihat dengan mudah bahwa dana yang kemudian digelontorkan itu hanya akan berujung pada peluang korupsi para pelaksananya. Maka tidak heran, keadaan jalan rusak hanya semakin rusak dan tidak layak untuk dilewati.

Tetapi apa lah daya bagi masyarakat hari ini. Mereka tetap harus melewati jalan rusak itu karena hanya itu sajalah akses bagi mereka untuk bisa pergi ke tempat lain. 

Seperti halnya anak SD tadi yang harus berangkat ke sekolah, maka dia harus rela berkotor-kotor untuk bisa sampai ke tempatnya menuntut ilmu. Atau para ayah serta pekerja yang harus melewati jalan itu guna menjual dagangan mereka ke pasar atau sopir-sopir yang membawa penumpang ke tempat tujuan mereka.

Bukankah begitu miris hidup masyarakat dalam sistem kapitalisme ini? Mulusnya jalan sebagai media transportasi nyatanya tidak menjadi hak seluruh orang. Hanya sebagian kalangan saja yang bisa menikmati fasilitas itu. 

Pembangun infrastruktur jalan tol yang megah menjadi proyek-proyek yang manis dan menghasilkan cuan, sedangkan lahan-lahan milik rakyat, tempat mereka tinggal akhirnya digusur sebagai tumbal. Maka tidak heran angka pengangguran maupun tunawisma makin bertaburan di setiap penjuru negeri ini. 

Namun apakah kapitalis mampu memberikan solusi? Apakah harus viral dulu baru diperbaiki? Sebagaimana kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung guna meninjau langsung keadaan jalan di kota itu. 

Seandainya memang seluruh kota ataupun desa-desa terpenting mendapatkan kesempatan seperti itu, namun ini dunia kapitalis yang penuh pencitraan. Satu "kebaikan" yang tampak seakan bisa menutupi "keburukan" yang menumpuk bak pulau sampah.

Kapitalis tidak akan mampu memberikan solusi, sebab dalam kacamata kapitalis segala sesuatu yang dilakukan harus membawa pada manfaat. Maka selama perbaikan suatu jalan tidak mendatangkan manfaat bagi mereka, tentu saja hal itu hanya akan jadi mimpi di siang bolong bagi kita. 

Negara dalam naungan sistem kapitalisme ini hanya berperan sebagai regulator yang menghubungkan pemilik modal dengan penguasa. Hanya memikirkan manfaat bagi segelintir orang tanpa memikirkan kondisi masyarakatnya.

Mari kita mundur sejenak pada sejarah kepemimpinan Islam sebagai landasan bernegara. Di masa kepemimpinan Umar Bin Khattab, pembangunan infrastruktur baik itu jalan atau apapun yang terkait sarana dan prasarana publik, Umar ra mendanai dengan dana khusus yang disimpan di baitul maal. Dana yang dikelola negara dan berbagai sumber seperti kharaj, fa'i, ghanimah, pengelolaan sumber daya alam dan lainnya. 

Adapun pembangunan yang dilakukan khalifah ialah bertujuan untuk memudahkan transportasi di berbagai kawasan negara. Selain itu Umar ra juga memberikan pengarahan pada tokoh umat dari berbagai kabilah, pemimpin dan gubernur untuk program itu. 

Memastikan pembangunan berjalan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk kemuliaan Islam. Dengan landasan tanggung jawab untuk menerapkan syariah Islam, Khalifah Umar merealisasikan pembangunan infrastruktur hingga sedemikian rupa dan merata. 

Maka tidak mungkin kita mampu meniru kepemimpinan Khalifah Umar jika masih bersandar pada sistem kufur. Sebab kepemimpinan Islam hanya mampu untuk diterapkan di bawah sistem yang berlandaskan pada Islam pula. 

Untuk itu seharusnya ini menjadikan diri kita para pengemban dakwah untuk terus membersamai umat untuk menyongsong kemenangan Islam. Sebab Islam tidak akan mungkin bisa tegak kembali jika tidak dibarengi dengan adanya perjuangan umat ini. 

Wallahua'lam Bishawab.


Oleh: Tri Ayu Lestari
Penulis Novel Remaja dan Aktivis Dakwah
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar