Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Jika Perbaikan Jalan Menunggu Viral, Betapa Lambatnya Respons Pemerintah


Topswara.com -- Atas kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Lampung pada Jumat (5/5) untuk mengecek jalanan rusak yang belakangan viral di media sosial. Hasilnya, di dapat hasil bahwa perbaikan jalan akan diambil alih oleh pemerintah pusat melalu Kementerian PUPR dengan menggunakan dana APBN (CNNIndonesia.com, 6/5/2023). 

Jokowi memahami pemerintah daerah punya keterbatasan anggaran untuk membangun jalan. “Provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh kementerian PU, utamanya yang jalannya rusak parah," ujarnya. 

Jika ditelisik lebih jauh, kunjungan rombongan Presiden Jokowi ke Lampung diinisiasi oleh viralnya kondisi jalanan di media sosial. Menurut warga sekitar sebenarnya kondisi tersebut sudah berlangsung lama. 

Jalan tersebut merupakan jalur utama yang digunakan oleh warga sekitar untuk berlalu-lalang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Jika perbaikan jalur transportasi menunggu viralnya konten di media sosial, maka tampaklah betapa lambat negara melakukan perbaikan fasilitas umat. Padahal transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. 

Dalam sistem yang saat ini sedang berjalan, tidak aneh memang jika periayahan umat berjalan tidak maksimal. Hal ini karena sistem sekularisme kapitalisme yang memisahkan urusan agama dan kehidupan menjadi landasan hidup yang dianut oleh masyarakat dan negara. 

Tidak adanya tanggung jawab secara moril bahwa kekuasaan yang diamanahkan kepada penguasa merupakan hal yang akan dipertanggung jawabkan pula kepada Sang Pencipta. 

Tidak ada pula akidah Islam yang menancap secara mendalam dan menyeluruh tercermin dari negaranya. Padahal Islam adalah agama mayoritas penduduk dalam negara saat ini. 

Dalam negara Islam, terdapat baitul ma yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas negara. Tidak ada desentralisasi kekuasaan dalam Islam. Desentralisasi kekuasaan hanya berlaku dalam perkara teknis saja. Namun segala keputusan dan kebijaksaan turun dari satu komando. 

Pelayanan publik dalam Islam sangat bertentangan dengan kehidupan sekularisme kapitalisme. Pelayanan publik dalam Islam dilaksanakan berlandaskan akidah Islam yakni menomor satukan riayah umat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya “Pemerintah adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus” (HR Al-Bukhari). 

Selain itu, dalam pelayanan publik juga dilakukan secara optimal. Usaha dalam periayahan yang optimal ini didasarkan atas sabda Rasulullahu SAW “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad). 

Dari sini dapat kita pahami bahwa sungguh Islam mengatur segala apa yang perlu dilakukan penguasa tanpa adanya cela. Kepada sistem Islam lah seharusnya segala sesuatu kita sandarkan. 

Wallahua’lam bisshawwab.


Oleh: Hima Dewi, S.Si.M.Si.
Aktivis Muslimah
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar